Kabupaten Papua Selatan Terapkan Belajar Daring Kabut | Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengalihkan kegiatan belajar-mengajar di tiga kabupaten di Papua Selatan. Pemerintah daerah di Boven Digoel, Mappi, dan Asmat menerapkan pembelajaran daring sebagai respons terhadap kondisi udara yang menurun akibat sebaran asap.
Perubahan metode pembelajaran tersebut menjadi langkah perlindungan bagi pelajar. Dengan mengikuti kegiatan belajar dari rumah, siswa tidak perlu berada di luar ruangan ketika kabut asap menyelimuti lingkungan sekitar. Kebijakan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan perlu menyesuaikan diri dengan situasi yang dapat memengaruhi kesehatan masyarakat, termasuk dampak kebakaran hutan dan lahan.
Pembelajaran daring memungkinkan proses pendidikan tetap berlangsung tanpa mengharuskan pelajar berkumpul di sekolah. Guru dan siswa dapat melanjutkan komunikasi serta kegiatan akademik melalui sarana pembelajaran jarak jauh, sesuai pengaturan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah dan satuan pendidikan. Pengalihan ini juga memberi ruang bagi sekolah untuk memprioritaskan keselamatan peserta didik selama kualitas udara belum mendukung kegiatan tatap muka.
Ketiga wilayah tersebut menghadapi kebutuhan yang sama untuk mengurangi paparan pelajar terhadap kabut asap. Karena itu, keputusan beralih ke pembelajaran daring tidak semata-mata berkaitan dengan teknis pendidikan, melainkan juga merupakan bentuk pencegahan terhadap risiko kesehatan yang mungkin muncul ketika udara tercemar asap karhutla.
Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh menjadi bagian dari penanganan sementara atas dampak kebakaran hutan dan lahan terhadap aktivitas masyarakat. Kebijakan tersebut menegaskan pentingnya koordinasi pemerintah daerah dan sektor pendidikan dalam menjaga keberlanjutan proses belajar sekaligus melindungi pelajar ketika kondisi lingkungan mengalami penurunan.
Pemerintah daerah di tiga kabupaten di Papua Selatan menerapkan pembelajaran jarak jauh sebagai respons terhadap kabut asap yang menyelimuti wilayah masing-masing. Kebijakan tersebut diambil secara terpisah oleh pemerintah kabupaten, dengan mempertimbangkan kondisi udara dan situasi di daerah yang terdampak. Pengalihan kegiatan belajar dari sekolah ke rumah tidak menunjukkan bahwa seluruh wilayah Papua Selatan mengalami keadaan yang sama, melainkan mencerminkan keputusan daerah berdasarkan kondisi setempat.
Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berkaitan dengan kekhawatiran terhadap dampak aktivitas sekolah bagi kesehatan siswa. Paparan asap dalam kegiatan sehari-hari, termasuk perjalanan menuju sekolah, aktivitas di ruang terbuka, dan proses belajar di lingkungan yang kualitas udaranya menurun, dinilai perlu diantisipasi. Pemerintah daerah memilih mengurangi kegiatan tatap muka untuk membatasi kemungkinan siswa terpapar asap selama kondisi tersebut masih berlangsung.
Melalui kebijakan itu, sekolah diminta menyesuaikan proses pembelajaran dengan metode yang dapat dilakukan dari tempat tinggal siswa. Bentuk pelaksanaannya dapat mengikuti kesiapan masing-masing satuan pendidikan, termasuk penggunaan komunikasi digital, pemberian tugas, atau pendampingan belajar melalui sarana yang tersedia. Penyesuaian tersebut penting karena akses perangkat dan jaringan internet tidak selalu sama di setiap wilayah.
