Probolinggo — Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo menggelar evaluasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sekaligus sosialisasi langkah-langkah akhir tahun anggaran 2025 kepada seluruh pejabat pengelola keuangan daerah. Acara berlangsung di Auditorium Madakaripura, Kantor Bupati Probolinggo, Senin (24/11/2025).
Kegiatan strategis ini dihadiri Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris (Gus Haris), Wakil Bupati Ra Fahmi AHZ, Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Probolinggo dr. Anang Budi Joelijanto, serta Pemimpin Bank Jatim Kraksaan Siska Dian Permatasari. Sebanyak 250 peserta turut hadir, mulai dari kepala OPD selaku Pengguna Anggaran, PPK SKPD, bendahara pengeluaran, bendahara pembantu hingga operator SIPD.
Para peserta mendapatkan materi dari narasumber Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, TP2D, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda, hingga Bank Mandiri.
Penghargaan Penggunaan KKPD dan Kinerja Pengelolaan Keuangan
Dalam agenda ini, BPPKAD memberikan apresiasi kepada perangkat daerah berprestasi dalam penggunaan KKPD hingga Oktober 2025.
Kategori Kecamatan:
- Juara 1: Taufiq (Kecamatan Kuripan)
- Juara 2: Rochmad Widiarto (Kecamatan Tongas)
- Juara 3: Abdul Bari (Kecamatan Besuk)
Kategori Bagian:
- Juara 1: Yuwanita Darman (Bagian Umum)
- Juara 2: Adhi Catur Indra Bawono (Bagian Hukum)
- Juara 3: Moh. Syarifuddin (Bagian Kesra)
Kategori OPD:
- Juara 1: Achmad Aruman (Dinas Perikanan)
- Juara 2: Yulius Christian (Sekretariat DPRD)
- Juara 3: Sugeng Wiyanto (Satpol PP)
- Harapan 1: Agus Mukson (DPMPTSP)
- Harapan 2: M. Sjaiful Efendi (Bapelitbangda)
Selain itu, penghargaan Koordinator Kecamatan dalam Penyusunan LKPD 2024 diberikan kepada Kecamatan Paiton, Krucil, Pajarakan, Maron, Leces, dan Tongas. Sementara Kecamatan Pajarakan menerima penghargaan atas keberhasilan pelunasan PBB 2025 sebelum jatuh tempo.
BPPKAD: Penguatan Kepatuhan, Efisiensi, dan Kinerja Fiskal
Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani menegaskan kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman pejabat pengelola keuangan terkait ketentuan teknis akhir tahun anggaran, terutama penggunaan KKPD serta penegasan kembali Surat Edaran Sekda tentang langkah-langkah penutupan anggaran.
Dalam paparannya, Kristiana membeberkan capaian kinerja APBD Kabupaten Probolinggo hingga 21 November 2025:
- Pendapatan daerah: Rp2,159 triliun (88,49%)
- Belanja daerah: Rp2,108 triliun (80,66%)
BPPKAD mencatat Kabupaten Probolinggo berada pada peringkat pertama realisasi belanja se-Jawa Timur dan peringkat keenam nasional per 14 November 2025.
“Capaian ini mencerminkan kinerja fiskal yang sangat positif. Realisasi pendapatan 87,20 persen juga lebih tinggi dibanding rata-rata nasional,” jelas Kristiana.
Untuk transaksi KKPD, hingga akhir November 2025 tercatat mencapai Rp1,59 miliar. Ia menegaskan bahwa KKPD merupakan instrumen modernisasi pembayaran pemerintah daerah yang harus digunakan secara benar dan akuntabel.
Kristiana juga menekankan pentingnya ketepatan waktu pengajuan SPM dan penyetoran sisa UP. “Batas waktu bersifat final dan wajib dipatuhi. Keterlambatan berpotensi mengganggu proses penutupan tahun anggaran,” tegasnya.
Bupati Gus Haris: Serapan Anggaran Tertinggi dan Prestasi Beruntun
Bupati Probolinggo Gus Haris mengapresiasi capaian kinerja fiskal perangkat daerah yang dinilainya sangat progresif.
“Kinerja BPPKAD dan seluruh OPD luar biasa. Serapan anggaran kita menembus peringkat enam nasional, jauh lebih tinggi dari banyak daerah yang bahkan baru mencapai 50 persen,” ujar Gus Haris.
Selama sembilan bulan kepemimpinannya, Kabupaten Probolinggo tercatat menerima sekitar 20 penghargaan nasional maupun provinsi, termasuk:
- kenaikan IPM sebesar 1,14 persen,
- kinerja serapan anggaran,
- inovasi dan manajemen pemerintahan,
- peningkatan kualitas data dan pengentasan kemiskinan.
“Kita ini hebat dalam menuntaskan target secara cepat dan presisi. Tapi saya minta semua tetap menjaga efisiensi tanpa mengganggu pelayanan publik,” tegasnya.
Gus Haris juga menekankan agar pemangkasan anggaran tidak mengganggu pelayanan dasar. “Yang dipangkas itu lemaknya, bukan dagingnya,” tegasnya.
Ia mendorong OPD memaksimalkan peluang pendanaan alternatif, termasuk CSR dan kolaborasi dengan komunitas seperti pada The Seven Lakes Festival 2025.
Wabup Ra Fahmi: Serapan Cepat Harus Diimbangi Dampak Nyata
Wakil Bupati Ra Fahmi AHZ menambahkan bahwa capaian dan penghargaan yang diterima Pemkab Probolinggo harus menjadi pemicu perbaikan pelayanan publik.
“Meskipun serapan kita tertinggi di Jawa Timur, efektivitas anggaran sangat penting. Serapan cepat tidak akan berarti bila dampaknya tidak dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ra Fahmi menyoroti komposisi anggaran pengentasan kemiskinan yang masih didominasi anggaran tidak langsung. “Anggaran langsung baru 38 persen. Ini harus diperbaiki agar intervensi pemerintah benar-benar konkret,” ujarnya.
Ia meminta OPD meningkatkan inovasi, kolaborasi, serta mengoptimalkan hasil kerja pimpinan daerah dalam menjemput program pusat dan provinsi. “Di masa efisiensi seperti ini, potensi harus dimaksimalkan,” pungkasnya. (Bambang)