Jakarta | Proyek pusat data milik BDX Data Centers di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dihentikan sementara oleh pemerintah provinsi. Penghentian tersebut menjadi perhatian karena proyek ini merupakan tahap kedua investasi BDX di Indonesia. Status penghentian sementara menunjukkan bahwa pembangunan belum dapat dilanjutkan hingga seluruh ketentuan dan persyaratan yang diperlukan dipenuhi oleh pihak terkait.
Perkembangan proyek BDX juga disorot karena investasi sebelumnya telah masuk dalam koordinasi pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Koordinasi tersebut menempatkan investasi pusat data sebagai bagian dari agenda penguatan ekosistem digital dan penanaman modal. Karena itu, terhentinya proyek lanjutan di Jatiluhur memperlihatkan pentingnya keselarasan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pelaku usaha dalam memastikan setiap tahapan investasi berjalan sesuai ketentuan.
Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional bidang investasi, hilirisasi, energi, dan lingkungan hidup Kadin Indonesia 2026 di Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026. Dalam forum itu, ia menerangkan bahwa masih terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum proyek pusat data BDX dapat dilanjutkan. Keterangan tersebut menegaskan bahwa proses penyelesaian administrasi dan pemenuhan ketentuan menjadi tahap penting bagi keberlanjutan investasi. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu menjaga komunikasi agar status proyek dapat ditindaklanjuti secara terukur, tanpa mengabaikan kewenangan pemerintah provinsi maupun mekanisme koordinasi investasi yang telah berjalan.
Faisol menilai penghentian proyek BDX di Jatiluhur memperlihatkan persoalan yang lebih luas dalam koordinasi investasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, sebuah proyek dapat saja telah dibahas, diarahkan, atau dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, tetapi tetap menghadapi hambatan ketika kebijakan dan keputusan di tingkat daerah tidak berjalan searah. Ketidaksinkronan tersebut menciptakan ketidakpastian bagi investor serta berpotensi mengurangi kepercayaan terhadap iklim investasi.
Dalam pengelolaan investasi, pembagian kewenangan pusat dan daerah semestinya tidak menimbulkan tumpang tindih atau perbedaan tafsir yang menghambat pelaksanaan proyek. Setiap persyaratan perlu disampaikan secara terbuka, disusun dalam kerangka waktu yang jelas, dan dibahas bersama oleh seluruh pihak terkait. Apabila terdapat dokumen, izin, atau ketentuan yang belum terpenuhi, penyelesaiannya seharusnya ditempuh melalui komunikasi dan penyelarasan kebijakan, bukan langsung berujung pada penghentian kegiatan.
Pandangan tersebut menjadi penting karena proyek investasi tidak hanya berkaitan dengan kepentingan perusahaan, tetapi juga dapat memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat dan daerah. Investasi berpotensi menciptakan lapangan kerja, menggerakkan usaha pendukung, meningkatkan penerimaan, serta memperkuat pemanfaatan sumber daya secara produktif. Karena itu, setiap persoalan administratif atau regulasi perlu ditangani secara proporsional agar tidak menghilangkan manfaat ekonomi yang seharusnya dapat diperoleh.
Faisol juga menekankan bahwa kasus BDX bukan semata-mata persoalan teknis proyek atau kelengkapan investasi. Kasus ini mencerminkan tantangan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam memastikan koordinasi, kepastian aturan, dan konsistensi pengambilan keputusan. Pemerintah perlu membangun mekanisme yang memudahkan penyelesaian perbedaan pusat dan daerah sebelum persoalan berkembang menjadi penghentian proyek. Perbaikan tata kelola tersebut diperlukan agar proses investasi berlangsung lebih sederhana, pasti, dan bertanggung jawab, tanpa mengabaikan kepentingan publik maupun kewenangan pemerintah daerah.
Pernyataan Faisol menyoroti masih adanya perbedaan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan investasi. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan kesenjangan agenda yang telah ditetapkan secara nasional dan penerapannya di lapangan. Bagi pelaku usaha, kondisi ini berpengaruh terhadap kepastian proses, terutama ketika keputusan, persyaratan, atau mekanisme perizinan yang berlaku di satu tingkat pemerintahan belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan pada tingkat lainnya.
