Gaji Honorer Petugas Kebersihan Toba Dipotong Rp 500 Ribu, Ketua PJS Toba: “Human Error” atau “Penyalahgunaan Wewenang”?

TOBA – 103 Tenaga Honorer Petugas Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Toba harus menerima kenyataan pahit. Gaji mereka untuk bulan Mei 2024 dipotong Rp 500 Ribu.

Pemotongan ini sontak menuai protes dari para Honorer dan menimbulkan pertanyaan besar: Apakah ini murni “Human Error” atau ada “Penyalahgunaan Wewenang”?

Kekecewaan Honorer dan Protes Ketua PJS Toba

Salah satu Honorer, ST, mengungkapkan kekecewaannya. “Saya hanya terima gaji Rp 1.250.000, padahal seharusnya Rp 1.750.000. Pekerjaan kami berat, berjemur di panas dan bersentuhan dengan sampah,” keluhnya.

Kekecewaan ini diamini oleh Ketua PJS Toba, Berlin Yebe Marpaung. Ia menyayangkan pemotongan gaji tersebut dan mempertanyakan logika di baliknya.

“Bagaimana mungkin bagian kesejahteraan yang diperjuangkan dengan susah payah bisa salah input oleh stafnya?” tanya Berlin dengan nada geram, Rabu (12/06/2024).

Klarifikasi dari Kabid dan Bendahara DLH

Saat dikonfirmasi, Bendahara DLH, Lasmauli Sinambela, membenarkan adanya pemotongan tersebut. Ia menjelaskan bahwa hal ini berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2024.

“Uang Rp 500 Ribu tersebut akan dibayarkan di bulan Juli dengan sistem rapel,” ungkap Lasmauli.

Kabid PPLB3PP, Rina Sondang, mengakui kesalahannya dalam menginput data. Ia menyebutnya sebagai “Human Error” dan perubahan sistem penginputan dari Kementerian.

Kecurigaan “Penyalahgunaan Wewenang”

Meskipun Kabid Rina telah meminta maaf dan berjanji untuk menyelesaikan masalah ini, Berlin Yebe masih memiliki keraguan.

“Alasan Human Error tidak masuk akal,” tegasnya. Ia menduga ada “Penyalahgunaan Wewenang” di balik pemotongan gaji ini.

Berlin pun mendesak Kadis DLH, Rajaipan Sinurat, untuk memberikan klarifikasi dan menindak tegas pihak yang bertanggung jawab.

“Ini bukan hanya soal Human Error, tapi juga penyalahgunaan wewenang,” tegasnya penuh geram.

Kasus ini menjadi sorotan tajam terhadap pengelolaan anggaran di DLH Toba. Masyarakat berharap agar kasus ini diusut tuntas dan keadilan ditegakkan.**

INDRA HARDIMANSYAH, KUASA DARI SURYATI MENDAPATKAN TITIK TERANG DARI KEMENKO POLHUKAM RI DAN AGAR BAPAK KAPOLDA METRO JAYA MENINDAK LANJUT

Polemik berkepanjangan yang dimana telah diputuskan secara INCRAH oleh Mahkamah Agung (MA) Nomor :3326K/Pdt/2021 sesunguhnya telah menyelesaikan sengketa tanah terletak di Marunda Jakarta Utara yang terkena imbas dari jalan tol Cibitung-Cilincing, Namun hingga saat ini kasus ini belum juga terlihat tanda-tanda akan mereda.

INDRA HARDIMANSYAH, selaku kuasa pendamping dari Sdri.SURYATI yang mendapatkan tanah HIBAH dari H. UMAN dengan AKTA HIBAH Nomor :384/2008 dan 385/2008, Akhirnya menggelar konferensi Pers setelah diundang Rapat Koordinasi dikantor Kementrian POLHUKAM RI, Rabu 24 April 2024.

Dalam keterangannya INDRA HARDIMANSYAH membeberkan hasil Rapat Koordinasi tersebut kepada awak Media Tertanggal 24 April 2024, saya di undang oleh Kemenkopolhukam RI untuk menghadiri Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Deputi V/ Kamtibmas Kemenkopolhukam RI, dalam pertemuan itu dihadiri pula oleh Biro Karowassidik Bareskrim Polri, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, perwakilan Sdri.Ho Hariati ( Pelapor ) dan saya selaku kuasa dari Sdri. Suryati ( Terlapor ), Ungkapnya.

