Probolinggo – Keresahan warga Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, terkait minimnya akses lapangan kerja bagi tenaga lokal di tengah pesatnya aktivitas industri akhirnya bermuara pada langkah kolektif. Puluhan tokoh masyarakat dan perwakilan warga dari sejumlah desa sepakat membentuk sebuah aliansi masyarakat untuk mengawal tuntutan transparansi rekrutmen tenaga kerja serta persoalan lingkungan.
Kesepakatan itu dicapai dalam pertemuan yang digelar di kediaman Kepala Desa Pesisir, Sanemo, S.H., Minggu (25/1/2026). Forum berlangsung terbuka dan tertib, menyusul polemik yang sebelumnya ramai diperbincangkan di berbagai grup komunikasi warga.
Warga menilai, keberadaan perusahaan-perusahaan besar di wilayah Kecamatan Gending—termasuk PT Sasa Inti beserta perusahaan mitra dan rekanannya—belum sepenuhnya memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal.
Dalam forum tersebut, aspirasi utama yang mengemuka adalah tuntutan agar proses rekrutmen tenaga kerja dilakukan secara terbuka dan memberikan prioritas kepada warga lokal se-Kecamatan Gending. Warga mengaku kerap kesulitan mengakses informasi lowongan kerja, meskipun pabrik-pabrik berdiri dan beroperasi di wilayah mereka.
“Kami tidak menutup diri terhadap tenaga kerja dari luar daerah. Namun, warga sekitar seharusnya mendapat prioritas. Kami yang merasakan dampak aktivitas industri, tapi justru sulit masuk bekerja,” ujar salah satu perwakilan warga dalam pertemuan itu.
Menurut warga, minimnya keterbukaan informasi rekrutmen berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan memicu ketegangan di tengah masyarakat apabila tidak segera ditangani secara transparan dan adil.
Selain isu ketenagakerjaan, persoalan lingkungan turut menjadi perhatian serius. Warga Desa Pesisir dan Desa Pajurangan menyampaikan keluhan terkait dugaan dampak limbah yang disebut-sebut masih dirasakan secara berkala.
Sementara itu, Arif, warga Desa Sebaung, menyoroti persoalan polusi yang diduga berasal dari aktivitas Pabrik Gula Gending. Ia juga menyinggung soal upah tenaga kerja yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kesejahteraan buruh lokal.
“Isu lingkungan dan kesejahteraan tenaga kerja ini saling berkaitan. Jika dibiarkan, dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga kesehatan dan keharmonisan sosial,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, forum secara resmi membentuk **Aliansi Masyarakat Kecamatan Gending**. Aliansi ini diharapkan menjadi wadah resmi untuk menghimpun aspirasi warga serta mengawal penyelesaian persoalan secara prosedural dan bermartabat.
Kepala Desa Pesisir, Sanemo, S.H., menegaskan bahwa pembentukan aliansi merupakan langkah awal agar aspirasi masyarakat tersampaikan secara terstruktur dan tidak berkembang menjadi konflik terbuka.
“Aliansi ini akan bergerak secara konstitusional. Dalam waktu dekat kami akan menyampaikan surat resmi kepada pihak perusahaan. Jika tidak ada respons yang memadai, opsi audiensi dengan DPRD Kabupaten Probolinggo terbuka,” kata Sanemo.
Ia menekankan bahwa tuntutan warga semata-mata bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan keadilan sosial bagi masyarakat sekitar.
Pertemuan tersebut turut dipantau oleh jajaran Polsek dan Koramil Gending sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban. Hingga akhir acara, situasi berlangsung kondusif dan seluruh peserta sepakat menempuh jalur dialog.
Warga berharap, dengan adanya aliansi ini, perusahaan dapat lebih terbuka dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Transparansi, menurut mereka, menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus stabilitas sosial di Kecamatan Gending.
*(Bambang)*