PROBOLINGGO, Jawa Timur — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat kembali menuai sorotan. Kali ini, kritik datang dari sejumlah orang tua murid di Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, setelah paket MBG yang dibagikan ke siswa SD, SMP, dan SMA viral di berbagai grup WhatsApp.
Salah satu wali murid menyampaikan kekecewaannya kepada redaksi media ini, Jumat (23/1/2026). Ia menilai menu MBG yang diterima anaknya tidak sebanding dengan tujuan program nasional yang digadang-gadang untuk meningkatkan status gizi dan konsentrasi belajar siswa.
“Kalau makanan kayak ini nggak usah dikasih pemerintah, saya pun kuat beli ini tiap hari. Ini sama saja anak-anak diremehkan,” ujar wali murid tersebut. Ia juga mengeluhkan kualitas makanan yang disebut kerap berbau tidak sedap, khususnya telur dan nasi, sehingga anak-anak enggan mengonsumsinya.
Keluhan juga mencuat terkait pemerataan. Di SDN Malasan Kulon 2, menurut wali murid, seluruh siswa kelas 3 dilaporkan tidak menerima MBG hingga dua kali kejadian, sementara kelas lain tetap mendapatkan paket makanan.
Dalam video yang beredar luas, terlihat paket MBG hanya berisi makanan ringan, yakni:
- Susu
- Buah jeruk
- Roti
- Keripik tempe
- Telur rebus
Wali murid menilai menu tersebut belum mencerminkan asupan bergizi seimbang dan cenderung tidak mengenyangkan untuk menunjang aktivitas belajar siswa.
Klarifikasi dari SPPG Dapur Tegalsiwalan
Media ini kemudian melakukan konfirmasi langsung kepada SPPG Dapur Tegalsiwalan selaku pihak penyedia MBG. Melalui sambungan WhatsApp, penanggung jawab SPPG menyatakan pihaknya terbuka untuk berkomunikasi langsung dengan wali murid yang membuat video viral tersebut.
“Kami terbuka untuk komunikasi secara langsung dengan wali murid agar dapat menjelaskan aturan dari Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk harga dan nilai gizinya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman,” tulis pihak SPPG, Sabtu (24/1/2026).
Sementara itu, saat dikonfirmasi media ini pada Jumat (23/1/2026), Koordinator Wilayah (Korwil) Dinas Pendidikan Kecamatan Leces menyampaikan bahwa keterangan yang diberikan kepada redaksi bersumber dari pesan tertulis (chat WhatsApp) pihak penyelenggara MBG, yang diteruskan ke media ini sebagai bentuk klarifikasi awal.
Dalam pesan tersebut dijelaskan bahwa paket MBG yang dibagikan pada hari Jumat terdiri atas beberapa kategori, menyesuaikan porsi siswa.
Menu Kering Sekolah – Hari Jumat
- Porsi Kecil (Rp 8.000):
- Abon ayam
- Buah naga (pada hari tersebut disebutkan mengalami kekurangan)
- Porsi Besar (Rp 10.000):
- Roti
- Buah naga
- Telur rebus
- Keripik tempe
Masih berdasarkan pesan tertulis pihak MBG yang diterima Korwil dan diteruskan ke redaksi, disebutkan bahwa jika buah naga tidak tersedia, maka diganti dengan buah jeruk, sehingga siswa menerima dua buah jeruk.
Dalam keterangan tersebut juga disampaikan bahwa keluhan terkait kekurangan paket MBG disebut hanya terjadi di SDN Malasan Kulon 2, dan tidak dilaporkan terjadi secara menyeluruh di sekolah lain di Kecamatan Leces. Korwil menyatakan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan penyelenggara MBG untuk memastikan kejelasan data dan pemerataan distribusi.
Namun demikian, dari data menu yang disampaikan pihak SPPG dan diteruskan melalui Korwil, terungkap adanya perbedaan harga per porsi MBG, yakni Rp 8.000 dan Rp 10.000 untuk kategori sekolah. Fakta ini memicu pertanyaan serius dari wali murid dan masyarakat.
Padahal, sesuai kebijakan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional, biaya MBG ditetapkan sebesar Rp 10.000 per porsi sebagai standar rata-rata nasional, khususnya untuk wilayah Jawa. Anggaran tersebut dimaksudkan sebagai nilai yang seragam agar tidak terjadi perbedaan layanan antar sekolah maupun antar peserta didik.
Dengan demikian, penerapan harga Rp 8.000 per porsi dinilai tidak sejalan dengan ketentuan program MBG, terlebih jika berdampak pada berkurangnya jumlah maupun kualitas makanan yang diterima siswa.
Sejumlah orang tua murid mendesak agar pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan penyelenggara MBG segera melakukan evaluasi menyeluruh. Mereka meminta standar menu, nilai gizi, serta harga per porsi diseragamkan sesuai aturan pemerintah pusat, serta menjamin distribusi yang adil bagi seluruh siswa.
“Kami hanya ingin anak-anak mendapatkan makanan yang layak, sehat, dan sesuai tujuan program, bukan sekadar formalitas,” ujar salah satu wali murid.
Media ini membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak terkait dan akan terus mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Probolinggo agar berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan anak didik.
(Edi D/Bbg/**)