Sebagaimana pemberitaan sebelumnya terkait yang menyebutkan bahwa Sdri. SURYATI Sah secara Hukum adalah pemilik sebidang tanah/ lahan yang diperoleh lewat AKTA HIBAH Nomor 384/2008 dan 385/2008 yang sudah berkekuatan hukum tetap ( INCRAH ) sampai tingkat MA, maka dalam Rapat tersebut, pada NOTULEN Rapat, Perkara Laporan Polisi harus di hentikan atau di terbitkan SP3 atas nama Sdri.SURYATI sejak tahun 2021, berdasarkan keterangan INCRAH dan Penyidik Harda Unit 3 Polda Metro Jaya Jakarta tidak boleh melakukan upaya Hukum, Paparnya.

Subtansi : Sdri.SURYATI adalah pemilik tanah yang SAH secara Hukum berdasarakan AKTA HIBAH Nomor :384/2008 dan 385/2008 yang sudah berkekuatan hukum tetap INCRAH sampai tingkat MA. Dan belum pernah ada yang membatalkan kedua AKTA HIBAH tersebut sampai saat ini.

Penyidik Harda Unit 3 Polda Metro Jaya Jakarta hanya ada satu Alat Bukti yaitu Hasil PUSLABFOR FORENSIK. Yang mana apabila mau meningkat TERLAPOR menjadi Tersangka harus dilengkapi Dua Alat Bukti. Yang intinya adalah FORMIL tidak bisa di gugurkan dengan MATERIL. Maka perkara ini harus segera di hentikan. Ujarnya.

Berdasarkan Surat Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Rapat Koordinasi di Kemenkopolhukam RI tersebut, saya INDRA HARDIMANSYAH, Memohon kepada Bapak Kapolda Metro Jaya agar menindak tegas Penyidik Harda Unit 3 Polda Metro Jaya Jakarta, agar menghentikan Laporan Polisi Nomor : LP/7019/X/2019/PMJ Ditreskrimum tanggal 31 Oktober 2019 agar menerbitkan SP3 atas nama Sdri.SURYATI. Ujarnya.

INDRA HARDIMANSYAH akan terus memperjuangkan masalah ini sampai ke Komisi III bidang hukum DPR RI dan Komisi II bidang Pertanahan DPR RI agar mendapatkan Keadilan hukum,Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Sdri.SURYATI. Tutupnya.

INDRA HARDIMANSYAH KUASA SURYATI MENDAPATKAN TITIK TERANG DARI KEMENKOPOLHUKAM RI

Polemik berkepanjangan yang dimana telah diputuskan secara INCRAH oleh Mahkamah Agung (MA) Nomor :3326K/Pdt/2021 sesunguhnya telah menyelesaikan sengketa tanah terletak di Marunda Jakarta Utara yang terkena imbas dari jalan tol Cibitung-Cilincing, Namun hingga saat ini kasus ini belum juga terlihat tanda-tanda akan mereda.

INDRA HARDIMANSYAH, selaku kuasa pendamping dari Sdri.SURYATI yang mendapatkan tanah HIBAH dari H. UMAN dengan AKTA HIBAH Nomor :384/2008 dan 385/2008, Akhirnya menggelar konferensi Pers setelah diundang Rapat Koordinasi dikantor Kementrian POLHUKAM RI, Rabu 24 April 2024.

Dalam keterangannya INDRA HARDIMANSYAH membeberkan hasil Rapat Koordinasi tersebut kepada awak Media.

Tertanggal 24 April 2024, saya di undang oleh Kemenkopolhukam RI untuk menghadiri Rapat Koordinasi di Ruang Rapat Deputi V/ Kamtibmas Kemenkopolhukam RI, dalam pertemuan itu dihadiri pula oleh Biro Karowassidik Bareskrim Polri, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, perwakilan Sdri.Ho Hariati ( Pelapor ) dan saya selaku kuasa dari Sdri. Suryati ( Terlapor ), Ungkapnya.

