Kebumen — Sebuah video yang diunggah akun TikTok @masmedia70 mendadak viral dan memantik perbincangan publik. Video tersebut memperlihatkan Kepala Desa Karang Tanjung, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Akmat Mutasil, menghentikan sementara pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) lantaran kualitas pekerjaan dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.
Dalam video yang beredar luas itu, Akmat Mutasil menjelaskan langsung di lokasi proyek bahwa penghentian dilakukan setelah ia mendapati penggunaan material yang dinilai tidak memenuhi standar. Salah satu sorotan utama adalah kualitas pasir serta metode pengadukan material yang dilakukan secara manual, bukan menggunakan mesin molen sebagaimana lazimnya pekerjaan konstruksi bangunan permanen.
“Ini pembangunan KDMP, Koperasi Desa Merah Putih Desa Karang Tanjung,” ujar Akmat dalam video tersebut. Ia kemudian menegaskan bahwa kegiatan proyek dihentikan sementara karena material yang digunakan dinilai tidak sesuai. “Pasirnya kurang SNI, jelek sekali. Dampaknya, plesteran sudah banyak yang pecah,” katanya. Jum’at (9/1/26)
Menurut Akmat, metode pengadukan adukan semen yang dilakukan secara manual turut berpengaruh terhadap hasil pekerjaan. Ia menilai kualitas plesteran menjadi tidak maksimal dan berpotensi menimbulkan kerusakan lebih lanjut jika pembangunan diteruskan tanpa perbaikan.
“Kalau kualitasnya kurang bagus, saya tidak mau bangunannya jelek. Ini uang rakyat,” tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa penghentian proyek bukan berarti memutus pekerjaan secara sepihak, melainkan meminta agar material dan metode kerja diperbaiki terlebih dahulu sebelum pembangunan dilanjutkan.
Akmat menyatakan, apabila material telah diganti sesuai spesifikasi dan pengerjaan dilakukan dengan metode yang benar, proyek dipersilakan untuk kembali berjalan. “Harapannya, setelah diganti, silakan dimulai kembali. Yang penting kualitasnya bagus, sesuai dengan uang rakyat, supaya masyarakat juga merasa senang,” ujarnya.
Video tersebut juga menampilkan kondisi fisik bangunan, termasuk hasil plesteran yang tampak retak dan mengelupas. Dalam narasi video disebutkan bahwa pengerjaan dilakukan tanpa molen dan hanya secara manual, sehingga hasilnya dinilai tidak maksimal.
Viralnya video ini memicu beragam respons warganet. Sebagian besar memberikan dukungan terhadap sikap tegas kepala desa yang dinilai berani mengawasi penggunaan dana publik. “Mantap, kades harus tegas,” tulis salah satu pengguna TikTok. Warganet lain menyebut langkah tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap kualitas pembangunan desa.
Namun, tidak sedikit pula komentar bernada kritis dan spekulatif. Beberapa warganet mempertanyakan pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan KDMP, bahkan ada yang menyebut keterlibatan pihak tertentu tanpa disertai bukti. Ada pula komentar yang menyinggung besaran anggaran proyek dan dugaan pemotongan anggaran di lapangan.
Di sisi lain, muncul pula pandangan yang mencoba menormalisasi kondisi bangunan. Seorang warganet berkomentar bahwa retak rambut pada plesteran bisa terjadi akibat faktor cuaca. Namun, komentar tersebut tetap berhadapan dengan fakta lapangan yang ditunjukkan dalam video, di mana kualitas material dan metode kerja menjadi persoalan utama.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek maupun instansi yang disebut-sebut warganet dalam kolom komentar. Begitu pula belum ada pernyataan dari inspektorat daerah terkait apakah akan dilakukan pemeriksaan atau audit atas proyek KDMP di Desa Karang Tanjung.
Meski demikian, langkah Kepala Desa Karang Tanjung menghentikan sementara proyek dinilai banyak pihak sebagai bentuk pengawasan langsung terhadap penggunaan dana publik. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa transparansi, kualitas pekerjaan, dan akuntabilitas anggaran desa merupakan hal yang tak bisa ditawar, terlebih ketika proyek tersebut bersumber dari uang rakyat.
Viralnya peristiwa ini juga menunjukkan bagaimana media sosial kini menjadi ruang kontrol publik, di mana kebijakan di tingkat desa pun dapat menjadi perhatian luas ketika menyangkut kepentingan masyarakat. (Edi D/Red/**)