Pati – Polemik seputar aksi demonstrasi besar pada 13 Agustus 2025 atau yang dikenal sebagai Demo 138 terus menjadi sorotan publik di Kabupaten Pati. Beredar unggahan di media sosial Facebook dari akun bernama Lereng Kendeng yang menuding Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, sebagai dalang dari aksi tersebut. Namun, setelah ditelusuri, akun itu baru dibuat tiga hari sebelum demo dan sebagian besar berisi unggahan terkait Bupati Sudewo serta konten provokatif berbau politik.
Tudingan tersebut memunculkan perdebatan di kalangan masyarakat. Pasalnya, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) selaku penggerak aksi menegaskan bahwa Demo 138 murni lahir dari keresahan rakyat, bukan hasil manuver politik.
AMPB: Aksi Murni Aspirasi Rakyat, Bukan Kepentingan Politik
Gerakan yang diinisiasi masyarakat ini mengusung tuntutan utama: melengserkan Bupati Sudewo dari jabatannya. Sudewo dinilai tidak layak menjadi pemimpin karena dianggap kerap menunjukkan sikap arogan, melakukan pelanggaran norma, hingga kebijakan yang merugikan rakyat.
Meski pemerintah telah membatalkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), AMPB menegaskan perjuangan tidak berhenti. Mereka tetap konsisten menuntut pencopotan Bupati Sudewo.
“Inisiatif ini murni dari rakyat tanpa ada yang menunggangi. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berkomitmen mengawal aspirasi, mengkritisi, serta melawan kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat,” tegas Supriyono alias Bothok, salah satu inisiator gerakan.
Desakan Bawa Kasus ke KPK
Selain menuntut pelengseran Bupati, AMPB juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan suap di DJKAI yang menyeret nama Sudewo.
“Harapan kami jelas, Sudewo harus dilengserkan agar Pati lebih damai. Jika DPRD melalui pansus tidak mampu, kami siap gelar aksi lebih besar, bahkan akan membawa massa ke gedung KPK,” tambah Bothok.
Kuasa Hukum AMPB Tegaskan Tidak Ada Tunggangan Politik
Pernyataan serupa disampaikan kuasa hukum AMPB, Dr. Nimerodin Gulo, S.H., M.H. Ia menepis isu bahwa gerakan ini ditunggangi kepentingan politik atau parpol tertentu.
“Itu hanya upaya adu domba. Tidak benar kalau kami bukan orang Pati atau ditunggangi politik. Tidak ada partai atau tokoh politik yang mendukung kami. Justru beberapa kali pihak Bupati mendatangi kami untuk membatalkan gerakan ini, tapi kami menolak. Komitmen kami jelas: melawan bupati arogan yang tidak layak memimpin,” tegas Nimerodin.
Masyarakat Pati Terbelah, Situasi Politik Memanas
Fenomena Demo 138 menunjukkan dinamika politik dan sosial yang semakin memanas di Kabupaten Pati. Meski demikian, AMPB memastikan gerakan ini tetap damai, terorganisir, dan murni suara rakyat bawah.
Isu politik yang berkembang di media sosial dianggap hanya strategi untuk melemahkan semangat perlawanan warga. Hingga kini, AMPB bersama masyarakat yang tergabung di dalamnya terus menyatakan tekad bulat: mendesak pelengseran Bupati Sudewo dan mengawal proses hukum atas dugaan pelanggaran yang menjeratnya. (Edi D/Red/PRIMA)