Sebagaimana pemberitaan sebelumnya terkait yang menyebutkan bahwa Sdri. SURYATI Sah secara Hukum adalah pemilik sebidang tanah/ lahan yang diperoleh lewat AKTA HIBAH Nomor 384/2008 dan 385/2008 yang sudah berkekuatan hukum tetap ( INCRAH ) sampai tingkat MA, maka dalam Rapat tersebut, pada NOTULEN Rapat, Perkara Laporan Polisi harus di hentikan atau di terbitkan SP3 atas nama Sdri.SURYATI sejak tahun 2021, berdasarkan keterangan INCRAH dan Penyidik Harda Unit 3 Polda Metro Jaya Jakarta tidak boleh melakukan upaya Hukum, Paparnya.

Subtansi : Sdri.SURYATI adalah pemilik tanah yang SAH secara Hukum berdasarakan AKTA HIBAH Nomor :384/2008 dan 385/2008 yang sudah berkekuatan hukum tetap INCRAH sampai tingkat MA. Dan belum pernah ada yang membatalkan kedua AKTA HIBAH tersebut sampai saat ini. Penyidik Harda Unit 3 Polda Metro Jaya Jakarta hanya ada satu Alat Bukti yaitu Hasil PUSLABFOR FORENSIK. Yang mana apabila mau meningkat TERLAPOR menjadi Tersangka harus dilengkapi Dua Alat Bukti. Yang intinya adalah FORMIL tidak bisa di gugurkan dengan MATERIL. Maka perkara ini harus segera di hentikan. Ujarnya.

Berdasarkan Surat Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Rapat Koordinasi di Kemenkopolhukam RI tersebut, karena segala persoalannya telah terang menderang dengan Putusan MA Nomor :3326K/Pdt/2021 dan hasil Rapat Koordinasi di Kemenkopolhukam RI, yang mana menyatakan bahwa Laporan Polisi Nomor : LP/7019/X/2019/PMJ Ditreskrimum tanggal 31 Oktober 2019 harus di hentikan dan diterbitkan SP3 atas nama Sdri.SURYATI. Ujarnya.

INDRA HARDIMANSYAH akan terus memperjuangkan masalah ini sampai ke Komisi III bidang hukum DPR RI dan Komisi II bidang Pertanahan DPR RI agar mendapatkan Keadilan hukum,Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Sdri.SURYATI. Tutupnya.

Peternakan Ayam Telur di Kecamatan Kemiri Diduga Tidak Berizin, Warga Keluhkan Bau Tak Sedap

Kabupaten Tangerang – Sebuah peternakan ayam telur di daerah pemukiman sekitar Kecamatan Kemiri, Kabupaten Tangerang, diduga beroperasi tanpa izin resmi dari dinas terkait. Hal ini mencuat setelah tim media mencoba melakukan konfirmasi langsung ke lokasi pada Selasa (21/05/2024).

 

Ketika ditemui di lokasi, salah satu manajer peternakan bernama Jerry tidak menunjukkan sikap kooperatif dan terkesan tidak bersahabat. Dengan nada tinggi, Jerry meminta tim media untuk menanyakan langsung ke dinas terkait, meskipun tim media hanya ingin mengonfirmasi keberadaan izin peternakan tersebut.

 

Seorang warga setempat berinisial AL yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan bahwa keberadaan peternakan ini telah meresahkan warga sekitar. Menurut AL, peternakan hanya memberikan kompensasi sekali setahun kepada penduduk. Lebih buruk lagi, warga yang ingin membeli telur harus membeli dalam jumlah besar, yakni satu peti, yang harganya jauh di atas kemampuan ekonomi mereka.

 

“Kalau seperti ini, bagaimana kami (warga sekitar) hanya punya uang +/- Rp.30.000; tetapi harus membeli seharga Rp.425.000; ” keluh salah seorang warga dengan tegas.

 

Warga juga mengeluhkan bau tak sedap yang berasal dari peternakan tersebut serta banyaknya lalat yang mengganggu kenyamanan mereka.

 

Tim media kemudian menghubungi Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang. Kepala Dinas segera memerintahkan Kepala Bidang, Bapak Agus, untuk menangani masalah ini di lapangan pada Senin (27/05/2024).

