Probolinggo — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo kembali memperkuat langkah strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui Rapat Koordinasi (Rakor) dan Pertemuan Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Semester II tahun 2025. Agenda yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AP2KB) tersebut berlangsung di Base Camp Ridho Outbond Desa Krejengan, Kecamatan Krejengan, Selasa (25/11/2025).
Rakor yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto itu dihadiri para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan Forkopimda, dan seluruh unsur yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) TPPS. Kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama sebagai wujud penguatan sinergi dalam percepatan penurunan stunting di seluruh wilayah Kabupaten Probolinggo.
Paparan Kebijakan hingga Penyusunan RTL TPPS
Rakor diisi dengan berbagai materi strategis, mulai dari gambaran kebijakan percepatan penurunan stunting oleh Bapelitbangda, paparan aksi konvergensi dari Perwakilan BKKBN Jawa Timur, penyampaian kinerja TPPS kecamatan, hingga Focus Group Discussion (FGD) evaluasi laporan semester II. Di akhir sesi, peserta menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) TPPS sebagai pijakan pelaksanaan program 2025.
Kepala DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo, A’at Kardono, menegaskan bahwa stunting merupakan program prioritas nasional yang harus ditangani serius menjelang Indonesia Emas 2045. Ia menekankan bahwa delapan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting harus berjalan optimal dan terukur.
“Rakor ini bertujuan mengoordinasikan, mengendalikan, serta memperkuat strategi percepatan penurunan stunting sesuai target. Optimalisasi fungsi ketua bidang juga sangat diperlukan agar organisasi berjalan efektif dan efisien. Kesepakatan bersama ini menjadi langkah penting memastikan target nasional dan daerah dapat tercapai,” ujar A’at.
Menurutnya, salah satu output penting rakor ini adalah penyelesaian laporan pelaksanaan aksi konvergensi semester II yang mencakup rentang kegiatan Juli–Desember. Laporan tersebut akan disampaikan pada Desember 2025 dan menjadi dasar evaluasi untuk memperbaiki sistem perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan program stunting.
Analisis Data: Penurunan dan Kenaikan yang Signifikan
Sekda Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, dalam keterangannya menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan amanat nasional sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi. Kendati begitu, regulasi tersebut saat ini tengah menunggu revisi pemerintah pusat.
Ia memaparkan perkembangan prevalensi stunting Kabupaten Probolinggo berdasarkan data SSGI dan SKI. Pada 2021, angka stunting berada di 23,3%, turun menjadi 17,3% pada 2022. Namun pada 2023, prevalensi justru melonjak hingga 35,4%. Memasuki 2024, angka tersebut turun tajam sekitar 9% menjadi 26,3%.
“Meski masih berada di posisi prevalensi tinggi di Jawa Timur, penurunan ini patut diapresiasi karena merupakan hasil kerja terpadu antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat,” kata Ugas.
Ia juga mengungkapkan bahwa kinerja TPPS Kabupaten Probolinggo turut mengalami peningkatan signifikan. Dalam penilaian kinerja TPPS Provinsi Jawa Timur tahun 2024, Kabupaten Probolinggo naik dari posisi 28 menjadi posisi 15 dari 38 kabupaten/kota, dengan skor meningkat dari 109,04 menjadi 127.
“Ini menunjukkan bahwa upaya konvergensi penurunan stunting sudah meningkat secara bermakna,” tegasnya.
Tantangan: Perkawinan Anak hingga Akses Air Bersih
Sekda Ugas menyebutkan bahwa masih banyak faktor penyebab stunting yang harus ditangani secara komprehensif, di antaranya tingginya angka perkawinan anak, ibu hamil berisiko tinggi seperti anemia dan kurang energi kronis (KEK), akses air bersih yang minim, sanitasi buruk, pola asuh yang kurang tepat, kompetensi kader yang belum merata, hingga tingginya angka kemiskinan.
“Diperlukan akselerasi, bukan hanya percepatan biasa. Semua pihak harus berperan sesuai kapasitasnya. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” tegas Ugas.
Ia berharap penyusunan laporan semester II dapat memperkuat arah kebijakan dan strategi percepatan penurunan stunting yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
“Rakor ini diharapkan mampu menjadi momentum memperkuat komitmen bersama agar target nasional dan daerah dapat kita capai dengan lebih cepat,” pungkasnya.
(Bambang)