Jakarta | Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan menyampaikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pemakzulan. Putusan tersebut berkaitan dengan dokumen pendidikan yang menjadi salah satu syarat pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Menurut keterangan pemerintah, perkara itu tidak dapat dijadikan dasar untuk mendorong proses pemakzulan terhadap pasangan presiden dan wakil presiden.
Pemerintah, sebagai cabang eksekutif, menyatakan menghormati Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman. Sikap tersebut disampaikan dalam konteks penjelasan mengenai batas dampak putusan MK terhadap kedudukan presiden dan wakil presiden. Pemerintah tidak menempatkan putusan tersebut sebagai dasar untuk mengambil langkah pemakzulan, karena substansi putusan mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran tidak secara otomatis mengubah kedudukan pasangan presiden dan wakil presiden.
Syahganda juga menyampaikan bahwa kekuasaan yudikatif tidak dapat di-impeach dari pasangan presiden maupun wakil presiden. Pernyataan itu menjadi bagian dari penjelasan pemerintah mengenai hubungan lembaga kehakiman dan proses pemakzulan. Keterangan tersebut disampaikan Syahganda di kantor Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, pada Sabtu (10/10) lalu. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan posisi pemerintah yang menghormati kewenangan Mahkamah Konstitusi, sekaligus menyampaikan bahwa putusan terkait dokumen pendidikan Gibran bukan dasar pemakzulan.
Pemerintah menyatakan masih memantau perkembangan dan dinamika perkara yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi (MK). Pemantauan tersebut mencakup respons berbagai lembaga negara setelah MK membacakan amar putusannya, sekaligus mencermati kemungkinan munculnya langkah lanjutan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Sikap ini menunjukkan bahwa pemerintah belum mengambil posisi untuk mendorong atau menghentikan proses apa pun di luar kewenangan eksekutif.
Syahganda Nainggolan menyebut persoalan tersebut masih dapat berlanjut melalui jalur politik maupun jalur hukum lainnya. Namun, ia tidak merinci bentuk langkah, pihak yang akan menempuhnya, ataupun alur yang mungkin berlangsung. Pernyataan itu menandakan bahwa ruang perkembangan perkara masih terbuka, meskipun putusan MK telah memberikan batasan mengenai kedudukan isu dokumen pendidikan tersebut dalam konteks pemakzulan.
Dalam pesan singkat pada Rabu (7/10), Syahganda menyampaikan bahwa pemerintah masih menunggu sikap lembaga negara lain di luar eksekutif dalam merespons amar putusan MK. Pemerintah tidak ingin mendahului langkah lembaga yang memiliki kewenangan masing-masing, terutama dalam menafsirkan dan menindaklanjuti putusan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, perhatian pemerintah diarahkan pada perkembangan resmi, bukan pada spekulasi mengenai kemungkinan proses berikutnya.
Presiden Prabowo Subianto juga disebut menyerahkan perkara Gibran di MK kepada otoritas dalam rumpun kehakiman. Penyerahan tersebut menegaskan prinsip pemisahan kewenangan cabang eksekutif dan lembaga peradilan. Pemerintah menyatakan tidak berupaya mengintervensi MK, baik dalam pemeriksaan perkara maupun dalam penyusunan dan pembacaan putusan. Dengan sikap tersebut, pemerintah menempatkan proses hukum sebagai ranah lembaga yang berwenang, sementara kemungkinan dinamika politik tetap dipantau secara hati-hati tanpa memberikan arahan terhadap institusi lain.
Sengketa ini berawal dari persoalan keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka ketika mencalonkan diri dalam Pemilihan Presiden 2024. Para pemohon mempersoalkan dokumen yang digunakan untuk memenuhi ketentuan tersebut. Menurut mereka, dokumen itu bukan ijazah atau bukti kelulusan pendidikan formal, melainkan surat keterangan penyetaraan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan. Karena itu, mereka menilai status dokumen tersebut perlu diuji untuk menentukan apakah benar telah memenuhi persyaratan pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden.
