SURABAYA – Kabupaten Probolinggo mencatatkan capaian membanggakan dalam sektor pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan meraih realisasi penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Prestasi tersebut menjadi indikator kuat meningkatnya akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekaligus dorongan nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Capaian ini terungkap dalam kegiatan **Focus Group Discussion (FGD) dan Bimbingan Teknis Modul Optimalisasi Data Calon Debitur pada Aplikasi U-FiNE** yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur di Aula Singosari Gedung Keuangan Negara I Surabaya, Kamis (5/2/2026).
Berdasarkan data yang dipaparkan, program KUR di Kabupaten Probolinggo telah dimanfaatkan oleh **1.216 pelaku usaha** dengan total nilai penyaluran mencapai **Rp660.887.400.000**. Angka tersebut menempatkan Kabupaten Probolinggo sebagai daerah dengan realisasi tertinggi di Jawa Timur dan diharapkan mampu mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi lokal.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo, **Sugeng Wiyanto**, mengatakan penguatan UMKM merupakan bagian strategis dari visi pembangunan daerah yang selaras dengan program **SAE (Sejahtera, Amanah-Religius, dan Eksis Berdaya Saing)** yang diusung pemerintah daerah.
Menurutnya, penguatan UMKM tidak hanya sebatas akses modal, tetapi juga peningkatan kapasitas usaha secara bertahap agar pelaku usaha mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
“Penguatan UMKM menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Ini selaras dengan Program SAE yang mendorong UMKM naik kelas secara bertahap dan berkelanjutan,” ujar Sugeng.
Ia menjelaskan, proses “UMKM naik kelas” dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, UMKM informal diarahkan menjadi legal dan tertib administrasi. Selanjutnya, pelaku usaha didorong masuk kategori UMKM tertata dengan penguatan pencatatan usaha serta digitalisasi.
Tahapan berikutnya adalah UMKM **bankable**, yaitu pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan untuk mengakses pembiayaan perbankan. Tahap akhir adalah **scale up**, di mana UMKM mampu meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperluas jaringan pemasaran.
Sugeng menilai semakin luas akses pembiayaan bagi UMKM akan berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi daerah. Dengan tambahan modal, pelaku usaha dapat meningkatkan produksi, memperluas pasar, serta memperkuat daya saing.
“Efeknya sangat nyata. Pertumbuhan ekonomi daerah meningkat, perputaran uang lebih cepat dan berdampak terhadap PDRB kabupaten hingga provinsi,” jelasnya.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, penguatan sektor UMKM juga dinilai mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Usaha yang berkembang cenderung membutuhkan tambahan tenaga kerja baru sehingga berpotensi menekan angka pengangguran sekaligus mengurangi arus urbanisasi.
“UMKM yang naik kelas pasti membutuhkan tenaga kerja baru. Ini membantu mengurangi pengangguran lokal sekaligus menekan urbanisasi,” tambahnya.
Data DKUPP Kabupaten Probolinggo mencatat terdapat **2.630 UMKM** di wilayah tersebut. Dari jumlah itu, **1.216 UMKM telah difasilitasi mengakses pembiayaan** sekaligus memperoleh pendampingan usaha guna meningkatkan kualitas manajemen, produksi, dan pemasaran.
Pemerintah daerah, lanjut Sugeng, akan terus memperkuat pendampingan agar UMKM semakin siap masuk ke rantai pasok modern, termasuk pusat perbelanjaan, marketplace digital, hingga pasar regional dan nasional.
Capaian sebagai daerah dengan realisasi KUR tertinggi di Jawa Timur dinilai menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam memfasilitasi pelaku usaha agar mampu berkembang secara berkelanjutan.
“Ini bukti bahwa pemerintah hadir memfasilitasi UMKM naik kelas, salah satunya melalui akses perbankan. Kabupaten Probolinggo bahkan tercatat sebagai daerah dengan realisasi KUR tertinggi di Jawa Timur,” pungkasnya.
Prestasi tersebut diharapkan menjadi momentum untuk terus memperkuat sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah sekaligus pendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
**(Bambang)**