Durasi penerapan belajar jarak jauh dan waktu kembalinya kegiatan tatap muka ditentukan berdasarkan pemantauan kondisi kabut asap serta pertimbangan pemerintah daerah dan instansi terkait. Sekolah juga perlu menyampaikan informasi yang jelas kepada orang tua mengenai jadwal, tugas, dan mekanisme pembelajaran. Dengan demikian, keputusan tersebut berfungsi sebagai langkah perlindungan sementara bagi siswa di kabupaten yang terdampak, bukan sebagai gambaran bahwa seluruh Papua Selatan berada dalam kondisi kabut asap dengan tingkat keparahan seragam.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan terus memantau perkembangan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk dampaknya terhadap proses pembelajaran di empat kabupaten. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi lingkungan sekolah dan kesehatan pelajar tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kegiatan belajar mengajar.
Kabut asap dapat mengganggu aktivitas pendidikan, terutama ketika kualitas udara menurun dan jarak pandang terbatas. Situasi itu berpotensi membuat siswa lebih rentan mengalami gangguan kesehatan apabila tetap mengikuti pembelajaran secara langsung di sekolah. Karena itu, perkembangan kondisi di setiap wilayah menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam mengambil keputusan yang sesuai.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan, Paskalis Prayitno, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah daerah untuk menjalankan pembelajaran secara daring apabila kondisi kabut asap belum memungkinkan pembelajaran tatap muka. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan belajar di sekolah dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan pelajar dalam situasi udara yang tercemar asap.
Dukungan terhadap pembelajaran daring tersebut ditempatkan sebagai langkah perlindungan bagi siswa, sekaligus upaya menjaga keberlangsungan proses pendidikan selama keadaan belum sepenuhnya aman. Mekanisme pembelajaran dapat disesuaikan dengan perkembangan kabut asap dan kondisi masing-masing kabupaten, sehingga kebutuhan keselamatan tetap berjalan beriringan dengan hak siswa untuk memperoleh pendidikan.
Pernyataan Paskalis Prayitno itu disampaikan di Jayapura pada 13 Oktober 2026. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan akan terus mengikuti perkembangan situasi serta dampaknya terhadap sekolah dan pelajar di wilayah yang terdampak, sebagai bahan koordinasi dalam menentukan kebijakan pembelajaran berikutnya.
Situasi berbeda terlihat di Kabupaten Merauke. Kegiatan belajar-mengajar di wilayah ini masih berlangsung secara tatap muka, sementara sejumlah kabupaten lain di Papua Selatan mengalihkan pembelajaran akibat kabut asap karhutla. Sekolah-sekolah di Merauke tetap menggunakan ruang kelas sebagai tempat berlangsungnya proses pendidikan bagi para siswa.
Perbedaan pelaksanaan pembelajaran tersebut berkaitan dengan kondisi kabut asap yang dirasakan di masing-masing wilayah. Di Merauke, kabut asap dinilai belum mencapai tingkat ketebalan seperti yang terjadi di Kabupaten Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Karena itu, kegiatan sekolah masih dapat dijalankan dengan pola tatap muka, berbeda dari wilayah yang terdampak kabut asap lebih tebal.
Paskalis Prayitno menjelaskan bahwa perbedaan ketebalan kabut asap menjadi alasan pembelajaran tatap muka di Merauke tetap dipertahankan. Menurut penjelasan tersebut, kondisi kabut asap di Merauke belum setebal yang terjadi di tiga kabupaten lainnya, sehingga sekolah masih melaksanakan kegiatan belajar-mengajar secara langsung. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan di Papua Selatan berlangsung dalam bentuk yang berbeda sesuai kondisi kabut asap di setiap kabupaten. Boven Digoel, Mappi, dan Asmat menghadapi kabut asap yang lebih tebal, sedangkan Merauke masih menjalankan pembelajaran di sekolah secara tatap muka.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI intensifkan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Melawi Kalbar | Hercules TNI AU Mendarat di Lanud Sjamsudin Noor Bawa Kekuatan Baru dari Kemhan RI, Penanganan Karhutla Kalimantan Selatan Kian Diperkuat
