Jakarta | Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian berharap kepemimpinan Letjen TNI Kristomei Sianturi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat memperkuat penanganan bencana di berbagai daerah. Menurutnya, perubahan pimpinan perlu diikuti langkah nyata untuk meningkatkan kesiapsiagaan, koordinasi, dan respons terhadap keadaan darurat. Perhatian khusus diperlukan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di Kalimantan, yang membutuhkan upaya penanganan terpadu dan berkelanjutan.
Hetifah memandang pergantian dari Letjen TNI Suharyanto kepada Kristomei sebagai kesempatan untuk mendorong pembenahan di tubuh BNPB. Momentum ini diharapkan tidak berhenti pada perubahan pejabat, tetapi dimanfaatkan untuk meninjau kembali efektivitas kebijakan serta pelaksanaan penanganan bencana di lapangan. Penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait juga penting agar upaya pencegahan maupun penanggulangan dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
Harapan tersebut turut berkaitan dengan upaya memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga. BNPB perlu menunjukkan tata kelola yang terbuka dan bertanggung jawab, terlebih setelah muncul kasus dugaan korupsi di lingkungan lembaga tersebut. Penanganan perkara dan pembenahan internal menjadi bagian penting dari usaha menjaga integritas serta memastikan mandat kebencanaan tetap dijalankan dengan baik. Dalam konteks itu, kepemimpinan baru diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang terukur dan berorientasi pada keselamatan warga.
Presiden RI Prabowo Subianto melantik Kristomei sebagai Kepala BNPB di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/10) sore. Pelantikan ini menandai dimulainya kepemimpinan baru yang membawa harapan bagi perbaikan penanganan bencana nasional. Bagi Hetifah, tantangan berikutnya adalah menerjemahkan pergantian tersebut menjadi peningkatan efektivitas, termasuk kesiapan menghadapi karhutla di Kalimantan dan risiko bencana lain di berbagai wilayah. Konsistensi, koordinasi lintas sektor, serta akuntabilitas akan menjadi unsur penting untuk menjawab harapan itu.
Hetifah menaruh perhatian khusus pada kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang masih melanda sejumlah wilayah di Kalimantan. Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan penanganan yang terkoordinasi dan berkelanjutan, bukan hanya respons sesaat ketika api membesar. Dampak asap terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat juga membuat keselamatan warga harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap langkah penanganan.
Hetifah meminta BNPB memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di wilayah terdampak. Koordinasi itu perlu dibangun melalui komunikasi yang rutin, jelas, dan terbuka agar situasi lapangan serta perkembangan kebakaran dapat segera diketahui. Ia juga menekankan pentingnya mendengarkan kebutuhan daerah, karena pemerintah setempat dan BPBD berhadapan langsung dengan kondisi, hambatan, dan prioritas penanganan di lapangan.
Menurut Hetifah, dukungan dari BNPB sebaiknya diwujudkan dalam bantuan konkret, sesuai kebutuhan yang disampaikan daerah. Bantuan tersebut dapat mencakup tambahan personel, peralatan pemadaman, anggaran, serta dukungan teknis untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan. Ketersediaan sumber daya yang memadai akan membantu petugas bekerja lebih cepat, menjaga keselamatan mereka, dan mendukung pemerintah daerah dalam mengendalikan titik api sebelum kebakaran meluas.
Dukungan kepada pemerintah daerah dinilai semakin penting ketika karhutla meluas atau berlangsung dalam waktu panjang. Dalam situasi seperti itu, kapasitas lokal dapat menghadapi tekanan, sementara kebutuhan operasi dan perlindungan masyarakat terus meningkat. Hetifah berpandangan bahwa BNPB perlu memastikan bantuan tidak berhenti pada koordinasi administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan lapangan. Dengan pembagian peran yang jelas dan dukungan lintas tingkat pemerintahan, respons diharapkan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkesinambungan. Ia meminta agar komunikasi BNPB, BPBD, dan pemerintah daerah terus dijaga selama masa tanggap darurat maupun pemulihan, sehingga perubahan kondisi dapat ditindaklanjuti tanpa penundaan.
Dorongan Hetifah terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak berhenti pada percepatan respons darurat ketika api sudah muncul. Ia juga menekankan pentingnya upaya yang dilakukan sebelum kejadian, agar BNPB bersama pemerintah daerah dapat mengurangi risiko dan mencegah karhutla berulang. Penanganan yang menyeluruh perlu mencakup pencegahan, mitigasi, serta kesiapsiagaan, bukan hanya tindakan saat keadaan telah berkembang menjadi darurat. Dengan memperkuat rangkaian upaya tersebut, pemerintah diharapkan dapat menghadapi ancaman karhutla secara lebih terencana dan konsisten.
