LANGSA, ACEH – Kasus dugaan pemalsuan tanda tangan dalam empat dokumen Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang menyeret nama oknum Notaris/PPAT di Kota Langsa kembali menjadi sorotan. Korban bernama Cut Nona Sari mendesak Polda Aceh memberikan kepastian hukum atas laporan yang telah disampaikan sejak 2024.
Dalam perkara tersebut, nama Rikha Anggraini Dewi, S.H., M.Kn., selaku notaris, serta seorang anggota kantor notaris bernama Meilinda disebut dalam informasi dan laporan yang disampaikan korban. Namun, dugaan keterlibatan maupun tanggung jawab masing-masing pihak masih harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan kepolisian.
Berdasarkan dokumen Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor STTLP/B/248/X/2024/SPKT/POLDA ACEH, laporan Cut Nona Sari diterima SPKT Polda Aceh pada 21 Oktober 2024 pukul 17.03 WIB. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan sebagaimana Pasal 263 KUHP yang berlaku saat peristiwa dilaporkan.
Dalam uraian laporan, persoalan bermula ketika Cut Nona Sari menghadiri persidangan perkara perdata perbankan syariah di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa. Saat agenda pembuktian, pihak tergugat, yakni Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Langsa, memperlihatkan empat dokumen SKMHT bernomor 184/2022, 133/2022, 134/2022, dan 135/2022.
Pelapor mengaku terkejut setelah melihat dokumen tersebut. Ia menyatakan tidak pernah menandatangani surat-surat yang diperlihatkan dalam persidangan. Merasa dirugikan, Cut Nona Sari kemudian melaporkan dugaan pemalsuan tersebut kepada Polda Aceh agar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Persoalan ini kembali mencuat setelah muncul laporan berikutnya. Berdasarkan STTLP Nomor STTLP/B/296/X/2026/SPKT/POLDA ACEH, yang diterima pada 2 Oktober 2026 pukul 18.47 WIB, Cut Nona Sari kembali melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan dan sidik jari dalam dokumen SKMHT.
Peristiwa yang dipersoalkan disebut terjadi pada 4 Februari 2022 di kantor Notaris/PPAT Rikha Anggraini Dewi, S.H., M.Kn., di Kota Langsa. Korban mengaku mengalami kerugian setelah aset rumah pribadinya yang diagunkan kepada BSI disebut berujung pada pelelangan. Nilai kerugian yang diklaim mencapai sekitar Rp4 miliar.
Hingga kini, korban berharap penyidik Polda Aceh memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan laporan, termasuk hasil pemeriksaan terhadap dokumen yang dipersoalkan.
Cut Nona Sari juga meminta agar dilakukan pemeriksaan forensik terhadap tanda tangan dan sidik jari guna memastikan keaslian dokumen serta mengungkap pihak yang bertanggung jawab.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan integritas dokumen autentik. Semua pihak yang disebut tetap harus dihormati asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan hukum berkekuatan tetap.
(Jihandak Belang/Sumber: Pihak Korban)
17 kunjungan