Probolinggo — Kehadiran lembaga bantuan hukum yang independen dinilai menjadi kebutuhan mendesak di tengah kompleksitas persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Aktivis Probolinggo (JakPro) secara resmi meluncurkan **Lembaga Bantuan Hukum JakPro Ngesti Wibawa (LBH JIWA)** sebagai sayap hukum organisasi tersebut, Senin (26/1/2025).
Peluncuran LBH JIWA berlangsung di kawasan **Pantai Bohay**, **Dusun Pesisir, Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo**, dan dihadiri berbagai elemen masyarakat, aktivis, serta perwakilan organisasi kemasyarakatan.
Ketua **DPC LSM LIBAS88 Probolinggo**, **Gus Muhyiddin**, menyampaikan **apresiasi sekaligus pernyataan sikap tegas** atas diluncurkannya LBH JIWA. Menurutnya, keberadaan lembaga bantuan hukum tidak boleh berhenti pada seremoni, melainkan harus benar-benar hadir membela masyarakat kecil yang kerap berada pada posisi lemah di hadapan hukum.
“LBH JIWA harus menjadi lembaga yang berani, independen, dan konsisten. Jangan hanya hadir saat peresmian, tetapi harus berdiri di garis depan ketika masyarakat berhadapan dengan ketidakadilan, penyalahgunaan kewenangan, maupun praktik hukum yang menyimpang,” tegas Gus Muhyiddin.
Ia menekankan bahwa LIBAS88 akan mendukung penuh langkah-langkah advokasi LBH JIWA, sepanjang tetap berpijak pada prinsip kejujuran, keberpihakan pada korban, serta tidak tunduk pada tekanan kepentingan apa pun.
“Kami di LIBAS88 menilai, sinergi antarorganisasi masyarakat sipil sangat penting. Namun kami juga akan bersikap kritis. Jika ada penegakan hukum yang melenceng dari rasa keadilan publik, kami tidak akan diam,” ujarnya.
Gus Muhyiddin menambahkan, masih banyak masyarakat yang takut, ragu, bahkan pasrah ketika berhadapan dengan proses hukum. Oleh karena itu, LBH JIWA diharapkan mampu menjadi ruang aman bagi warga untuk mengadu dan mendapatkan pendampingan hukum yang adil.
“Negara memang memiliki perangkat hukum, tetapi dalam praktiknya tidak semua warga merasakan keadilan yang sama. Di sinilah peran LBH harus benar-benar terasa,” katanya.
LBH JIWA sendiri merupakan sayap hukum dari LSM JakPro yang selama ini aktif dalam kontrol sosial, advokasi kebijakan publik, serta pendampingan masyarakat dalam berbagai persoalan sosial dan hukum. Pembentukan LBH ini menjadi penguatan struktural atas kerja-kerja advokasi JakPro agar lebih profesional dan terukur.
Ketua LSM JakPro, **Badrus Seman**, menyampaikan bahwa LBH JIWA dibentuk sebagai respons atas meningkatnya aduan masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum serius.
“Kami tidak ingin masyarakat berjuang sendiri menghadapi persoalan hukum. LBH JIWA hadir untuk memastikan setiap warga memiliki akses yang setara terhadap keadilan,” ujar Badrus Seman.
Sementara itu, **Direktur Eksekutif LBH JakPro Ngesti Wibawa (LBH JIWA)**, **Abdur Rohim, SH, MKn**, menegaskan bahwa lembaganya akan bekerja secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
“Visi kami jelas, menjadi lembaga bantuan hukum yang terpercaya, profesional, berkualitas, dan efektif. Kami akan fokus pada pendampingan litigasi dan nonlitigasi, advokasi kebijakan, serta edukasi hukum kepada masyarakat,” kata Abdur Rohim.
Ia juga menegaskan bahwa LBH JIWA siap berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil seperti LIBAS88, selama tetap menjaga independensi dan integritas lembaga.
Peluncuran LBH JIWA di ruang publik terbuka seperti Pantai Bohay dimaknai sebagai simbol keterbukaan dan keberpihakan kepada masyarakat. JakPro berharap LBH JIWA mampu menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan supremasi hukum dan keadilan sosial di Kabupaten Probolinggo.
(Bambang/**)