PROBOLINGGO – Upaya meningkatkan kualitas dan keamanan migrasi tenaga kerja di Kabupaten Probolinggo mulai menunjukkan langkah konkret. Sebanyak 100 siswa SMK Zainul Hasan (Zaha) Genggong Kecamatan Pajarakan mendapat edukasi komprehensif mengenai tata cara bekerja ke luar negeri secara resmi dan prosedural dari Direktorat Penempatan Non Pemerintah pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum, KP2MI/BP2MI Republik Indonesia, Rabu (10/12/2025).
Kegiatan ini merupakan program perdana yang terselenggara setelah adanya penandatanganan nota kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Probolinggo dengan KP2MI/BP2MI tentang tata kelola pelindungan pekerja migran dan keluarganya. Edukasi tersebut dihadiri langsung oleh pejabat KP2MI/BP2MI, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Probolinggo Saniwar, dan pimpinan SMK Zaha Genggong.
Saniwar menegaskan bahwa pelajar merupakan kelompok yang sangat strategis untuk diberikan pemahaman sejak dini mengenai migrasi kerja yang aman, legal, dan bebas risiko. Menurutnya, edukasi formal seperti ini mampu menekan praktik keberangkatan ilegal yang hingga kini masih terjadi di berbagai daerah, termasuk Probolinggo.
“Edukasi di SMK Zainul Hasan Genggong ini bertujuan memberi pemahaman kepada siswa agar mereka tahu prosedur resmi bekerja ke luar negeri. Setelah lulus, mereka bukan hanya paham prosesnya, tetapi dapat menjadi penyampai informasi kepada masyarakat agar tidak lagi terjebak keberangkatan ilegal,” ujar Saniwar.
Saniwar mengungkapkan bahwa edukasi di Zaha Genggong ini menjadi agenda perdana setelah MoU antara Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris dan Menteri Pelindungan PMI/Kepala BP2MI RI Mukhtarudin. Ia menjelaskan bahwa meski anggaran daerah mengalami pengurangan besar, Disnaker mencoba memastikan program edukatif tetap berjalan melalui dukungan pendanaan pusat.
“Anggaran daerah turun lebih dari 82 miliar rupiah. Banyak kegiatan sosialisasi terpaksa terpangkas. Karena itu Disnaker mencari peluang pendanaan dari APBN, dan melalui MoU tersebut, edukasi ini akhirnya bisa terlaksana,” jelasnya.
Saniwar menambahkan bahwa untuk tahun 2026, pihaknya sudah memproyeksikan masuknya lebih banyak program dari Kementerian Ketenagakerjaan dan KP2MI/BP2MI ke Kabupaten Probolinggo.
“Tujuannya memperluas layanan pelindungan PMI sekaligus meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja,” terangnya.
Selain mendorong edukasi, Disnaker juga tengah menyiapkan Migran Center yang akan dibangun di dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Probolinggo. Fasilitas terpadu ini dinilai sangat strategis untuk mendekatkan seluruh layanan administrasi dan pelatihan bagi calon pekerja migran.
“Selama ini masyarakat harus ke Malang atau Jember untuk layanan PMI. Dengan adanya Migran Center di Probolinggo, seluruh proses akan lebih dekat, cepat, dan aman,” jelas Saniwar.
Ia menegaskan bahwa salah satu faktor utama maraknya keberangkatan ilegal adalah jauhnya akses layanan resmi. Dengan memusatkan layanan di MPP, hambatan itu diharapkan hilang.
Melalui edukasi ini, Disnaker berharap generasi muda di Probolinggo tidak hanya paham mengenai prosedur kerja luar negeri, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan dalam upaya pencegahan PMI non-prosedural di lingkungan mereka.
“Edukasi sejak dini sangat penting. Kami berharap siswa-siswa SMK Zaha dapat menjadi generasi yang sadar prosedur, sadar risiko, dan mampu mengedukasi masyarakat sekitar,” pungkas Saniwar.
Kegiatan ini ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab, di mana para siswa terlihat antusias menggali informasi terkait peluang kerja luar negeri, syarat keberangkatan, serta risiko hukum dari migrasi ilegal.
(Bambang)