**Jatim, Rabu (6/11/2024)** — Video viral di TikTok melalui akun @LIRA Jawa Timur menampilkan Mahmudi Ibnu Khatib, Sekretaris Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jawa Timur, menyampaikan pandangan kritis terkait insiden dalam pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) Jawa Timur di Kabupaten Bangkalan, Selasa (5/11/2024) malam. Mahmudi menyatakan ketidakpuasannya atas sikap panitia terhadap komunitas jurnalis yang berusaha meliput acara tersebut.
Dalam video berdurasi beberapa menit itu, Mahmudi menjelaskan dirinya sempat berada di dalam lokasi acara, tetapi memilih keluar untuk memberi ruang kepada masyarakat yang juga ingin menyaksikan langsung kemeriahan pembukaan Popda. Setelah itu, ia bertemu dengan beberapa jurnalis yang berasal dari komunitas wartawan se-Kabupaten Bangkalan. Sayangnya, menurut Mahmudi, para jurnalis tersebut dilarang masuk oleh petugas penjaga pintu, meski tujuan mereka adalah untuk meliput dan mendokumentasikan acara.
“Saya sudah melakukan lobi kepada petugas penjaga pintu, menjelaskan bahwa mereka adalah wartawan dari berbagai komunitas di Kabupaten Bangkalan yang ingin meliput jalannya Popda. Namun, respons yang saya dapat sangat mengecewakan. Petugas tetap bersikeras tidak mengizinkan mereka masuk,” ungkap Mahmudi dalam videonya.
Ketidakprofesionalan panitia dalam menangani komunitas wartawan ini, menurut Mahmudi, tidak sejalan dengan semangat transparansi dan keterbukaan informasi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam acara sebesar Popda. “Padahal acara ini bisa menjadi ajang bagi Bangkalan untuk menunjukkan kemegahan dan profesionalitas penyelenggaraan kepada masyarakat Jawa Timur, dan wartawan adalah bagian penting untuk mendukung itu,” tambahnya.
Mahmudi pun mengkritik pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Popda, termasuk Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Jawa Timur serta Ketua Panitia Popda. Menurutnya, ketidakteraturan ini mengindikasikan lemahnya koordinasi antara panitia provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
“Saya sangat mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bahkan mendukung Pj. Bupati Bangkalan untuk menyelenggarakan acara sebesar Popda ini dengan baik. Namun, sikap petugas yang mengusir jurnalis menunjukkan kurangnya koordinasi dan penghargaan terhadap peran media. Saya juga meminta agar Kabag Protokol Provinsi Jawa Timur bertanggung jawab dan segera dievaluasi karena dinilai tidak mampu menjaga hubungan baik antara pemerintah dan media,” tegas Mahmudi.
Ia juga menambahkan bahwa seharusnya panitia, baik dari pihak provinsi maupun kabupaten, lebih peka dan terbuka dalam berkoordinasi, terutama pada acara yang menyedot perhatian publik seperti Popda. Ketidaknyamanan yang dialami oleh komunitas jurnalis ini, lanjut Mahmudi, bisa menjadi catatan buruk bagi penyelenggara dan menunjukkan minimnya apresiasi terhadap peran media dalam mendukung transparansi informasi.
Melalui video ini, Mahmudi berharap Gubernur Jawa Timur, Adi Karyono, dapat mengambil langkah tegas, termasuk mempertimbangkan untuk mengevaluasi pejabat terkait dan melakukan pembenahan agar kejadian serupa tidak terulang.
“Saya mengimbau Gubernur Jatim segera mengevaluasi panitia penyelenggara dari provinsi, termasuk Kabag Protokol, demi menjaga citra Pemprov Jatim dan memastikan transparansi bagi masyarakat,” pungkasnya.
Video ini telah menuai beragam reaksi dari publik, khususnya dari kalangan jurnalis yang merasa turut dirugikan oleh perlakuan panitia. Banyak dari mereka berharap agar pemerintah provinsi memberikan perhatian khusus terhadap isu ini, mengingat peran media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
_(SAHAR/Tim/Red/**)_