 

Beberapa hari kemudian, Kamis (30/05/2024), Kabid Agus beserta tim media berusaha menemui Kepala Desa Kemiri dan Camat Kemiri untuk klarifikasi. Namun, keduanya tidak dapat ditemui tanpa alasan yang jelas.

 

Saat Kabid Agus dan tim media bersama Satpol PP tiba di lokasi peternakan, tim media dilarang masuk oleh Kabid Agus, sementara Satpol PP diperbolehkan masuk. Hal ini menimbulkan tanda tanya mengenai transparansi informasi publik yang seharusnya dijalankan di era demokrasi seperti sekarang ini.

 

Kesimpulan sementara menyebutkan bahwa peternakan ini tidak memiliki papan nama yang jelas, kondisi kandang yang kurang memadai, serta belum ada konfirmasi mengenai pengelolaan limbah yang tepat dari pihak dinas terkait maupun pengusaha peternakan.

 

Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan apakah peternakan ayam telur tersebut beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk menemukan solusi terbaik bagi warga sekitar yang terdampak.

 

**(Red/Tim/**)**

Oknum Ketua LSM LP-KPK Komcab Malang Diduga Manipulasi Informasi Dugaan Pungli di SMAN 1 Gondanglegi

MALANG – Sangat memprihatinkan, LSM yang seharusnya berfungsi sebagai garda terdepan dalam pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, justru diduga disalahgunakan oleh (S), oknum Ketua LSM LP-KPK Komcab Kabupaten Malang. Bukannya menjalankan tugasnya dengan integritas, (S) malah terlibat dalam praktik yang mencurigakan dan penuh dengan konflik kepentingan.

Menurut laporan, (S) berupaya memanfaatkan posisinya untuk mengatur ulang narasi pemberitaan terkait dugaan pungutan liar di SMAN 1 Gondanglegi (SMANGGI). Dalam percakapan yang didengar oleh sejumlah wartawan, termasuk Zen dan Heri dari Media Suara LP-KPK, (S) menawarkan kesepakatan kepada Komite SMANGGI untuk memberikan iklan senilai Rp.2.500.000 kepada Bratapos.com, dengan syarat media tersebut bersedia menayangkan iklan yang menyatakan bahwa semua pemberitaan sebelumnya tentang dugaan pungutan liar di SMANGGI adalah tidak benar.

Lebih parahnya lagi, percakapan ini dilakukan oleh (S) dengan menggunakan loud speaker, sehingga memperlihatkan betapa tidak etis dan tidak transparannya tindakannya. Dalam percakapan tersebut, Komite SMANGGI dengan jelas menyatakan bahwa mereka hanya mampu memberikan iklan senilai Rp.2.500.000, menegaskan ketidakmampuan untuk memberikan jumlah yang lebih besar, dengan catatan bahwa iklan tersebut harus menyatakan bahwa berita sebelumnya tidak benar.

“Komite SMANGGI hanya mampu memberikan iklan Rp.2.500.000, kalau mencapai puluhan juta tidak mampu pak. Itupun kalau bikin iklan yang isinya bahwa pemberitaan yang sebelumnya sudah tayang tidaklah benar,” ujar perwakilan Komite SMANGGI kepada (S), oknum Ketua LSM LP-KPK Komcab Kabupaten Malang, melalui sambungan telepon di kediamannya, Senin (27/5/2024) sore.

Lebih jauh lagi, penyelidikan menunjukkan bahwa (S) dan Ketua Komite SMANGGI memiliki hubungan profesional sebelumnya sebagai mantan Kepala Desa. Mereka diduga mengadakan pertemuan di SMANGGI dengan Kepala Sekolah Ernawati untuk membahas permasalahan yang ada di SMAN 1 Gondanglegi pada hari yang sama.

Tindakan (S) ini bukan hanya mencoreng nama baik LSM LP-KPK, tetapi juga menimbulkan kecurigaan kuat bahwa ada upaya terstruktur untuk menutupi kasus pungli yang sebenarnya. Hingga berita ini ditayangkan, (S) belum memberikan komentar terkait maksud dan tujuannya mengeluarkan pernyataan yang terkesan memojokkan rekan media yang sebelumnya menayangkan berita dugaan pungli di SMANGGI.

