Bekasi – Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Desa Pantai Mekar (FORMADES PM) kembali menggelar aksi damai di depan kantor Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Selasa (9/9/2025). Aksi ini menjadi yang ketiga kalinya digelar dalam sebulan terakhir sebagai bentuk kekecewaan warga terhadap Kepala Desa Pantai Mekar, Dahlan, yang diduga melakukan penyelewengan dana desa hingga puluhan miliar rupiah.
Aksi Damai Ketiga: Warga Tuntut Copot Kades
Sejak pukul 09.00 WIB, massa sudah memadati halaman kantor desa sambil membentangkan spanduk dan poster berisi tuntutan pencopotan Kepala Desa Dahlan. Mereka juga membawa bunga yang kemudian ditaburkan di depan kantor desa sebagai simbol “kematian keadilan”.
“Kami sudah tiga kali turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi ini. Dana desa adalah hak masyarakat. Kami kecewa karena yang seharusnya kami nikmati justru diduga diselewengkan,” ujar Darman, Ketua FORMADES PM, saat ditemui di lokasi aksi.
Dugaan Korupsi BLT dan Dana BUMDes
Warga menduga, penyelewengan tersebut terjadi pada periode 2020–2024. Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang seharusnya diterima oleh masyarakat justru tidak sampai atau dikelola secara tidak transparan. Selain itu, FORMADES PM juga menuding adanya penyalahgunaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), manipulasi program bantuan, hingga proyek infrastruktur yang tidak jelas pelaksanaannya.
“Anggaran yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat justru tidak dirasakan dampaknya. Kami menaburkan bunga di halaman kantor desa sebagai simbol matinya keadilan,” tegas Darman.
Kantor Desa Kosong, Warga Kian Kecewa
Namun harapan warga untuk bertemu dengan perangkat desa pupus. Saat massa tiba, kantor desa tampak kosong dan tidak ada satu pun pejabat desa yang hadir untuk menemui mereka. Kondisi ini memperkuat kekecewaan warga terhadap kinerja pemerintah desa.
“Ini bukti bahwa mereka tidak transparan. Kami datang untuk dialog, tapi malah tidak ada yang berani menemui,” kata salah satu warga peserta aksi.
Laporan Diteruskan ke Penegak Hukum dan Pemerintah Pusat
Dalam aksi itu, FORMADES PM juga mengungkapkan bahwa mereka telah menyerahkan sejumlah data penyaluran BLT Dana Desa kepada Polsek Muaragembong sebagai bukti awal. Mereka berharap aparat penegak hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), segera menindaklanjuti laporan tersebut.
“Kami tidak akan berhenti. Kalau tidak ada tindakan, kami siap membawa laporan ini ke berbagai pihak, termasuk ke Presiden Prabowo Subianto agar keadilan ditegakkan bagi masyarakat Desa Pantai Mekar,” tegas Darman di hadapan massa.
Eskalasi Kekecewaan Warga
Aksi damai ini menjadi bukti meningkatnya eskalasi kekecewaan masyarakat setelah upaya mediasi sebelumnya yang difasilitasi oleh Polsek Muaragembong tidak membuahkan hasil. Warga berharap pihak berwenang dapat segera mengambil langkah tegas untuk mengusut tuntas dugaan korupsi ini dan mengembalikan hak-hak masyarakat desa.
“Kami hanya ingin keadilan dan transparansi. Jangan biarkan hak kami hilang,” ujar salah satu peserta aksi lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Kepala Desa Dahlan maupun perangkat desa Pantai Mekar terkait tuntutan warga tersebut.
(Edi D/PRIMA)