Kabupaten Kotawaringin Barat | Gubernur Kalimantan Tengah Agustian Sabran mendapat sorotan setelah menyelipkan gurauan ketika menjelaskan persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia ditanya mengenai solusi untuk menangani karhutla. Rekaman video yang memuat penjelasan itu kemudian beredar dan menjadi viral pada Selasa (13/10). Cuplikan tersebut memperlihatkan gubernur menyampaikan pandangannya mengenai penyebab kebakaran, sekaligus menekankan perlunya kerja bersama dalam menghadapi persoalan tersebut.
Dalam video itu, Agustian Sabran menyebut sebagian besar karhutla disebabkan oleh ulah manusia. Ia menyampaikan angka sekitar 97 persen untuk menggambarkan porsi kebakaran yang menurutnya berkaitan dengan tindakan manusia. Pernyataan mengenai penyebab karhutla tersebut menjadi bagian dari jawaban ketika ia dimintai penjelasan tentang langkah untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Video itu tidak hanya memuat keterangan mengenai angka tersebut, tetapi juga bagian ketika gubernur menyelipkan ungkapan bernada gurauan.
Agustian Sabran kemudian menekankan pentingnya kebersamaan dalam menangani karhutla. Dalam pernyataannya, ia menggunakan ungkapan, “karena bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi”. Kalimat tersebut disampaikan sebagai bagian dari penjelasannya mengenai perlunya persatuan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Setelah video itu beredar luas pada Selasa (13/10), gurauan tersebut memicu kritik dan sorotan, termasuk dari DPR. Pernyataan gubernur mengenai ulah manusia sebagai penyebab sebagian besar karhutla serta ajakannya untuk menjaga kebersamaan menjadi inti pembahasan dalam video yang beredar tersebut.
Anggota Komisi IV DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Barat, Daniel Johan, menyoroti pentingnya empati pejabat publik ketika masyarakat sedang menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap. Menurut dia, situasi tersebut bukan perkara ringan karena berdampak langsung pada kesehatan, aktivitas sehari-hari, pendidikan, dan perekonomian warga.
Daniel menilai pemimpin seharusnya hadir dengan menunjukkan kepedulian, baik melalui sikap maupun tindakan nyata. Ketika masyarakat berjuang menghadapi asap dan ancaman kesehatan, pernyataan pejabat perlu disampaikan secara hati-hati agar tidak menambah keresahan. Ia mengingatkan bahwa pejabat tidak semestinya mengeluarkan ucapan yang dapat memicu ketidaksukaan masyarakat, terutama saat warga sedang berada dalam kondisi sulit.
Pandangan tersebut disampaikan dalam menanggapi candaan Gubernur Kalimantan Tengah mengenai situasi karhutla dan kabut asap. Daniel memahami bahwa pernyataan itu mungkin dimaksudkan sebagai humor. Namun, ia menilai konteks penyampaiannya tidak tepat karena masyarakat sedang mengalami musibah dan membutuhkan dukungan, bukan ucapan yang berpotensi dianggap meremehkan penderitaan mereka.
Bagi Daniel, posisi sebagai pemimpin membawa tanggung jawab untuk menjaga perasaan publik sekaligus memberikan teladan dalam menghadapi krisis. Candaan yang disampaikan pada waktu dan situasi yang kurang sesuai dapat menimbulkan persepsi negatif, meskipun tidak dimaksudkan untuk menyakiti atau merendahkan warga. Karena itu, komunikasi publik perlu mempertimbangkan kondisi korban dan dampak yang mungkin muncul di tengah masyarakat.
Ia berharap seluruh pemimpin mengedepankan empati saat merespons bencana, termasuk dengan turun membantu menangani persoalan karhutla secara konkret. Perhatian tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan pencegahan kebakaran, perlindungan kesehatan warga, penanganan kabut asap, serta koordinasi antarinstansi. Dengan demikian, kehadiran pejabat tidak berhenti pada pernyataan, tetapi tercermin dalam upaya melindungi masyarakat yang terdampak.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, mengingatkan bahwa komunikasi pejabat publik harus mempertimbangkan kondisi psikologis masyarakat, terutama ketika mereka sedang menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, candaan yang disampaikan dalam situasi semacam itu berpotensi menimbulkan persepsi negatif apabila tidak disertai kepekaan terhadap penderitaan warga yang terdampak langsung.
