Jakarta, investigasi88.com — Gabungan Aktivis Pati (GAP) akhirnya mendapat ruang dialog dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah menggelar aksi unjuk rasa selama tiga hari berturut-turut di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Diskusi dilakukan secara tertutup atas undangan juru bicara KPK pada Kamis (12/12/2025), menyusul tuntutan massa agar lembaga antirasuah segera menuntaskan dugaan kasus gratifikasi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).
Dalam diskusi tersebut, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penetapan Sudewo sebagai tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi DJKA disebut hanya tinggal menunggu waktu. Namun, KPK menegaskan proses hukum harus dijalankan secara cermat dan bertahap.
“Karena yang kami periksa ini banyak, ibaratnya seperti gunung. Yang kami periksa adalah kaki bukit-bukitnya dulu, baru nanti perlahan naik sampai ke pusatnya, yakni Bapak SDW itu sendiri,” ujar Budi Prasetyo di hadapan perwakilan GAP.
Budi menjelaskan, posisi Sudewo disebut berada di lapisan atas dari rangkaian pihak yang tengah diperiksa penyidik KPK. Oleh sebab itu, lembaganya memilih strategi penelusuran berjenjang agar konstruksi perkara menjadi utuh dan tidak menyisakan celah hukum.
Ia juga menegaskan kepada masyarakat Pati agar bersabar dan tetap percaya pada independensi KPK. Menurutnya, lembaga antirasuah bekerja tanpa intervensi pihak mana pun.
“Yakinlah kami tidak bisa diintervensi dari pihak mana pun. Kami bekerja harus sangat hati-hati, jangan sampai salah langkah dan ada yang terlewatkan. Target kami jelas, semua akan bisa terungkap,” tegasnya.
Perwakilan Gabungan Aktivis Pati, Toni, yang juga tergabung dalam tim kuasa hukum Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), secara langsung mempertanyakan kepastian waktu pemanggilan Sudewo. Ia menilai publik membutuhkan kepastian hukum agar tidak muncul spekulasi berkepanjangan.
Menanggapi hal tersebut, pihak KPK yang diwakili juru bicara dan humas menyampaikan bahwa pemanggilan terhadap Sudewo akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun, KPK belum dapat memastikan kapan status hukum yang bersangkutan akan dinaikkan menjadi tersangka.
Dalam diskusi, muncul pula pertanyaan kritis dari perwakilan aktivis terkait kemungkinan penanganan perkara menunggu hingga berakhirnya masa jabatan pihak yang bersangkutan. Menjawab hal itu, Budi Prasetyo menegaskan KPK tidak akan menunda proses hukum selama itu.
“Tidak akan selama itu. Yang jelas kami harus berhati-hati karena terlalu banyak yang harus diperiksa,” ujarnya singkat namun tegas.
Sementara itu, Mury, perwakilan GAP lainnya, menegaskan bahwa tekanan publik melalui aksi unjuk rasa akan terus dilakukan hingga KPK benar-benar menuntaskan kasus tersebut. Ia menyatakan aksi tiga hari berturut-turut hanyalah awal dari gerakan yang lebih panjang.
“Jika kali ini tiga hari berturut-turut, mungkin di lain waktu bisa seminggu berturut-turut. Kami akan terus melakukan gerakan agar keadilan benar-benar ditegakkan di negara ini,” ujar Mury.
Ia juga menekankan bahwa gerakan yang dilakukan bukan untuk melemahkan KPK, melainkan sebagai bentuk dukungan moral agar lembaga antikorupsi tetap berdiri tegak dalam menghadapi perkara besar.
“Kami sangat cinta KPK. Tidak ada korupsi yang bisa membangun negeri. Korupsi itu akan menggerogoti negara secara masif dan terus-menerus. Jika dibiarkan, negara bisa runtuh. Mari bersama-sama menyelamatkan negeri Indonesia tercinta ini,” pungkasnya.
Aksi dan dialog tersebut menegaskan kuatnya dorongan publik agar KPK segera menuntaskan kasus dugaan gratifikasi DJKA secara transparan dan akuntabel, sekaligus menjadi ujian konsistensi lembaga antirasuah dalam menindak dugaan korupsi yang melibatkan aktor di level atas.
(Edi D/PRIMA/Red)