Sikap dan tindakan (S) menunjukkan adanya upaya serius untuk memanipulasi informasi dan melindungi pihak-pihak tertentu dari eksposur publik. Hal ini sangat merusak upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mencederai fungsi kontrol sosial yang seharusnya diemban oleh LSM. Perilaku seperti ini mengkhianati kepercayaan publik dan menghambat transparansi serta akuntabilitas yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan institusi publik.

Peran media dalam mengungkap fakta ini sangat penting untuk menjaga integritas dan transparansi publik. Tindakan tidak bermoral dan pengecut seperti yang dilakukan oleh (S) harus diungkap dan ditindak tegas demi mencegah kerusakan lebih lanjut pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga anti korupsi. (Bersambung.)

Sikap kepala Sekolah SMAN 1 Gondang Legi Mencurigakan

MALANG – Dugaan pungutan liar (Pungli) yang mencuat di SMAN 1 Gondanglegi, Kabupaten Malang, Jawa Timur, kian hari semakin memperlihatkan kejanggalan yang mencolok. Kepala sekolah Ernawati, yang seharusnya menjadi garda depan dalam menyelesaikan masalah ini, justru bertindak sebaliknya dengan memilih bungkam dan bahkan memblokir kontak WhatsApp sejumlah wartawan yang mencoba mengkonfirmasinya. Tindakan ini tidak hanya mencurigakan, tetapi juga memperkuat dugaan adanya upaya penutupan informasi yang seharusnya transparan.

Sebagai seorang pemimpin pendidikan, Ernawati seharusnya menunjukkan keberanian dan keterbukaan, bukan malah menghindar dan menutup diri. Sikap ini menunjukkan indikasi kuat bahwa ia sedang menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dan tidak ingin diketahui publik. Tindakan memblokir wartawan adalah tindakan pengecut yang tidak layak dilakukan oleh seorang pejabat publik. Kritik keras pun datang dari Didik Suryanto, Sekretaris Tipikor LSM LP-KPK Komisi Daerah Jawa Timur.

Didik Suryanto menegaskan bahwa tindakan memblokir wartawan tidak hanya tidak dapat dibenarkan, tetapi juga menunjukkan bahwa Ernawati tidak siap bertanggung jawab atas kebijakannya. Menurutnya, seorang kepala sekolah sebagai pemimpin institusi pendidikan harus siap menghadapi segala permasalahan dan risiko yang timbul dari kebijakannya, sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui dan mempercayai kinerja penyelenggara negara, terutama dalam pengelolaan anggaran yang merupakan uang negara.

“Tindakan memblokir wartawan menunjukkan bahwa Ernawati takut terhadap kebenaran yang mungkin terungkap. Ini hanya memperkuat dugaan bahwa ada praktik tidak jujur dan korupsi yang sedang coba ditutupinya,” tegas Didik Suryanto dalam konfirmasinya melalui pesan WhatsApp, Kamis (23/5/2024) petang.

Didik juga menambahkan bahwa sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sikap kepala sekolah yang tidak transparan semakin memperkuat dugaan adanya praktik mark up anggaran dan sikap anti kritik.

Ernawati tidak hanya melukai kepercayaan publik, tetapi juga merusak citra institusi pendidikan yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas. Sikapnya yang tertutup dan menghindar dari konfirmasi justru menambah kuat dugaan bahwa ada skandal besar yang sedang disembunyikan. Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan sikap Ernawati hanya semakin menambah kecurigaan bahwa ada banyak hal yang tidak beres di SMAN 1 Gondanglegi.

Narkoba Jenis Pil Carnopen Kabupaten Tuban Makin Marak dan Masif;BNN Bersama Polda Jatim Wajib Tau

TUBAN,- Narkoba salah satu perusak dan mengancam generasi bangsa, Para mafia bandar wajib di berantas oleh pihak penegak hukum bersama BNN.

Peredaran Narkoba di Kabupaten Tuban Jawa Timur semakin merajalela, diharap APH segerah menindak bandar yang masih bebas berkeliaran, Selasa 12 Maret 2024.

Para mafia bandar Narkoba di Tuban terus meracuni masyarakat, berbagai usia muda sampai tua pun ikut mengkonsumsi narkoba jenis Pil Carnopen.

