Probolinggo – Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kraksaan mendapatkan apresiasi dari DPR RI Komisi XIII atas pelaksanaan layanan publik dan program pembinaan warga binaan. Penilaian tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja dan reses anggota anggota DPR RI Hj. Anisah Syakur pada Selasa (10/2/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan di wilayah Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, anggota DPR RI Komisi XIII Hj. Anisah Syakur menyampaikan penilaiannya terhadap kinerja jajaran Rutan Kraksaan yang dinilai berjalan optimal dan menunjukkan komitmen peningkatan kualitas layanan.
Menurut Anisah Syakur, pelaksanaan pelayanan publik di Rutan Kraksaan telah menunjukkan keseriusan dalam membangun sistem pemasyarakatan yang profesional dan berorientasi pada pembinaan. Ia menilai berbagai program yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek pembinaan yang berdampak bagi warga binaan.
“Kami melihat adanya komitmen yang kuat dalam peningkatan pelayanan publik dan pelaksanaan program pembinaan. Hal ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan agar manfaatnya semakin dirasakan,” ujarnya.
Apresiasi DPR RI Komisi XIII tersebut menjadi sinyal positif atas upaya pembenahan yang terus dilakukan oleh jajaran Rutan Kraksaan. Evaluasi dan pengawasan yang dilakukan dalam masa reses ini sekaligus mencerminkan dukungan legislatif terhadap peningkatan kualitas layanan di lingkungan pemasyarakatan.
Sementara Kepala Rutan Kraksaan Galih Setiyo Nugroho mengungkapkan perhatian dan dukungan dari DPR RI menjadi energi tambahan bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja. Apresiasi tersebut akan dijadikan sebagai motivasi untuk memperkuat pelayanan yang humanis dan transparan.
“Apresiasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah dan memastikan pelayanan publik serta program pembinaan berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel,” katanya.
Menurut Galih, Rutan Kraksaan selama ini berupaya menghadirkan layanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta pembinaan yang memberikan keterampilan dan pembentukan karakter bagi warga binaan. “Pendekatan ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,” jelasnya.
Kunjungan DPR RI Komisi XIII juga menjadi ruang dialog antara legislatif dan pengelola pemasyarakatan guna memperkuat sinergi dalam mendukung sistem pembinaan yang lebih efektif. Dengan adanya perhatian langsung dari DPR RI, diharapkan kualitas pelayanan publik di Rutan Kraksaan terus mengalami peningkatan.
Dengan pengawasan dan dukungan yang berkelanjutan, Rutan Kraksaan optimistis dapat terus berkontribusi dalam mewujudkan pemasyarakatan yang lebih baik di Jawa Timur.(Bambang)