Jakarta | Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut praktik mafia beras sebagai salah satu faktor yang ikut mendorong tingginya harga beras. Pernyataan tersebut disampaikan saat Amran ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026. Ia menyampaikan penilaian itu di tengah klaim bahwa stok beras nasional berada dalam kondisi aman dan mencukupi. Dengan demikian, ketersediaan pasokan secara nasional tidak serta-merta membuat harga di pasar langsung turun atau terjangkau bagi seluruh masyarakat.
Amran tidak menyebut praktik mafia sebagai satu-satunya penyebab mahalnya beras. Pernyataannya menempatkan dugaan praktik tersebut sebagai salah satu unsur yang dapat memengaruhi pembentukan harga, berdampingan dengan faktor lain yang tidak dirinci dalam keterangan tersebut. Perbedaan jumlah stok yang tersedia dan harga yang dibayar konsumen juga menjadi pokok penting dalam memahami situasi. Stok nasional yang dinilai cukup menunjukkan ketersediaan secara agregat, tetapi belum dengan sendirinya menjelaskan bagaimana beras bergerak dari sumber pasokan menuju pasar dan sampai kepada pembeli.
Karena itu, pernyataan mengenai mafia beras perlu dipahami sebagai pandangan Amran tentang salah satu faktor di balik harga tinggi, bukan sebagai kesimpulan bahwa seluruh kenaikan harga berasal dari praktik tersebut. Klaim stok aman dan dugaan pengaruh mafia menjelaskan dua sisi persoalan yang berbeda: kecukupan pasokan nasional dan dinamika harga di pasar. Keterangan itu belum memuat rincian mengenai pihak yang dimaksud, bentuk praktik yang dituding, ataupun besaran dampaknya terhadap harga. Penjelasan lebih lanjut diperlukan untuk menilai hubungan dugaan praktik tersebut, distribusi beras, serta harga yang dihadapi masyarakat. Untuk saat ini, inti pernyataan Amran adalah bahwa stok nasional diklaim mencukupi, sementara praktik mafia disebut turut berkontribusi pada mahalnya beras.
Amran menyebut salah satu modus yang ikut mendorong persoalan harga beras adalah penyimpangan terhadap beras Stabilisasi Pasokan dan Harga (SPHP). Beras yang semestinya dijual sebagai produk SPHP, menurut keterangannya, dibongkar lalu dijual kembali sebagai beras premium. Praktik tersebut membuat identitas dan tujuan penyaluran beras SPHP tidak lagi sesuai dengan yang seharusnya. Amran mengaitkan modus ini dengan keberadaan mafia beras yang disebut ikut memicu tingginya harga di pasaran.
Keterangan itu menyoroti perbedaan beras SPHP dan beras premium dalam penjualan. Beras SPHP merupakan bagian dari upaya stabilisasi pasokan dan harga, sedangkan penjualan sebagai beras premium menempatkannya pada kategori yang berbeda. Amran tidak hanya menyebut adanya beras SPHP yang dibongkar dan dijual dengan label premium, tetapi juga menyinggung penyelewengan lain, yakni produk fortifikasi yang ia sebut abal-abal. Kedua hal itu disampaikan sebagai bentuk masalah yang perlu diperhatikan dalam perdagangan beras.
Untuk beras fortifikasi, Amran menyatakan bahwa produk yang semestinya dijual seharga Rp13.000 per kilogram justru memiliki perbandingan harga yang sangat jauh ketika berupa produk fortifikasi palsu. Menurut dia, produk palsu yang disebut itu dijual Rp50.000 per kilogram. Angka tersebut memperlihatkan selisih besar harga beras fortifikasi yang semestinya dan harga produk yang ia nyatakan palsu. Perbandingan Rp13.000 dan Rp50.000 per kilogram menjadi bagian penting dari penjelasan Amran tentang penyelewengan tersebut, bukan perubahan harga untuk beras SPHP yang dibongkar dan dijual sebagai premium.
Dengan demikian, dua modus yang dikemukakan Amran memiliki bentuk berbeda: beras SPHP dialihkan penjualannya menjadi beras premium, sementara produk fortifikasi palsu dijual jauh di atas harga yang ia sebut sebagai harga semestinya. Rincian yang disampaikan berpusat pada bentuk penyimpangan dan angka harga tersebut. Pernyataan itu menjadi dasar bagi perhatian terhadap praktik perdagangan yang dinilai dapat berkaitan dengan tingginya harga beras, tanpa mengubah perbedaan beras SPHP dan produk fortifikasi.
