banner 728x250

BMKG Soroti Tekanan Perubahan Iklim terhadap Ketahanan Air Indonesia

BMKG Soroti Tekanan Perubahan Iklim terhadap Ketahanan Air Indonesia
banner 120x600
banner 468x60

Jakarta | BMKG mengingatkan bahwa perubahan iklim berpotensi mengganggu ketahanan sumber daya air Indonesia. Air tersedia dalam jumlah dan waktu yang berbeda-beda, bergantung pada hujan, penguapan, aliran sungai, serta kemampuan tanah dan waduk menyimpan cadangan. Ketika unsur-unsur tersebut berubah, keseimbangan pasokan dan kebutuhan air dapat ikut terganggu. Karena itu, persoalan perubahan iklim bukan hanya berkaitan dengan kenaikan suhu, tetapi juga dengan keandalan air untuk rumah tangga, pertanian, dan berbagai kegiatan ekonomi.

Pemanasan global dapat mengubah suhu udara dan permukaan, sementara pola hujan dapat bergeser dalam intensitas, waktu, maupun sebarannya. Di suatu wilayah, hujan yang turun lebih lebat dalam waktu singkat dapat meningkatkan limpasan dan risiko banjir, tetapi belum tentu menambah cadangan air yang tersimpan. Sebaliknya, jeda hujan yang lebih panjang dapat mengurangi aliran sungai dan pasokan bagi lahan pertanian. Perubahan muka laut juga menjadi perhatian, terutama bagi kawasan pesisir, sebab kenaikannya dapat meningkatkan tekanan terhadap sumber air tawar dan memperbesar kemungkinan intrusi air asin pada kondisi tertentu.

banner 325x300

Perubahan-perubahan itu berpotensi mengusik neraca air, yakni perbandingan ketersediaan air dan kebutuhan pada suatu tempat dan periode. Jika cadangan menurun ketika kebutuhan meningkat, risiko kekeringan dapat bertambah. Hujan ekstrem dan kondisi atmosfer yang berubah juga dapat berkontribusi pada bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor, meskipun dampaknya tidak seragam di seluruh Indonesia. Di sektor pertanian, kekurangan air atau perubahan musim tanam dapat meningkatkan risiko gagal panen. Risiko tersebut merupakan kemungkinan yang perlu diantisipasi, bukan gambaran bahwa semua wilayah telah mengalami dampak yang sama. Pemantauan iklim, pengelolaan air yang cermat, dan perencanaan sesuai kondisi daerah menjadi penting untuk memperkuat ketahanan menghadapi perubahan.Dalam rapat koordinasi swasembada air nasional di gedung Kemenko Infra pada Senin, 19 Oktober 2026, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani memaparkan sejumlah indikator yang menunjukkan tekanan perubahan iklim terhadap ketersediaan air Indonesia. Data tersebut memperlihatkan bahwa perubahan iklim bukan sekadar proyeksi jangka panjang, melainkan proses yang sudah tercermin dalam pengamatan suhu, curah hujan, dan kondisi pesisir. Ketiga indikator itu penting untuk memahami risiko terhadap perencanaan pasokan air, pertanian, serta kebutuhan masyarakat.

Faisal menyampaikan bahwa suhu permukaan rata-rata Indonesia meningkat 1,04 derajat Celsius dalam 45 tahun terakhir. Kenaikan ini memberi gambaran tentang pemanasan yang berlangsung secara bertahap, namun dampaknya dapat terasa melalui perubahan pola musim dan kebutuhan air. Pada saat yang sama, curah hujan tahunan menunjukkan tren penurunan sekitar 2–3 persen per dekade, terutama di wilayah selatan khatulistiwa. Jika kecenderungan tersebut berlanjut, sejumlah daerah berpotensi menghadapi musim kering yang lebih menekan, sehingga pengelolaan waduk, irigasi, dan cadangan air perlu mempertimbangkan variasi antartahun.

Indikator lain yang disoroti ialah kenaikan muka air laut sebesar 4,4 ± 0,4 milimeter per tahun. Angka ini menambah tantangan bagi wilayah pesisir, termasuk risiko intrusi air laut yang dapat memengaruhi sumber air tawar. Faisal mengaitkan perubahan-perubahan tersebut dengan pergeseran siklus iklim dan anomali cuaca yang semakin ekstrem. Akibatnya, pola hujan dan musim tidak selalu mengikuti kebiasaan yang selama ini menjadi acuan, sementara kejadian hujan lebat maupun kekeringan dapat muncul dengan intensitas atau waktu yang sulit diperkirakan.

Pemaparan BMKG itu menegaskan perlunya membaca data iklim secara terpadu, bukan hanya berfokus pada rata-rata tahunan. Tren nasional perlu dipadukan dengan informasi wilayah agar kebijakan air dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. Bagi pemerintah dan pengelola sumber daya, pemantauan berkala, penyusunan prakiraan yang mudah digunakan, serta kesiapan infrastruktur menjadi bagian penting dalam merespons perubahan. Dengan memahami arah perubahan suhu, hujan, dan muka laut, langkah antisipasi dapat dirancang lebih tepat untuk menjaga ketahanan air, mengurangi dampak cuaca ekstrem, dan melindungi akses masyarakat terhadap sumber daya air yang aman.

