Jakarta | Aksi Greenpeace Indonesia di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2026), menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan kondisi lingkungan. Dalam aksi tersebut, sejumlah aktivis membentangkan dua spanduk berukuran raksasa di Patung Selamat Datang. Aksi ini membawa perhatian publik pada penanganan krisis iklim, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta meningkatnya biaya hidup.
Ketiga isu tersebut memiliki dimensi yang berbeda, tetapi sama-sama menjadi perhatian dalam diskusi mengenai kebijakan publik. Krisis iklim berhubungan dengan perubahan kondisi lingkungan dalam jangka panjang dan kebutuhan untuk mengambil langkah penanganan. Suara yang disampaikan Greenpeace Indonesia mengangkat pentingnya respons terhadap persoalan itu sebagai salah satu pokok yang perlu diperhatikan pemerintah dan masyarakat.
Karhutla juga menjadi isu yang disorot dalam aksi tersebut. Kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan dampak lingkungan dan sosial, sehingga penanganannya menjadi bagian penting dari pembahasan mengenai perlindungan lingkungan. Dengan memasukkan karhutla ke dalam pesan aksi, para aktivis menempatkan persoalan kebakaran sebagai isu yang membutuhkan perhatian, seiring dengan agenda penanganan krisis iklim.
Selain isu lingkungan, aksi di Bundaran HI turut mengangkat meningkatnya biaya hidup masyarakat. Pokok ini menautkan pembahasan kebijakan dengan kondisi sehari-hari warga, ketika pengeluaran yang meningkat dapat menjadi beban bagi rumah tangga. Penyebutan biaya hidup bersama isu iklim dan karhutla memperlihatkan bahwa pesan aksi mencakup persoalan yang dirasakan dalam ranah sosial maupun lingkungan.
Lokasi aksi, di salah satu ruang publik yang dikenal di Jakarta Pusat, menjadi latar bagi penyampaian pesan tersebut. Pembentangan dua spanduk berukuran raksasa di Patung Selamat Datang menandai bentuk penyampaian aspirasi Greenpeace Indonesia pada hari itu. Informasi yang tersedia mengenai aksi ini mencakup lokasi, waktu, bentuk penyampaian pesan, dan isu-isu yang diangkat. Rincian isi spanduk maupun jumlah peserta tidak disertakan, sehingga tidak dapat dipastikan dari keterangan tersebut. Fokus utamanya tetap pada sorotan terhadap krisis iklim, karhutla, dan biaya hidup masyarakat.Pemerintah menyampaikan tanggapannya terhadap aksi Greenpeace di Bundaran HI melalui pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa pemerintah menghormati aksi tersebut sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Sikap ini menjadi dasar pemerintah dalam merespons penyampaian aspirasi oleh para aktivis, termasuk aksi yang berujung pada pemulangan enam aktivis Greenpeace. Pernyataan tersebut menempatkan kebebasan berpendapat sebagai aspek yang perlu dihormati dalam kehidupan publik dan dalam penyampaian pandangan mengenai isu yang menjadi perhatian masyarakat.
Syahganda juga menyampaikan bahwa isu krisis iklim merupakan salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Dengan demikian, isu yang disuarakan dalam aksi itu berkaitan dengan persoalan yang disebut mendapat perhatian di tingkat pemerintah. Keterangan tersebut tidak mengubah pokok sikap yang disampaikan, yakni penghormatan terhadap aksi Greenpeace sebagai bentuk kebebasan menyampaikan pendapat. Pemerintah menyatakan menghormati penyampaian aspirasi itu, sementara krisis iklim disebut sebagai isu yang turut diperhatikan oleh Presiden.
Selain krisis iklim, Syahganda menyebut kenaikan biaya hidup sebagai isu lain yang juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Kedua persoalan tersebut, menurut keterangannya, termasuk dalam isu yang diperhatikan Presiden. Penyebutan itu memberikan konteks mengenai topik yang dibahas dalam respons pemerintah, tanpa mengesampingkan pernyataan tentang penghormatan terhadap kebebasan berpendapat. Keterangan pemerintah mencakup sikap terhadap aksi Greenpeace dan perhatian Presiden pada isu iklim serta biaya hidup. Tidak ada penilaian tambahan yang diperlukan untuk menjelaskan pokok pernyataan tersebut: pemerintah menghormati aksi sebagai bagian dari hak menyampaikan pendapat, dan krisis iklim maupun kenaikan biaya hidup turut menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah menyatakan bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus diperkuat, sementara berbagai kebijakan juga disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi. Pernyataan tersebut mencerminkan dua persoalan yang menjadi perhatian publik: perlindungan lingkungan dan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam konteks aksi di Bundaran HI, kedua isu itu hadir sebagai bagian dari tuntutan agar keputusan pemerintah mempertimbangkan dampaknya terhadap alam maupun kehidupan masyarakat. Namun, keterangan yang tersedia tidak merinci bentuk kebijakan, sasaran, ataupun hasil yang telah dicapai.
