Probolinggo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo terus memperkuat langkah pemerataan pendidikan di wilayah terpencil melalui pengembangan sekolah kelas rangkap (multigrade) berbasis multilayanan. Pendekatan ini diyakini mampu menjawab berbagai tantangan akses pendidikan di daerah sulit, termasuk keterbatasan tenaga pendidik, infrastruktur, fasilitas kesehatan anak hingga aspek perlindungan dan pengasuhan.
Penguatan konsep multigrade multilayanan menjadi fokus utama dalam Focus Group Discussion (FGD) Program Parenting bertema “Memperkuat Akses Pendidikan di Daerah Terpencil” yang diselenggarakan INOVASI selama dua hari, Selasa–Rabu (25–26/11/2025). Kegiatan digelar di dua lokasi, yakni Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Dikdaya) Kecamatan Sukapura serta Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) Kabupaten Probolinggo.
Diskusi Tingkat Sekolah: Multigrade Harus Terintegrasi dengan Layanan Kesehatan dan Perlindungan Anak
FGD pertama di Kecamatan Sukapura menghadirkan unsur lintas sektor, mulai dari pemerintah kecamatan, tokoh adat, kepala desa, Puskesmas, kader posyandu, komite sekolah, orang tua siswa, hingga pengawas dan guru.
Forum ini menggambarkan bahwa implementasi pembelajaran multigrade tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus berjalan seiring dengan layanan kesehatan, perlindungan anak, hingga penguatan pola asuh keluarga.
Sejumlah isu krusial mengemuka, terutama tantangan geografis serta keterbatasan akses yang dialami sekolah-sekolah di wilayah pegunungan. Sistem multigrade dinilai menjadi solusi efektif untuk menjamin keberlangsungan pembelajaran di sekolah yang memiliki jumlah peserta didik atau guru terbatas.
FGD Tingkat Kabupaten: Pemerintah Daerah Rumuskan Penguatan Layanan Multilayanan
Pada Rabu (26/11/2025), FGD tingkat kabupaten digelar dan dihadiri Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga TP PKK Kabupaten Probolinggo Ning Umi Haniah Fahmi AHZ. Hadir pula sejumlah Perangkat Daerah seperti Dinas Kesehatan (Dinkes), Bapelitbangda, DP3AP2KB, DPMD dan Disdikdaya.
Dalam forum tersebut, Dinkes mengingatkan tingginya risiko penyakit ginjal pada anak usia sekolah akibat konsumsi jajanan tidak sehat. Untuk itu, penguatan kantin sehat dan pendampingan Kesling serta Promkes menjadi prioritas.
DP3AP2KB menegaskan pentingnya layanan perlindungan anak melalui keberadaan konselor dan Forum GenRe. Edukasi literasi digital, anti-NAPZA, kesehatan reproduksi hingga kampanye anti-bullying diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar aman dan ramah anak.
DPMD turut menyoroti adanya missing link pendataan anak SD yang tidak termasuk dalam jalur Bina Keluarga Balita (BKB) maupun Bina Keluarga Remaja (BKR). Meski desa mengalami penurunan anggaran, kolaborasi PAUD–SD Satu Atap dinilai tetap potensial untuk memperkuat kesinambungan layanan pendidikan.
PKK Tegaskan Komitmen: Dari Multigrade Menuju Multigrade Multi Services (MGMS)
Ketua III Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga TP PKK Kabupaten Probolinggo, Ning Umi Haniah Fahmi AHZ, mengungkapkan keberhasilan penerapan multigrade yang kini telah diterapkan di 185 sekolah, meningkat tajam dari hanya 8 sekolah pada 2018.
“Multigrade teaching menjadi solusi efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Keberhasilannya terlihat dari peningkatan jumlah sekolah pelaksana dari 8 sekolah pada tahun 2018 menjadi 185 sekolah saat ini,” ujarnya.
Ning Hani menekankan komitmen PKK untuk mendukung pengembangan tahap berikutnya, yaitu multigrade multi services (MGMS) yang tidak hanya fokus pada pembelajaran, tetapi juga kesehatan, pengasuhan, perlindungan anak hingga penguatan keluarga.
“Kami bangga menjadi mitra INOVASI untuk program selanjutnya. Ketika semua pihak bersinergi dan menjadi sistem pendukung yang baik bagi tumbuh kembang anak, maka Kabupaten Probolinggo akan semakin SAE,” tegasnya.
Disdikdaya Siapkan Pilot Project PAUD–SD Satu Atap
Kepala Disdikdaya Kabupaten Probolinggo Hary Tjahjono melalui Kepala Bidang Pembinaan SD Sri Agus Indariyati menegaskan kesiapan lintas sektor untuk memperkuat pilot project PAUD–SD Satu Atap di SDN Sariwani 2 dan SDN Sapikerep 3 Sukapura dalam mendukung program wajib belajar 13 tahun.
“Dengan keterlibatan pemerintah daerah, desa, tenaga kesehatan, lembaga pendidikan, PKK hingga masyarakat, kami menargetkan peningkatan kualitas pembelajaran, jaminan kesehatan anak, penguatan pola asuh, pencegahan bullying, perlindungan hak anak serta akses pendidikan merata dan berkelanjutan,” jelasnya.
Dorong IPM Probolinggo Melalui Sekolah Multigrade Multilayanan
Model Sekolah Multigrade Multilayanan diyakini menjadi salah satu pendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Probolinggo, terutama pada indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS).
Kolaborasi lintas sektor yang kuat tidak hanya memperkuat kualitas pendidikan, tetapi juga menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak—sehat, aman, terlindungi, dan terpenuhi hak atas pendidikan—terlepas dari kondisi geografis maupun keterbatasan fasilitas.
(Bambang)