Permohonan tersebut kemudian diajukan kepada Mahkamah Konstitusi dengan dalil bahwa penggunaan dokumen pendidikan itu menimbulkan persoalan hukum terhadap pencalonan Gibran. Para pemohon meminta Mahkamah menilai keabsahan dasar administratif yang dipakai dalam proses pencalonan. Perkara ini tidak hanya menyentuh bentuk dokumen, tetapi juga berkaitan dengan hubungan persyaratan calon, kewenangan lembaga penyelenggara pemilu, serta batas kewenangan Mahkamah dalam memeriksa permohonan yang diajukan setelah tahapan pemilu berlangsung.
Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Alasan utamanya adalah para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. Dengan demikian, Mahkamah tidak memberikan putusan yang mengabulkan tuntutan mengenai pembatalan atau perubahan hasil pencalonan. Kendati demikian, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan bahwa Gibran memiliki ijazah sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat. Pernyataan ini perlu dipahami sebagai bagian dari pertimbangan putusan, bukan sebagai amar yang secara langsung menyatakan pencalonan tersebut batal.
Gibran menyatakan menghormati seluruh tahapan dan proses hukum yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Ia juga menegaskan akan tetap menjalankan tugas serta fokus bekerja. Sikap tersebut menunjukkan bahwa proses hukum dipandang sebagai bagian dari mekanisme konstitusional, sementara pelaksanaan tanggung jawab pemerintahan tetap menjadi perhatian utama.
Setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka, isu tersebut mulai bergulir ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sejumlah anggota parlemen menilai pertimbangan hukum MK perlu dicermati secara kelembagaan, terutama karena berkaitan dengan pemenuhan persyaratan calon presiden dan wakil presiden. Pembahasan di DPR diharapkan berlangsung berdasarkan kewenangan konstitusional, fakta yang tersedia, serta prinsip kehati-hatian agar tidak berkembang menjadi polemik politik semata.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Eka Widodo atau Edo, mengusulkan pembentukan panitia khusus untuk menindaklanjuti putusan tersebut. Menurut dia, pertimbangan MK perlu menjadi perhatian lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional dalam memastikan persyaratan presiden dan wakil presiden terpenuhi. Panitia khusus dinilai dapat menjadi forum untuk mengkaji substansi putusan, meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait, dan merumuskan langkah DPR secara terukur. Usulan itu sekaligus menunjukkan bahwa putusan pengadilan konstitusi dapat memiliki konsekuensi kelembagaan yang perlu dibahas melalui mekanisme resmi.
Di sisi lain, sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Kolektif Sipil (AKSI) menemui beberapa fraksi di DPR RI untuk mengusulkan penggunaan hak angket. Mereka juga bertemu dengan perwakilan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, di Badan Legislasi DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (12/10) kemarin. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong DPR membuka penelaahan lebih lanjut terhadap putusan MK.
Natanael Bremana menyampaikan bahwa AKSI mendorong Fraksi Golkar menginisiasi sikap DPR untuk menelaah tindak lanjut putusan MK melalui hak angket. Menurutnya, instrumen tersebut dapat digunakan untuk meminta keterangan dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai persoalan yang menjadi perhatian publik. Wacana panitia khusus dan hak angket kini menempatkan DPR sebagai salah satu ruang penting dalam pembahasan lanjutan, dengan tetap mengikuti tata tertib, ketentuan hukum, serta batas kewenangan masing-masing lembaga negara.
Baca juga: Strategi Pemerintah Menjaga Stabilitas Harga Cabai Rawit | Perkuat Sinergi Pendidikan, Pos Kramongmongga Satgas Yonif 147/KGJ Gelar Karya Bhakti di SMA 1 Henggi Distrik Kramongmongga | Strategi Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Inflasi di Indonesia