Karhutla memiliki dimensi lingkungan yang luas, sehingga upaya penanganannya berkaitan dengan keselamatan ekosistem dan kualitas hidup. Ketika kebakaran terjadi, dampaknya dapat dirasakan oleh warga di wilayah terdampak dan menjadi perhatian masyarakat yang lebih luas. Karena itu, penguatan penanganan karhutla relevan dengan sorotan aktivis mengenai perlunya perhatian terhadap isu lingkungan. Meski demikian, tanpa penjelasan lebih lanjut tentang langkah yang ditempuh, tidak tepat untuk menyimpulkan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan atau seberapa besar pengaruhnya. Pernyataan pemerintah dapat dipahami sebagai arah umum, bukan uraian terperinci mengenai pelaksanaan maupun capaian.
Di sisi lain, perhatian terhadap daya beli berkaitan dengan tekanan biaya hidup yang dirasakan masyarakat ketika kondisi ekonomi menghadirkan tantangan. Persiapan berbagai kebijakan untuk menjaga kemampuan belanja menunjukkan bahwa persoalan tersebut turut masuk dalam agenda pemerintah. Isu ini beririsan dengan pesan yang disuarakan dalam aksi, meskipun perlindungan lingkungan dan biaya hidup merupakan persoalan berbeda yang tidak selalu dapat dijelaskan melalui satu kebijakan. Menempatkan keduanya dalam pembahasan yang sama membantu menggambarkan luasnya kepentingan publik yang disorot, tanpa menganggap bahwa satu isu otomatis menyelesaikan isu lainnya.
Dengan demikian, keterangan pemerintah memperlihatkan perhatian pada penanganan karhutla serta upaya menjaga daya beli, tetapi rincian mengenai cara dan dampaknya belum tersedia dalam bahan yang ada. Respons atas kedua tantangan itu dapat dinilai lebih jauh apabila informasi pelaksanaan dan hasil disampaikan secara terbuka. Untuk sementara, hubungan pernyataan tersebut dan aksi Greenpeace terletak pada perhatian bersama terhadap lingkungan dan kondisi hidup masyarakat, bukan pada klaim bahwa kebijakan tertentu telah memenuhi tuntutan para aktivis.
Enam aktivis Greenpeace sempat diamankan setelah aksi yang berlangsung di Bundaran HI. Setelah diamankan, mereka dibawa ke Polda Metro Jaya. Peristiwa tersebut menjadi bagian dari rangkaian penanganan terhadap para aktivis pada hari itu, sebelum akhirnya mereka diperbolehkan meninggalkan kantor kepolisian. Informasi mengenai pemulangan mereka disampaikan pada malam hari. Dengan demikian, keenam aktivis tidak menghabiskan malam di Polda Metro Jaya dan dapat kembali meninggalkan tempat tersebut setelah berada di sana. Keterangan yang tersedia mengenai kejadian ini berfokus pada pengamanan, keberadaan mereka di kantor kepolisian, serta waktu ketika mereka diizinkan pulang. Tidak ada keterangan tambahan yang diperlukan untuk menjelaskan urutan tersebut.
Berdasarkan keterangan tim kuasa hukum, polisi belum menemukan unsur tindak pidana dalam aksi yang dilakukan para aktivis. Keterangan itu menjelaskan dasar informasi mengenai kondisi keenam orang tersebut selama berada di Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum menyampaikan bahwa unsur tindak pidana belum ditemukan, tanpa merinci hal lain di luar pernyataan tersebut. Karena itu, penjelasan mengenai kepulangan mereka merujuk pada informasi yang disampaikan kuasa hukum dan waktu pemulangan yang tercatat. Pernyataan tersebut tidak perlu ditafsirkan sebagai uraian mengenai proses hukum lanjutan, ataupun sebagai alasan lain atas tindakan kepolisian. Fakta yang disampaikan tetap terbatas pada keterangan bahwa mereka sempat diamankan, dibawa ke Polda Metro Jaya, lalu diizinkan pulang pada malam yang sama.
Keenam aktivis diperbolehkan pulang sekitar pukul 20.30 WIB. Pada malam itu, mereka akhirnya dapat meninggalkan kantor Polda Metro Jaya.
Baca juga: Polsek Gunung Kijang Respons Cepat Informasi Karhutla di Bukit Piatu | Respons Cepat Diperkuat, Lanud Sjamsudin Noor Siagakan Tangki Portable Untuk Penanganan di Titik Rawan Karhutla | Penyelesaian Pembangunan Jalan Parung Panjang: Langkah Strategis Pemerintah Jabar