Dalam situasi demikian, sebagian pihak menilai proses investasi menjadi lebih sulit karena investor harus menghadapi persyaratan dan koordinasi yang berlapis. Penilaian tersebut umumnya berkaitan dengan kebutuhan untuk memperoleh kejelasan mengenai tahapan, kewenangan, serta dokumen yang masih harus dipenuhi. Namun, pihak lain melihat persoalan tersebut dari sudut berbeda, yakni adanya kebijakan daerah yang belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan nasional. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa persoalan yang muncul tidak semata-mata berkaitan dengan keberadaan persyaratan, tetapi juga dengan keseragaman pemahaman dan penerapannya.
Karena itu, perbaikan perlu dilakukan secara bersama melalui penguatan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan investor. Kebijakan yang diterapkan sebaiknya tetap mengarah pada agenda pembangunan nasional, sekaligus memberikan ruang bagi daerah untuk menjalankan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, investor juga perlu memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, termasuk ketentuan administratif, teknis, dan aspek lain yang relevan dengan proyek.
Pendekatan tersebut penting agar persyaratan yang wajib dipenuhi tidak langsung dipandang sebagai hambatan, melainkan sebagai bagian dari proses pengendalian dan kepastian investasi. Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan bahwa persyaratan disampaikan secara transparan, proporsional, dan konsisten. Langkah ini dapat mengurangi kesenjangan pelaksanaan, mencegah perbedaan tafsir, serta menciptakan kepastian kebijakan tanpa mengabaikan tanggung jawab investor maupun kebutuhan pembangunan daerah.
Faisol menilai persoalan koordinasi investasi pusat data perlu mendapat perhatian serius karena pembangunan fasilitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan keputusan satu daerah atau satu kementerian. Pusat data merupakan bagian penting dari ekosistem ekonomi digital yang membutuhkan kepastian kebijakan, keselarasan perencanaan, serta dukungan lintas sektor. Tanpa koordinasi yang baik, peluang investasi dapat terhambat oleh perbedaan kewenangan, ketidaksesuaian rencana infrastruktur, atau proses perizinan yang tidak berjalan secara terpadu. Kondisi itu pada akhirnya dapat memengaruhi daya tarik Indonesia di tengah persaingan untuk memperoleh investasi teknologi.
Kebutuhan terhadap pusat data terus meningkat seiring perkembangan kecerdasan buatan, komputasi awan, dan berbagai layanan digital yang digunakan oleh masyarakat maupun dunia usaha. Perkembangan industri digital global juga mendorong perusahaan menyediakan infrastruktur pemrosesan dan penyimpanan data dalam skala yang semakin besar. Pada saat yang sama, perubahan rantai pasok industri akibat persaingan dagang Amerika Serikat dan China membuka ruang bagi pertumbuhan industri pendukung teknologi digital. Peluang tersebut dapat mencakup pembangunan fasilitas digital, penyediaan perangkat, layanan teknis, hingga kegiatan usaha yang bergantung pada konektivitas dan pengolahan data.
Menurut Faisol, satu investasi pusat data memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Kehadirannya berpotensi meningkatkan nilai investasi secara keseluruhan dan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto melalui aktivitas pembangunan, operasional, serta tumbuhnya usaha pendukung. Manfaat tersebut membuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar investasi dapat berlangsung secara efektif dan memberikan dampak yang lebih luas bagi perekonomian.
Meski peluangnya besar, sektor ini memerlukan dukungan infrastruktur yang kuat dan konsisten. Kebutuhan utamanya mencakup pasokan listrik yang andal serta ketersediaan air dalam jumlah besar untuk menunjang operasional fasilitas. Karena itu, perencanaan pusat data perlu ditempatkan dalam kerangka pengembangan infrastruktur yang terintegrasi, dengan memperhatikan kesiapan layanan dasar, kepastian tata kelola, dan kemampuan daerah dalam mendukung kegiatan industri digital.
Baca juga: Sorotan Proyek PUPR Langsa: Diduga Jalan Pasar Ikan dan Pasar Daging Dikerjakan Tanpa Penyekrapan, Papan Proyek Tak Terlihat | Tantangan Hukum yang Mengganggu Iklim Investasi di Indonesia | Peningkatan Keamanan Investasi Nasional melalui Pemberantasan Pungli dan Premanisme