Pada musim kemarau, ketersediaan air menjadi persoalan penting karena pasokan dari air tanah maupun air permukaan dapat menurun. Ketika curah hujan berkurang dalam waktu lama, sumber-sumber tersebut tidak selalu mampu menyediakan air dalam jumlah yang sama seperti pada musim hujan. Kondisi ini membuat ketahanan air menghadapi tekanan, terutama jika kemarau berlangsung panjang. Persoalan tersebut tidak semata berkaitan dengan jumlah air yang tersedia, tetapi juga dengan kemampuan masyarakat memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Karena itu, dampak kemarau perlu dipahami sebagai persoalan yang dapat menjangkau berbagai bagian kehidupan, dari kegiatan pertanian hingga urusan rumah tangga.

Faisal menyebut sejumlah risiko yang dapat muncul ketika kekeringan berlangsung berkepanjangan. Di antaranya adalah kebakaran hutan dan lahan, gangguan terhadap pertanian, serta ancaman bagi kesehatan masyarakat. Menurunnya ketersediaan air juga dapat membuat pemenuhan kebutuhan dasar menjadi lebih sulit. Salah satu persoalan yang dihadapi adalah kesulitan memperoleh air bersih untuk digunakan sehari-hari. Risiko-risiko ini menunjukkan bahwa tekanan terhadap pasokan air tidak berhenti pada berkurangnya air di sumbernya. Dampaknya dapat terasa pada kegiatan dan kebutuhan yang bergantung pada ketersediaan air, sehingga kesiapan menghadapi musim kemarau menjadi hal penting bagi masyarakat.

Dampak krisis air tidak hanya dirasakan oleh sektor pertanian. Rumah tangga juga dapat menghadapi kesulitan ketika air bersih semakin terbatas, termasuk dalam memenuhi kebutuhan dapur dan kebutuhan keluarga. Kegiatan sehari-hari yang bergantung pada air menjadi lebih sukar dijalankan apabila pasokan tidak mencukupi. Dengan demikian, persoalan air pada musim kemarau memiliki hubungan langsung dengan kehidupan keluarga, bukan hanya dengan produksi pertanian. Penurunan pasokan air tanah dan air permukaan dapat memperbesar tekanan tersebut, terutama saat kemarau berkepanjangan membawa risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, gangguan pertanian, serta masalah kesehatan masyarakat. Gambaran ini menegaskan bahwa ketahanan air penting untuk menopang kebutuhan bersama, baik pada tingkat sektor pertanian maupun rumah tangga yang memerlukan air bersih untuk kegiatan harian.

Penguatan ketahanan air membutuhkan koordinasi yang konsisten pemerintah pusat, pemerintah daerah, BMKG, dan instansi pengelola sumber daya air. Kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri dapat menimbulkan tumpang tindih program maupun kesenjangan layanan, terutama di wilayah yang berulang kali menghadapi kekeringan. Karena itu, perencanaan perlu menyatukan informasi iklim dan hidrologi dengan kebutuhan masyarakat, tata kelola waduk, pengelolaan daerah aliran sungai, serta langkah mitigasi yang disiapkan setiap lembaga.

Sistem peringatan dini perlu diperluas dan diratakan jangkauannya agar informasi dapat diterima secara cepat oleh masyarakat, termasuk di daerah terpencil dan kawasan rawan kekeringan. Peringatan tidak hanya menyampaikan potensi bahaya, tetapi juga memberikan panduan tindakan yang jelas bagi pemerintah daerah, pengelola layanan air, petani, dan warga. Cakupannya penting meliputi banjir dan kekeringan, dengan informasi yang mudah dipahami, saluran komunikasi beragam, serta prosedur tindak lanjut yang telah disepakati. Uji berkala dapat membantu memastikan pesan sampai dan dapat ditindaklanjuti sebelum dampak membesar.

Untuk mendukung keputusan yang lebih tepat, data hidrologi perlu diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital. Pengamatan curah hujan, debit sungai, kondisi waduk, dan ketersediaan air dapat dihimpun secara terpadu, diperbarui, lalu dibagikan kepada lembaga terkait. Data yang lebih mudah diakses membantu menyusun prakiraan, menentukan prioritas respons, dan mengevaluasi kebijakan.

Baca juga: Tantangan Hukum Terhadap Iklim Investasi di Indonesia | Tanggapan PT Hersindo Logistic Terhadap Dugaan Pelecehan Saat Wawancara | Polisi Pantau Lahan Jagung di Kebonsari Kulon Probolinggo, Dorong Ketahanan Pangan

banner 325x300