Tepatnya di Desa/GG sadar Kota Tuban, peredaran sungguh tidak terbendung, sudah berulang kali di razia oleh BNN, tetap saja bandel, hingga detik ini peredaran pil tersebut masih berjalan lancar.

Menurut keterangan narasumber  juga konsumen dan jadi pegawainya, dirinya mengatakan sudah lama mengkonsumsi pil carnopen, untuk penjualan satu butir bisa 10 ribu, ujarnya.

Lanjutnya, Kami mengedarkan dua titik tempat mas, di kemuning atau selalu di katakan orang-orang julukan terkenalnya lawang seng.

pecandu semuanya di Tuban sudah tau titik kami untuk membeli dan ada juga yang di bantu kurir.

Disetiap perkecamatan seluruh Kabupaten Tuban, Suplay barangnya ada di inisia KPI dan MMK. Bos utama bernama inisial H di bantu mbk L.

Senin 10 Maret 2024, awak media mencoba hubungi L guna meminta keterangan lewat via telepon maupun chat WhatsApp di nomor +62 821-3913-58XX tidak direspon, dengan waktu bersamaan tim awak media mencoba hubungi Bos Besar (H), di nomor +62 813-3381-14XX masih juga gak ada respon, T juga kami hubungi,+62 813-3121-04XX juga sama.

Pihak penegak Hukum kepolisian segera bertindak bersama BNN. mengingat para Mafia Bandar Narkoba ini telah meracuni dan merusak generasi bangsa dampak ini akan membuat kematian berlahan lahan.

Bersambung………………..

(Tim/Red)

Dinilai “Jalan Ditempat” DPP-SPKN Desak Kejati Riau Serius Tanggapi Laporan Masyarakat

PEKANBARU,-Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Peduli Keadilan Nasional (DPP-SPKN) salah satu lembaga  penggiat anti korupsi di Riau, meminta pihak Kejati Riau, untuk segera dan serius mengusut dugaan korupsi pekerjaan peningkatan Jalan Putri Hijau di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022, sebut Sekjen DPP-SPKN, Romi Frans  kepada awak media di Pekanbaru, Rabu (6/3/2024).

Dikatakan Romi Frans, berdasarkan hasil investigasi tim SPKN,   pekerjaan peningkatan Jalan Putri Hijau di Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2022.
dengan harga penawaran Rp8.367.744.579,79.- yang dikerjakan rekanan Tri Abdi Nusantara  diduga kuat terindikasi korupsi.

Dari hasil investigasi Tim SPKN dilapangan di duga 1.pekerjaan agregat kelas A ada selisih sebanyak 1,127,80 m kubik

2.Pelaksanaan Pekerjaan pengaspalan AC-BC ada selisih 194 ton jadi kami menduga disini ada  pengurangan Volume

3.Pelaksanaan pekerjaan AC-WC diperkirakan ada selisi 194, 30 ton dengan panjang  jalan 2, 100 meter.

Dari uraian keterangan hasil observasi dilapangan secara terperinci sudah kami lampirkan dalam laporan kami ke Kejaksaan Tinggi Riau dengan laporan Nomor: 138/Lap-DPP-SPKN/IX/2023 tanggal 1 September 2023. Namun hingga saat ini belum ada titik terangnya. “Maka patut kami merasa laporan tersebut jalan ditempat,” terang Romi Frans.

Romi menjelaskan, pihaknya sudah mempertanyakan tindak lanjut laporan DPP-SPKN di Kejati Riau melalui Asintel Kejati Riau, Marcos Simaremare.
“Beliau menyebut bahwa  laporan kami sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Rokan Hilir,” ujar Romi Frans.

Bahkan Asintel Kejati Riau, Marcos Simaremare menyampaikan kepada kami, bahwa pihaknya telah meminta pihak Kejari Rohil agar segera mentelaah dan menindak lanjuti laporan DPP-SPKN, sebut Romi mengisahkan pembicaraannya dengan Asintel kejati Riau.

Romi Frans yakin, setakat ini pihak Kejati Riau masih memiliki komitmen untuk memberangus tindakan Korupsi di Riau. Hal itu sesuai janji bapak  Akmal Abbas saat di lantik sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, ujarnya.