Penekanan pada pencegahan dan mitigasi menunjukkan perlunya perhatian yang berkelanjutan terhadap risiko karhutla. BNPB dan pemerintah daerah didorong untuk memperkuat peran masing-masing dalam menyiapkan langkah sebelum kebakaran terjadi. Kesiapsiagaan juga menjadi bagian penting dari upaya tersebut, sehingga penanganan tidak hanya bergantung pada respons setelah kejadian. Pendekatan yang mencakup tahap sebelum dan saat darurat dapat membantu mengurangi kemungkinan kebakaran berulang. Dorongan ini menempatkan pengurangan risiko sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam penanganan karhutla, dengan pemerintah pusat dan daerah perlu menjaga koordinasi serta kesiapan.
Selain pencegahan, Hetifah meminta perlindungan kesehatan masyarakat menjadi perhatian ketika kabut asap berdampak pada warga. Perhatian ini terutama diperlukan bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak, lansia, ibu hamil, dan kelompok lain yang membutuhkan perlindungan. Dengan demikian, penanganan karhutla juga perlu melihat kebutuhan masyarakat yang menghadapi kabut asap, tidak terbatas pada upaya mengatasi kebakaran. Pesan tersebut menegaskan bahwa kesiapsiagaan pemerintah perlu mempertimbangkan aspek kesehatan sebagai bagian dari perhatian terhadap warga. Penguatan langkah pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan, disertai perhatian pada perlindungan kesehatan, menjadi bagian dari dorongan untuk memperbaiki penanganan karhutla di bawah kepemimpinan baru BNPB.
Komisi VIII DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawasi BNPB secara konsisten, terutama dalam memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di bawah kepemimpinan baru. Pengawasan diperlukan agar kebijakan, kesiapan personel, dan penggunaan sumber daya berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dalam situasi darurat, keputusan yang cepat tetap harus disertai tata kelola yang terbuka dan dapat diperiksa. Karena itu, komisi akan mencermati proses pengadaan barang dan jasa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, untuk memastikan prosedur berlangsung transparan, kompetitif, dan sesuai ketentuan. Keterbukaan informasi juga penting agar publik dapat memahami dasar pengambilan keputusan serta menilai manfaat belanja kebencanaan bagi upaya pencegahan dan respons.
Aspek lain yang menjadi perhatian ialah akuntabilitas penggunaan dana siap pakai. Dana tersebut perlu tersedia dan dapat digunakan dengan segera ketika bencana terjadi, tetapi pencairan, pemanfaatan, serta pelaporannya tetap harus terdokumentasi dengan baik. Komisi juga akan menilai kesiapan BNPB dalam menghadapi berbagai risiko, termasuk kecukupan rencana kontingensi, koordinasi antarlembaga, dan kemampuan menyalurkan bantuan secara efektif. Bantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah maupun masyarakat terdampak semestinya sesuai kebutuhan, tiba pada waktu yang tepat, dan menjangkau kelompok yang memerlukan. Evaluasi atas pelaksanaan bantuan dapat membantu mengidentifikasi hambatan, memperbaiki koordinasi pusat dan daerah, serta memastikan anggaran menghasilkan dukungan nyata bagi penanganan darurat dan pemulihan.
Hetifah menyampaikan bahwa dalam rapat kerja terdekat, Komisi VIII akan meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BNPB sekaligus rencana pembenahan yang terukur dari kepemimpinan baru. Permintaan itu diharapkan mencakup sasaran, tahapan pelaksanaan, ukuran keberhasilan, dan mekanisme pelaporan, sehingga tindak lanjut pengawasan dapat dipantau secara jelas. Evaluasi tersebut juga menjadi ruang untuk menguji apakah kesiapan kelembagaan dan tata kelola anggaran telah menjawab kebutuhan penanggulangan bencana, termasuk karhutla. Hetifah meminta agar dukungan anggaran kebencanaan memadai untuk menjalankan tugas BNPB dan membantu daerah menghadapi risiko, namun tetap dialokasikan secara tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan. Besaran dukungan perlu diselaraskan dengan kebutuhan dan kapasitas pelaksanaan, dengan pengawasan yang memastikan setiap penggunaan dana memiliki dasar, bukti, dan manfaat yang jelas.
Baca juga: Penanganan Karhutla di Wilayah Kalbar Terus Membaik, Titik Api Turun | Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | TNI Perkuat Sinergitas Lintas Sektor dalam Pencegahan Karhutla di Sambas