Ahmad menilai kepala daerah perlu memiliki empati dan kemampuan membaca suasana batin masyarakat. Warga yang rumah, kesehatan, mata pencaharian, atau lingkungan tempat tinggalnya terancam asap dan api membutuhkan perhatian serius dari pemimpinnya. Karena itu, setiap pernyataan yang disampaikan kepada publik seharusnya menunjukkan kepedulian, tanggung jawab, serta kesadaran bahwa masyarakat tengah berada dalam situasi yang tidak mudah.
Selain menjaga pilihan kata, kepala daerah juga diharapkan mampu membangun optimisme warga. Optimisme tersebut bukan sekadar ungkapan untuk menenangkan, melainkan harus didukung informasi yang jelas mengenai langkah penanganan, koordinasi antarlembaga, dan perkembangan pengendalian api. Pemimpin daerah perlu memberikan keyakinan bahwa karhutla sedang ditangani secara sungguh-sungguh dan bahwa upaya pemadaman akan terus dilakukan sampai kebakaran benar-benar padam.
Menurut Ahmad, masyarakat membutuhkan pemimpin yang hadir, mendengarkan keluhan, dan menyampaikan pesan yang dapat memperkuat kepercayaan publik. Dalam keadaan darurat, komunikasi yang tepat dapat membantu mencegah kepanikan sekaligus mendorong warga mengikuti arahan keselamatan dari pemerintah.
Ia juga memandang sorotan terhadap Gubernur Kalimantan Tengah semestinya dijadikan pembelajaran oleh kepala daerah lain. Setiap pemimpin perlu mengevaluasi cara berkomunikasi ketika bencana terjadi, termasuk memahami waktu, konteks, dan dampak dari pernyataan yang disampaikan. Dengan komunikasi yang empatik dan berorientasi pada solusi, pemerintah daerah dapat menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat dukungan publik terhadap penanganan karhutla.
Kondisi lapangan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, menjadi latar penting munculnya kritik terhadap pernyataan Gubernur Kalimantan Tengah. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilaporkan semakin pekat dalam beberapa waktu terakhir. Kepulan asap yang menyelimuti wilayah tersebut bahkan membuat langit tampak menguning, terutama pada jam-jam ketika jarak pandang mulai menurun. Situasi ini memperlihatkan bahwa dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan gangguan aktivitas warga, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan dan keselamatan publik.
Sejumlah warga mengeluhkan gangguan pernapasan ketika beraktivitas di luar ruangan. Sebagian lainnya menyampaikan keluhan berupa mata perih dan iritasi yang diduga berkaitan dengan paparan asap. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar rumah, sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko kesehatan yang dapat muncul akibat kualitas udara yang memburuk. Keluhan warga menjadi semakin mengkhawatirkan karena kabut asap terlihat lebih tebal dibandingkan hari-hari sebelumnya.
Pemantauan BMKG Kotawaringin Barat menunjukkan konsentrasi partikel halus PM2.5 berada pada kategori kualitas udara sangat berbahaya. Partikel berukuran sangat kecil ini dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan, sehingga paparan dalam konsentrasi tinggi perlu diwaspadai, khususnya oleh anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan. Petugas BMKG Kotawaringin Barat, Afif Rowina Khairim, menyampaikan pada Selasa (13/10) bahwa data PM2.5 tersebut sejalan dengan kondisi asap karhutla yang semakin tebal. Keterangan itu memperkuat gambaran mengenai seriusnya keadaan di lapangan dan menjelaskan mengapa pernyataan bernada candaan di tengah bencana memicu sorotan dari berbagai pihak, termasuk DPR.
Baca juga: Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Salurkan Dukungan Peralatan Penanganan Karhutla ke Kalimantan Tengah
