Jakarta | Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan terbesar di ibu kota dan perlu ditangani secara serius. Menurutnya, upaya menghadapi berbagai tantangan Jakarta tidak dapat mengabaikan kondisi warga yang masih hidup dalam kemiskinan. Persoalan tersebut menjadi perhatian penting dalam pembahasan mengenai arah pembangunan kota, seiring Jakarta menyiapkan diri menghadapi perubahan dan kebutuhan masa depan. Pramono menyampaikan pandangan itu dalam acara Kearney 100 Years of Impact bertema “Jakarta Towards 500: Shaping the Next Global City Together”. Pernyataan tersebut menempatkan pengurangan kemiskinan sebagai bagian dari agenda yang perlu mendapat perhatian berkelanjutan.
Selain kemiskinan, Pramono menyoroti kesenjangan ekonomi dan sosial di Jakarta. Ia menyebut kesenjangan tersebut sebagai persoalan yang perlu diperhatikan, karena kondisi masyarakat di ibu kota masih memperlihatkan perbedaan. Dalam keterangannya, ia menekankan perlunya melihat tantangan Jakarta bukan hanya melalui perkembangan kota, tetapi juga melalui keadaan sosial dan ekonomi warganya. Sorotan itu disampaikan dalam konteks diskusi tentang masa depan Jakarta dan upaya membentuk kota global yang tetap memperhatikan persoalan di dalam kota. Dengan demikian, kemiskinan dan kesenjangan menjadi dua hal yang secara langsung disebut sebagai perhatian dalam menghadapi persoalan Jakarta.
Pramono juga menyampaikan bahwa rasio Gini Jakarta berada pada angka 0,45 dan perlu diturunkan. Angka tersebut ia kemukakan untuk menunjukkan tingkat kesenjangan yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa penurunan rasio Gini merupakan hal yang perlu diupayakan, sejalan dengan penanganan kemiskinan dan perhatian terhadap kesenjangan ekonomi maupun sosial. Pernyataan mengenai angka rasio Gini itu disampaikan pada acara Kearney 100 Years of Impact dengan tema “Jakarta Towards 500: Shaping the Next Global City Together”, sebagaimana ia membahas persoalan yang masih dihadapi ibu kota. Penekanan pada angka 0,45 sekaligus menggarisbawahi bahwa tantangan Jakarta tidak hanya berkaitan dengan pembangunan, melainkan juga dengan upaya memperhatikan kondisi masyarakat secara luas.
Pemprov DKI Jakarta menempatkan beasiswa sebagai salah satu upaya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga. Bantuan pendidikan dapat meringankan beban keluarga, membantu siswa melanjutkan sekolah, dan memberi mahasiswa kesempatan menyelesaikan studi. Pendekatan ini menjadi bagian dari usaha pemerintah daerah agar kondisi ekonomi tidak membatasi peluang seseorang untuk belajar dan meraih masa depan yang lebih baik. Pramono menyebut dukungan beasiswa menjangkau 707.000 siswa pada jenjang SD, SMP, dan SMA, serta sekitar 15.800 mahasiswa. Cakupan tersebut menunjukkan bahwa program bantuan dirancang untuk menyentuh kelompok pelajar dan mahasiswa dalam jumlah besar di Jakarta.
Selain mempertahankan dukungan yang sudah berjalan, Pemprov DKI merencanakan program beasiswa dengan skema seperti LPDP mulai tahun depan. Bantuan itu direncanakan mencakup jenjang S1, S2, dan S3, sehingga kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi tidak berhenti pada gelar sarjana. Rencana tersebut juga memberi ruang bagi warga untuk mengembangkan keahlian dan menempuh studi lanjutan sesuai kebutuhan. Perluasan jenjang diharapkan dapat membantu calon penerima merencanakan pendidikan secara lebih panjang, dengan dukungan yang dapat mengikuti tahapan akademik mereka. Dengan demikian, investasi pemerintah di bidang pendidikan diarahkan bukan hanya untuk akses awal, tetapi juga untuk membuka peluang pengembangan kompetensi pada tingkat yang lebih tinggi.
Perubahan juga dilakukan terhadap Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Program yang sebelumnya hanya mencakup pendidikan S1 kini diizinkan untuk membiayai studi dari S1 hingga S3. Perluasan ini membuat bantuan dapat menjangkau mahasiswa yang ingin meneruskan pendidikan ke jenjang pascasarjana, selama memenuhi ketentuan program. Bagi keluarga kurang mampu, dukungan tersebut berpotensi mengurangi hambatan biaya yang kerap menentukan apakah pendidikan dapat diteruskan. Pramono memandang pendidikan sebagai jalan bagi keluarga untuk memutus garis ketidakberuntungan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gagasan itu menempatkan beasiswa sebagai lebih dari sekadar bantuan biaya: pendidikan dapat memperbesar peluang warga memperbaiki keadaan hidup. Melalui cakupan penerima yang luas dan rencana jenjang yang lebih lengkap, Pemprov berharap akses belajar menjadi lebih terbuka dan manfaatnya terasa bagi keluarga Jakarta.
