Aceh Timur – Dugaan praktik pungutan liar (pungli), yang dikaitkan dengan aktivitas pengeboran minyak ilegal (illegal drilling). Di kecamatan darul ihsan kabupaten aceh timur, menjadi perhatian serius. Seorang pria berinisial JF, disebut-sebut diduga memiliki peran dalam mengendalikan pungutan sebesar Rp 50.000 dalam per/drum. Dari hasil minyak, yang berasal dari aktivitas pengeboran ilegal di wilayah desa lhok meure dan desa lhok leumak.
Berdasarkan informasi yang dihimpun sejumlah wartawan media ini, pungutan tersebut. Diduga dikaitkan dengan setoran kepada pihak kepolisian di lingkungan polres aceh timur, namun. Hingga saat ini, informasi mengenai aliran uang itu. Pihak penerima serta dugaan keterlibatan oknum aparat tersebut, masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait.
Aktivitas illegal drilling, di kedua desa tersebut. Selama ini, kerap dikaitkan dengan alasan kepentingan ekonomi masyarakat setempat. Akan tetapi, muncul pula informasi yang menyebutkan. Bahwa berinislal “JF”, bukan merupakan warga desa lhok meure mau pun desa lhok leumak.
Kondisi ini, menimbulkan pertanyaan publik. Mengenai siapa sebenarnya, pihak yang mengendalikan aktivitas pungutan tersebut. Bagaimana mekanisme pengumpulan uang dilakukan, serta ke mana aliran dana. Yang diduga berasal dari hasil kegiatan pengeboran minyak ilegal tersebut, disalurkan.
Polda aceh, diminta tertibkan pos-pos pungli itu. Menyikapi persoalan tersebut, polda aceh diminta segera turun tangan. Melakukan penertiban dan pemeriksaan terhadap sejumlah titik atau pos, yang diduga menjadi lokasi praktik pungutan liar di kawasan aktivitas illegal drilling kecamatan darul ihsan.
Penertiban tidak cukup, hanya dilakukan secara seremonial saja. Aparat perlu menelusuri, siapa pihak yang menguasai. Mengatur, dan menerima pungutan. Termasuk memeriksa, dugaan keterlibatan pihak-pihak yang mengatas namakan institusi kepolisian.
JF juga, diminta untuk diperiksa dan dimintai keterangan. Guna mengungkap kebenaran informasi, mengenai dugaan pengendalian pungutan Rp 50.000 per/drum tersebut.
Apa bila ditemukan, bukti bahwa pungutan tersebut benar-benar disalurkan kepada oknum anggota kepolisian atau pihak tertentu. Di lingkungan polres aceh timur, maka proses hukum harus dilakukan secara transparan dan tanpa pandang bulu.
Dugaan pungli dan Illegal Drilling,.memiliki konsekuensi hukum. Secara hukum, praktik pengeboran minyak tanpa izin. Dapat dijerat dengan ketentuan, pasal 52 undang-undang nomor 22 tahun 2001. Tentang minyak dan gas bumi, sebagaimana telah diubah melalui undang-undang nomor 6 tahun 2023. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun, dan denda paling banyak Rp 60 miliar.
Sementara itu, apa bila dugaan pungutan tersebut. Terbukti merupakan pemerasan oleh pejabat atau aparatur yang menyalahgunakan kewenangan, ketentuan pidana dalam KUHP yang berlaku. Dapat diterapkan sesuai unsur perbuatannya, apa bila terdapat pemberian atau penerimaan uang. Yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban, ketentuan tindak pidana korupsi juga perlu ditelaah oleh penyidik.
Dengan demikian, seluruh pihak yang terbukti terlibat. Harus dimintai pertanggung jawaban, sesuai peran dan alat bukti yang ditemukan. Jangan sampai marwah institusi polri tercoreng, persoalan ini. Juga menjadi ujian bagi komitmen institusi polri, dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Apa bila dugaan keterlibatan oknum aparat dalam menerima setoran dari kegiatan ilegal tersebut terbukti, tindakan tegas harus diberikan sesuai ketentuan hukum dan disiplin institusi.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto juga, diharapkan memberikan perhatian terhadap persoalan ini. Khususnya, dalam upaya membersihkan institusi kepolisian dari praktik penyalahgunaan kewenangan dan perilaku oknum yang mencederai kepercayaan publik.
Masyarakat tentu menantikan langkah nyata, bukan sekadar pernyataan. Penegakan hukum, harus berlaku bagi semua pihak. Termasuk, apa bila dugaan pelanggaran melibatkan anggota kepolisian sendiri.
Polri merupakan institusi negara yang memiliki tanggung jawab melindungi, mengayomi. Dan melayani masyarakat, karena itu. Tidak boleh ada ruang bagi praktik pungli, pembiaran aktivitas ilegal atau pun penyalahgunaan jabatan yang dapat merusak marwah institusi.
Publik menunggu langkah tegas polda aceh, polda aceh. Diharapkan segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh, menertibkan titik-titik yang diduga menjadi lokasi pungli. Memeriksa JF, serta menelusuri dugaan aliran dana yang disebut-sebut berkaitan dengan aktivitas illegal drilling di kecamatan darul ihsan.
Jika dugaan tersebut tidak benar, klarifikasi resmi juga penting agar tidak berkembang menjadi informasi yang menyesatkan. Namun, apa bila ditemukan bukti pelanggaran. Penindakan harus dilakukan secara terbuka, profesional dan tanpa tebang pilih.
Masyarakat aceh timur, berhak mendapatkan kepastian hukum serta lingkungan yang aman dari praktik eksploitasi minyak ilegal dan dugaan pungutan liar.
(Jihandak Belang/Sumber : Hawalies Abraham SH)
27 kunjungan