Amran memastikan bahwa para tersangka dalam kasus pengoplosan beras dan beras fortifikasi abal-abal telah ditindak. Ia menyampaikan bahwa penanganan terhadap pihak yang diduga terlibat merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas dan keamanan beras yang beredar. Dalam pernyataan tersebut, Amran juga menyebut 13 tersangka tertangkap dalam kasus fortifikasi palsu pada hari ia menyampaikan keterangan. Angka itu disampaikan sebagai informasi mengenai langkah penindakan yang telah dilakukan, tanpa merinci identitas para tersangka ataupun proses penanganannya. Pemerintah, menurut Amran, tidak akan membiarkan praktik yang merugikan konsumen terus berlangsung di tengah kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan pokok.
Kasus pengoplosan dan fortifikasi palsu menjadi perhatian karena beras merupakan kebutuhan utama bagi banyak rumah tangga. Produk yang tidak sesuai keterangan dapat menyesatkan pembeli dan mengganggu persaingan usaha yang sehat. Amran menegaskan bahwa para tersangka dalam perkara tersebut sudah ditindak, sementara penyebutan 13 orang yang tertangkap merujuk pada kasus fortifikasi palsu. Pernyataan itu menempatkan penindakan sebagai salah satu langkah untuk merespons praktik yang dinilai merugikan. Namun, ia tidak menyampaikan rincian tambahan mengenai pihak-pihak yang ditangkap, tempat penangkapan, maupun tahapan hukum yang dijalani. Informasi yang disampaikan berfokus pada adanya tindakan terhadap para tersangka dan pentingnya mengawasi peredaran beras.
Selain menyoroti kasus tersebut, Amran menilai mafia beras perlu ditangkap karena keberadaannya disebut ikut memicu tingginya harga. Menurut dia, praktik mafia dapat menjadi salah satu penyebab harga beras mahal, sehingga penindakan terhadap pihak yang terlibat dianggap penting untuk melindungi konsumen dan menjaga pasar. Pernyataan ini mengaitkan persoalan harga bukan hanya dengan kondisi pasokan, tetapi juga dengan dugaan praktik yang mengganggu distribusi dan perdagangan. Amran menyerukan agar mafia beras ditangkap, seraya menegaskan bahwa pelaku pengoplosan dan fortifikasi palsu telah ditindak. Ia tidak merinci siapa yang dimaksud sebagai mafia maupun menjelaskan bentuk tindakan yang akan dilakukan. Penekanan utamanya adalah perlunya penegakan terhadap praktik yang dinilai mendorong harga tetap tinggi.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan stok beras nasional berada dalam kondisi aman menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Menurut keterangannya, stok beras pemerintah pada November 2026 mencapai 4,5 juta ton. Angka tersebut menjadi bagian dari gambaran ketersediaan pangan yang disampaikan pemerintah ketika memasuki periode akhir tahun, saat kebutuhan masyarakat biasanya menjadi perhatian. Amran juga memperkirakan stok beras pada akhir 2026 akan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Perkiraan itu merujuk pada jumlah cadangan yang tersedia menjelang pergantian tahun, sebagaimana ia sampaikan dalam keterangannya.
Dalam menjelaskan kondisi persediaan, Amran menyebut pemerintah memiliki stok beras dalam jumlah besar dan menempatkannya sebagai cadangan untuk menjaga kesiapan pasokan nasional. Ia menyampaikan angka 4,5 juta ton sebagai jumlah stok pemerintah pada November, bukan sebagai ukuran keseluruhan produksi atau seluruh beras yang berada di masyarakat. Pernyataan mengenai proyeksi stok akhir tahun juga disampaikan sebagai perkiraan, sehingga besaran akhirnya mengikuti data yang tercatat ketika tahun berjalan berakhir. Keterangan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyebut persediaan beras menjelang Natal dan Tahun Baru dalam keadaan aman.
Amran turut mengatakan bahwa 33 negara sedang menahan bahan baku atau beras. Pernyataan tentang negara-negara tersebut disampaikan sebagai keterangannya mengenai situasi yang ia amati, tanpa rincian tambahan mengenai negara yang dimaksud atau jenis bahan baku yang ditahan. Ia juga tidak merinci dalam pernyataan tersebut bagaimana kebijakan setiap negara berlangsung.
Baca juga: Menlu Tata Dorong Diplomasi yang Berdampak pada Ketahanan Nasional dan Ekonomi Rakyat | Sarmuji Paparkan Agenda Penguatan Industri Nasional Setelah 100 Hari Menjabat
32 kunjungan
