Probolinggo (Investigasi88.com) — Pada siang yang redup pada Maret 2025, Suarni (42), perempuan asal Dusun Krajan, Desa Sapikerep, Sukapura, mendatangi kepolisian untuk membuat laporan dugaan penganiayaan terhadap dirinya. Ia membawa hasil visum dan menunjukkan sejumlah alat bukti. Namun sepuluh bulan berlalu, laporan itu belum juga menghasilkan penetapan tersangka. Penyidik Polres Probolinggo berdalih masih ada perbedaan keterangan. Sementara, di luar kantor polisi, tekanan publik semakin membesar.
Investigasi88.com, menelusuri perjalanan kasus ini. Dari rekam jejak dokumen kepolisian, laporan saksi, keterangan aktivis, hingga hubungan ekonomi antara pelaku usaha asing dengan pejabat lokal. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan: kasus ini bukan sekadar perselisihan biasa. Ia berada di simpul sensitif antara penegakan hukum, relasi bisnis pariwisata, dan kepentingan yang beririsan di kawasan Bromo—kawasan yang selama ini dikenal penuh transaksi ekonomi dan konflik kepentingan.
Menurut laporan awal, peristiwa dugaan penganiayaan terjadi di kediaman Suarni, Suarni yang lagi sakit didatangi seorang WNA berinisial Mr. C, pemilik Villa88, tempat yang cukup dikenal wisatawan. Sumber internal yang ditemui Investigasi88.com, menyebut, Suarni didatangi dirumahnya oleh Mr. C bersama seorang perempuan. Di rumahnya sendiri, ia mengaku menerima perlakuan kasar. Barang yang menjadi alat bukti—seperti asbak dan vas bunga—diduga digunakan dalam peristiwa itu.
Visum dari fasilitas kesehatan mencatat luka-luka yang konsisten dengan keterangan korban.
Saksi mata yang ditemui Investigasi88.com, mengaku melihat Suarni keluar dalam kondisi ketakutan. “Waktu itu ibu itu menangis dan bilang dipukul,” ujar Sri Mukti tetangga korban sekaligus istri dari BPD setempat
Unit PPA Polres Probolinggo telah melakukan serangkaian pemeriksaan. Dokumen yang diperoleh Investigasi88.com, menunjukkan adanya konfrontasi antara pelapor dan terlapor di ruang KBO Satreskrim. Penyidik lalu mengeluarkan SP2HP yang menyebut kasus siap naik gelar perkara.
Namun setelah itu, proses berhenti. Tidak ada jadwal gelar perkara. Tidak ada penetapan tersangka.
Investigasi88.com, mencoba mengonfirmasi kepada Ipda Wahyudi, Kaur Bin Ops Satreskrim, yang disebut mengawasi proses. Jawaban yang diperoleh hanya:
“Kami cek dulu ya, Mas.”
Keesokan harinya, ia menambahkan bahwa masih terdapat ketidaksamaan keterangan.
Namun ia tidak menjelaskan mengapa perbedaan tersebut menghambat gelar perkara, padahal alat bukti lain dinilai sudah mencukupi untuk tahap tersebut.
Seorang mantan penyidik yang minta identitasnya dirahasiakan saat dimintai analisis oleh Investigasi88.com, mengatakan bahwa gelar perkara justru lazim dilakukan ketika ada perbedaan versi untuk menilai mana yang paling kuat. “Kalau alasan itu digunakan untuk menunda, patut dipertanyakan,” katanya.
Kawasan Bromo, terutama Desa Sapikerep, bukanlah wilayah yang steril dari kepentingan. Pertumbuhan usaha vila, homestay, dan kendaraan wisata kerap melibatkan investor luar, termasuk berkewarganegaraan asing. Beberapa sumber yang ditemui Investigasi88.com, menyebutkan bahwa Villa88 termasuk usaha yang cukup sering menerima tamu dari mancanegara, dan memiliki jaringan relasi yang luas.
Penelusuran Investigasi88.com menunjukkan bahwa sejumlah pemilik usaha di Bromo kerap menjalin hubungan dekat dengan tokoh lokal, mulai dari perangkat desa hingga pemerintah kecamatan. Interaksi itu tidak selalu bermasalah, namun dalam sejumlah kasus dapat menciptakan ruang abu-abu yang berpotensi mempengaruhi penegakan hukum.
Dalam kasus Suarni, sejumlah aktivis mencurigai adanya “intervensi halus”. Mereka tidak menyebut nama, namun menyinggung adanya potensi perlindungan terhadap pelaku usaha tertentu.
Aliansi Aktivis Probolinggo adalah kelompok pertama yang menyuarakan kekecewaan. Dalam wawancara dengan Investigasi88.com, Koordinator Aliansi, Suli, mengatakan bahwa pihaknya curiga kasus ini sengaja dilambatkan.
“Kalau korban warga lokal, pelaku WNA, dan usahanya berpengaruh, kami khawatir ada permainan,” ujar Suli.
Ia menyatakan bahwa mereka telah menyiapkan rencana aksi di depan Mapolres Probolinggo, melibatkan warga Sapikerep dan komunitas Hardtop, yang dikenal aktif dalam isu-isu lingkungan dan penolakan dominasi usaha tertentu di kawasan Bromo.
Aktivis lain, Sholehudin, memberikan analisis lebih kasar:
“Ini sudah bukan lambat. Ada pola terstruktur. Kalau tidak ada penjelasan segera, kami akan gelar aksi didepan Mapolres.”
Kuasa hukum Suarni, H. M. Ilyas, menegaskan bahwa perbedaan keterangan bukan alasan menunda gelar perkara. Menurutnya, itu justru alasan untuk segera melakukan rekonstruksi ulang. Ia bahkan menyarankan agar rekonstruksi dilakukan di Mapolres dengan membuat replika ruangan.
“Yang penting kronologi diperlihatkan. Selama ini posisi, jarak, alat yang digunakan, semuanya bisa direka ulang. Itu akan menjawab apa yang disebut penyidik sebagai ‘ketidaksamaan’.”
Ilyas menilai keterlambatan ini berpotensi melanggar asas due process of law dan hak korban atas kepastian hukum.
Sepuluh bulan tanpa tersangka dalam kasus kekerasan fisik dengan bukti visum adalah keadaan yang tidak lazim. Sejumlah pakar hukum yang dihubungi Investigasi88.com mengatakan, penyidik seharusnya menentukan minimal satu nama terlapor sebagai calon tersangka jika bukti permulaan dua alat sudah terpenuhi.
Dalam kasus Suarni, bukti material dan saksi sudah ada. Namun penyidik tetap menahan diri.
Yang kini menjadi sorotan bukan lagi semata siapa pelakunya, tetapi apakah Polres Probolinggo mampu menegakkan hukum tanpa terpengaruh status sosial-ekonomi pihak terlapor.
Sebab di balik kasus ini, publik melihat pertarungan tak terlihat: antara warga lokal yang mencari keadilan, pelaku usaha asing yang memiliki nilai ekonomi, dan aparat yang dipertanyakan komitmennya. (Edi D/Red/**)