Pramono menegaskan bahwa pengelolaan pajak masyarakat memerlukan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan bertanggung jawab. Menurutnya, prinsip tersebut penting agar dana yang berasal dari masyarakat dapat digunakan dengan baik. Keterbukaan menjadi bagian dari upaya menjelaskan bagaimana penerimaan publik dicatat dan bagaimana pemerintah membelanjakan dana itu. Dengan demikian, pembicaraan mengenai pajak tidak hanya berhubungan dengan kewajiban membayar, tetapi juga dengan akses masyarakat terhadap informasi tentang aliran uang publik.
Pemprov DKI Jakarta, sebagaimana disampaikan Pramono, membuka informasi mengenai penerimaan pajak setiap hari. Informasi tersebut memungkinkan masyarakat mengetahui penerimaan yang masuk ke pemerintah daerah dari waktu ke waktu. Selain sisi penerimaan, pemerintah juga membuka informasi mengenai pengeluaran pemerintah. Kedua jenis informasi itu memberi gambaran mengenai dana yang diterima dan penggunaannya dalam administrasi pemerintahan. Penjelasan ini menempatkan akses terhadap data penerimaan dan pengeluaran sebagai bagian dari keterbukaan yang ia tekankan.
Dengan informasi yang tersedia, masyarakat dapat melihat aliran dana tersebut, mulai dari penerimaan pajak hingga pengeluaran pemerintah. Pramono mengaitkan keterbukaan itu dengan tujuan membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dalam pandangannya, masyarakat perlu dapat mengetahui bagaimana dana publik dikelola, sementara pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara terbuka. Karena itu, penjelasan tentang penerimaan pajak harian dan pengeluaran pemerintah menjadi bentuk informasi yang relevan bagi publik. Pernyataan tersebut berfokus pada hubungan keterbukaan informasi dan kepercayaan, bukan pada klaim mengenai hasil kebijakan atau dampak tertentu. Melalui akses terhadap informasi tersebut, warga dapat mengikuti arus dana publik sebagaimana yang dipaparkan, dan tujuan yang disebutkan Pramono adalah membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang mengelolanya.
Sampah, banjir, dan kemacetan merupakan persoalan klasik Jakarta yang masih membutuhkan penanganan berkelanjutan. Pramono menyoroti besarnya beban pengelolaan sampah: sekitar 9.000 ton sampah dihasilkan di ibu kota setiap hari. Untuk mengurangi ketergantungan pada penanganan di tempat pembuangan akhir, pemerintah merencanakan tiga pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa), masing-masing di Bantargebang, Tunjungan atau Kamal Muara, serta Sunter. Rencana tersebut memerlukan dukungan pemerintah pusat, baik dalam koordinasi maupun pelaksanaannya.
Selain rencana tiga PLTSa, RDE Rorotan juga disebut sebagai bagian dari upaya mengolah sampah. Pramono berharap berbagai langkah itu dapat membuat persoalan sampah tidak lagi menjadi masalah besar pada 2028–2029. Target tersebut tetap bergantung pada realisasi proyek, pengelolaan yang konsisten, dan kerja sama berbagai pihak. Karena itu, rencana pembangunan fasilitas perlu berjalan beriringan dengan pengurangan sampah dan perbaikan sistem pengangkutan, bukan dipandang sebagai tanda bahwa persoalan telah selesai.
Untuk menghadapi banjir, upaya pencegahan dan penanggulangan mencakup normalisasi sejumlah sungai serta pekerjaan di kawasan Kebun Melati, Tanah Abang. Penanganan dilakukan untuk memperbaiki kapasitas aliran dan mengurangi risiko genangan, meski dampaknya perlu dinilai dari waktu ke waktu. Sementara itu, kemacetan hendak diatasi dengan memperbaiki layanan transportasi umum dan memperluas pilihan perjalanan antarkawasan. Salah satu rencana yang disampaikan ialah menghadirkan Transjabodetabek, sehingga perjalanan dari wilayah sekitar ke Jakarta lebih terhubung dan warga terdorong beralih dari kendaraan pribadi. Menurut klaim yang disampaikan, perpindahan masyarakat ke transportasi publik meningkat sebesar 15%, sementara konektivitas Jakarta mencapai 93%. Angka tersebut menggambarkan perkembangan layanan, tetapi tidak berarti kemacetan telah teratasi sepenuhnya.
Baca juga: Layanan SIM Keliling Jakarta: Lokasi dan Persyaratan untuk Perpanjangan | Keluarga Bahagia: Pilihan Mall Ramah Anak di Jakarta | Kesiapan Lalu Lintas Menyambut Aksi Unjuk Rasa di Jakarta