Romi Frans meminta kepada Kejati Riau melalui Kejari Rohil untuk kooperatif dalam menanggapi setiap laporan masyarakat. Kemudian kepada Bupati Rohil, Afrizal Sintong agar tegas kepada bawahan agar seluruh kegiatan yang menggunakan uang negara benar benar delaksanakan sesuai ketentuan, kata Romi Frans.

Lagi kata Romi Frans, kami melihat, kabupaten Rokan Hilir di bawah kepemimpinan Afrizal Sintong banyak terjadi persoalan yang krusial, terutama terkait program pembangunan. Maka perlu mendapat perhatian dari Pejabat (Pj) Gubernur Riau, SF Hariyanto.

Dalam waktu dekat ini, DPP-SPKN akan melakukan koordinasi dengan PJ Gubri, agar Kabupaten Rohil menjadi prioritas dalam pengawasan, tutupnya

Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, melalui Asintel Kejati Riau, Marcos Simaremare yang diminta tanggapannya melalui pesan WhatsApp nya mengatakan, intinya, Lapdu yang masuk ke Kejati Riau akan ditelaah. Apakah memenuhi kelengkapan syarat adminitratif dan substantif sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Jika belum lengkap maka akan diundang pelapor untuk melengkapinya. Namun sebagian Lapdu yang masuk langsung diteruskan ke Kejari dimana tempat yang dilaporkan untuk ditelaah sebagaimana prosedur diatas untuk kemudahan koordinasi, sebutnya.***

Diduga Tambang Emas Tampa Ijin PETI Menelan Korban Jiwa,di Lokasi Pasiran Singkawang Perbatasn Kabupaten Bengkayang

Bengkayang Kalbar,-Pertambangan Emas Ilegal ( PETI ) Lokasi Pasiran yang terletak antara perbatasan kecamatan monterado, kabupaten Bengkayang dengan kecamatan singkawang selatan, kota singkawang *Memakan Korban Jiwa*, yang mana korban jiwa tersebut meninggal dunia di lokasi PETI tersebut pada hari Minggu 2 Maret 2024 lalu.

Dengan kejadian ini awak media mencari informasi kebenaran berita nya dan lokasi kejadian,hasilnya yang diperoleh Tim Instivigasi Media Suaramabes.com hari Selasa 5 Maret 2024, dengan awak media lain di lokasi kejadian, dimana korban tertimbun bersama Alat berat (Alat Berat) di lokasi tambang emas tampa ijin tersebut .

Menurut Informasi yang didapatkan kejadian tersebut pada hari Sabtu (2/Maret/2024) sekitar pukul 18.00 – 19.00 Wib. Korban atas nama “Yono” usia 35 th kelahiran Jawa Timur ,”yang mana korban adalah pekerja dan selaku operator Alat berat, Korban sodara “Yono” adalah operator dan korban bekerja dengan salah satu cukong dan juga sebagi pemilik lokasi serta Pemilik alat berat di lokasi PETI yang bernama sodara Dadang” warga desa Goa Boma.

“Dadang si pemilik Alat Berat dan sekaligus cukong bos pemilik lokasi PETI tersebut terkesan tak tersentuh hukum (Kebal Hukum ) sebab informasi yang didapatkan dari masyarakat sekitar yang di terima Tim Instivigasi lapangan, dari informasi warga juga mengatakan bahwa korban telah dibawa ke rumah duka (Kediaman Istri Korban ) di Senakin, kabupaten Landak. Kejadian tersebut, dari pantauan Tim Instivigasi yang di mana, kejadian tersebut sepertinya sengaja ditutup tutupi ucap warga (Red..)

Hal ini yang dimana sulit nya untuk mendapatkan keterangan/informasi dari pihak-pihak yang terlibat atau yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut, yang dimana telah menimbulkan korban jiwa atas kegiatan pertambangan Emas Ilegal ( PETI ).

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

TERKINI

Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama APH, Pemerintah dan Masyarakat.

Pertambangan Tanpa Izin atau PETI terus menjadi perhatian Pemerintah. Diperlukan upaya bersama dan dukungan seluruh pihak untuk mendorong penanganan isu PETI beserta dampak yang ditimbulkan.

