Batu Bara, 14 September 2025 — Kasus dugaan pembajakan Crude Palm Oil (CPO) yang menyeret nama sejumlah oknum di Sumatera Utara kembali menjadi sorotan publik. Alih-alih mereda setelah gencar diberitakan puluhan media, praktik mafia CPO justru semakin masif dan terang-terangan berlangsung di wilayah hukum Polres Batu Bara.
Berdasarkan investigasi lapangan yang dihimpun Indonesia Maju pada Sabtu (13/9/2025), sejumlah gudang penampung CPO dan inti sawit yang ditengarai hasil pembajakan terpantau beroperasi secara bebas. Aktivitas mencurigakan itu ditemukan di Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, dengan gudang yang disebut-sebut mengincar produksi PKS Air Batu dan PKS Pulo Raja.
Tak jauh dari sana, tepatnya di Desa Petatal, berdiri pula gudang lain yang diduga menampung CPO hasil produksi PKS Tinjowan. Situasi serupa terjadi di kawasan Kabu-kabu, Kecamatan Lima Puluh, di mana sebuah gudang diketahui menargetkan produksi PKS Dosin Mayang dan Sei Mangkei.
Ironisnya, di wilayah hukum yang sama dengan keberadaan Polres Batu Bara, sebuah gudang skala besar bahkan menyerupai pabrik kelapa sawit baru. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas aparat kepolisian dalam menindak jaringan mafia yang secara terang-terangan merampok aset BUMN.
Laporan Media dan Sikap Bungkam Polda
Temuan lokasi gudang-gudang ilegal itu sejatinya sudah disampaikan awak media ke Kapolda Sumut, Irjen Pol Wisnu Hermawan Pebruanto, melalui pesan WhatsApp sejak Rabu (10/9/2025). Namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada respons apalagi tindakan konkret dari pihak Polda Sumut.
Kenyataan bahwa 15 media online telah mempublikasikan kasus serupa, namun aktivitas para pembajak tetap berjalan tanpa hambatan, semakin memperkuat dugaan bahwa ada pembiaran sistematis dalam kasus ini. Publik pun mulai menilai Polda Sumut “mandul” dalam menghadapi mafia CPO yang jelas-jelas merugikan perekonomian negara.
Dugaan Permainan Oknum
Salah seorang pengamat yang enggan disebutkan namanya menilai, kasus ini tidak mungkin berjalan tanpa adanya dukungan dari pihak berkuasa.
“Kami menduga ada permainan besar, bahkan potensi korupsi antara oknum institusi Polri dan kementerian terkait BUMN di Pulau Sumatera,” ungkapnya.
Dugaan keterlibatan oknum inilah yang membuat mafia CPO seakan kebal hukum. Selain merugikan BUMN, praktik ini juga berpotensi menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan kredibilitas pemerintah.
Desakan untuk Presiden dan DPR
Kondisi ini memunculkan gelombang desakan dari berbagai elemen masyarakat agar Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung. Evaluasi menyeluruh terhadap aparat penegak hukum serta pengelolaan aset BUMN dinilai menjadi keharusan mendesak.
Selain itu, Komisi III DPR RI diminta segera memanggil Kapolda Sumut dan pihak terkait untuk memberikan penjelasan terbuka. Publik berharap adanya tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang diduga terlibat, demi menyelamatkan aset negara sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dan pemerintah.
Sumber: Erika
Published: Redaksi MPH