PETI adalah kegiatan produksi mineral yang dilakukan oleh masyarakat atau CV dan PT. perusahaan tanpa izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial.

“PETI adalah kegiatan tanpa izin, dan memicu kerusakan lingkungan. Kegiatan ini juga memicu konflik horizontal di dalam masyarakat,” kata Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Selain itu, PETI juga mengabaikan kewajiban-kewajiban, baik terhadap Negara maupun masyarakat terhadap sekitar. “Karena mereka tidak berizin, tentu akan mengabaikan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab penambang sebagaimana mestinya. Mereka tidak tunduk pada kewajiban sebagaimana pemegang IUP dan IUPK untuk menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk juga pengalokasian dananya,” ujarnya.

Menghadapi PETI, Pemerintah tidak tinggal diam. Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Polhukam, Kementerian ESDM bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian RI, terus bekerja sama untuk mengatasi PETI. “Upaya yang dilakukan antara lain dengan inventarisasi lokasi PETI, penataan wilayah pertambangan dan dukungan regulasi guna mendukung pertambangan berbasis rakyat, pendataan dan pemantauan oleh Inspektur Tambang, usulan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sesuai usulan Pemerintah Daerah, hingga upaya penegakan hukum terhadap pelaku dan para beking cukong tambang Tampa ijin PETI, Sampe berita ini terbitkan awak media masih mencoba mencari informasi keterangan dari pihak pihak yang bertanggung jawab dan berkompeten

Sumber: pewarta Hepni JK

Setelah Beberapa Waktu Lalu Pelaku Ilegal Logging di Tangkap Tetapi Masih Banyak Pelaku yang Bekerja

Pontianak Kalbar,-Aktifitas peredaran kayu.hasil pembalakan liar masih aja lalu lalang di wilayah kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang dan beberapa cukong kayu yang tak asing namanya masih aja melakukan aktifitas mereka dengan tenang dan aman seolah olah tak tersentuh sekali dengan penegak hukum.

Hal ini diketahui dari informasi masyarakat bahwa kendaraan truk bermuatan kayu dari wilayah Sandai ketapang menuju Pontianak selalu ada setiap minggu ungkap inisial sodara B dan K kepada awak media Jumat 1 Maret 2024.

Pada bulan lalu pelaku seorang Diduga ASN pada hari selasa (06/02/24) sekitar pukul 05.00 WIB anggota Sat Reskrim Polres Ketapang yang dipimpin Kanit Tipidter dan Kanit Lidik Polres Ketapang awalnya melakukan penyelidikan dugaan terjadinya tindak pidana illegal logging di Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang.

Berjalannya waktu sekitar pukul 15.30 Wib pada saat di jalan Trans Kalimantan di Desa Muara Jekak Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang di halaman rumah pelaku (EK) ditemukan 1 (satu) buah mobil pick up berwarna putih sedang menurunkan kayu ke dalam mobil pick up tersebut dan ditemukan sejumlah tumpukan kayu disekitarnya.

Kemudian setelah itu terhadap orang dan barang yang ditemukan di lokasi tersebut dibawa ke Polres Ketapang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Terhadap kayu-kayu yang diamankan tersebut merupakan kayu yang berjenis Belian dengan berbagai ukuran dengan jumlah kurang lebih 50 batang.

Nah ungkap Kasat Reskrim Polres Ketapang AKP. Dermawan mengatakan bahwa kasus ini sudah di limpahkan ke Kejaksaan Negeri Ketapang.

Dengan kejadian ini tetap saja pelaku ilegal logging yang diduga sudah berkordinasi degan pihak pihak oknum terkait sepertinya bebas tampa hambatan sekalipun dan bagai tak tersentuh oleh APH dalam hal ini kata B dan K,siapa yang bertanggung jawab,!! Dan dari kerusakan hutan serta lingkungan hasil pembalakan liar oleh pelaku pelaku ilegal logging akan menjadi bencana bagi masyarakat luas. Sodara B dan K berharap Bapak Kapolri segera tindak.tegas pelaku kejahatan ilegal logging walupun di beking oleh oknum APH sekalipun tegas mereka kepada awak media.

Tem Red

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.