Probolinggo – Polemik belum cairnya uang saku atau transportasi peserta kegiatan sosialisasi Kamus Usulan dan Pra-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra-Musrenbang) di Kelurahan Kedunggaleng, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, memunculkan sorotan terhadap kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan.
Lurah Kedunggaleng Moh Yusuf menegaskan bahwa dana tersebut bukan digelapkan, melainkan masih dalam proses administrasi pencairan di tingkat kecamatan. Ia menyebut berkas pengajuan telah disampaikan untuk diverifikasi bagian keuangan.
“Uang saku undangan kegiatan sosialisasi kamus usulan dan Pra-Musrenbang masih dalam proses. Selasa, 3 Februari 2026, kelengkapan berkas sudah diajukan ke bagian keuangan kecamatan untuk diverifikasi,” ujar Yusuf saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (4/2/2026).
Menurutnya, keterlambatan terjadi akibat adanya revisi berkas pengajuan anggaran serta padatnya agenda dinas, sehingga proses koordinasi sempat tertunda. Meski demikian, ia memastikan dana tersebut tetap akan dicairkan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami pastikan tidak ada unsur kesengajaan. Ini murni proses administrasi dan revisi berkas. Kami tetap berupaya agar hak peserta segera terealisasi,” katanya.
Di sisi lain, sejumlah peserta kegiatan mengaku kecewa dengan lambatnya pencairan uang transport tersebut. Mereka menilai kondisi ini berpotensi mencoreng citra pelayanan publik di tingkat kelurahan, terlebih kegiatan Musrenbang merupakan agenda resmi pemerintah dalam menyerap aspirasi masyarakat.
Salah seorang peserta yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut keterlambatan tersebut tidak pernah terjadi pada periode pemerintahan sebelumnya.
“Dulu biasanya selesai kegiatan langsung diberikan. Sekarang sudah tanda tangan daftar hadir, tapi uang sakunya belum ada. Ini tentu menimbulkan tanda tanya di masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai transparansi dan profesionalisme aparatur menjadi kunci agar pelayanan publik tetap dipercaya masyarakat. Menurutnya, persoalan administratif seharusnya bisa diantisipasi sejak awal.
Persoalan ini juga memunculkan dorongan agar Pemerintah Kota Probolinggo melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur di tingkat kelurahan. Sejumlah warga menilai keterlambatan tersebut mencerminkan perlunya peningkatan manajemen administrasi dan koordinasi birokrasi.
“Ini bukan sekadar uang saku, tapi soal pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat. Harus ada evaluasi agar kejadian seperti ini tidak berulang,” kata seorang tokoh masyarakat setempat.
Pengamat kebijakan publik lokal, yang enggan disebut namanya, menilai kasus ini bisa menjadi refleksi penting bagi pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa kegiatan Musrenbang memiliki nilai strategis karena berkaitan langsung dengan partisipasi warga dalam pembangunan.
“Musrenbang adalah ruang aspirasi masyarakat. Kalau aspek administratifnya saja bermasalah, kepercayaan publik bisa menurun. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pelayanan dan transparansi,” ujarnya.
Meski polemik masih bergulir, masyarakat berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan tanpa memperpanjang kegaduhan. Mereka juga mendorong adanya perbaikan tata kelola administrasi serta komunikasi publik agar pelayanan pemerintah semakin profesional.
Pihak Kelurahan Kedunggaleng sendiri menyatakan tetap berkomitmen menyelesaikan proses pencairan secepatnya. Selain itu, evaluasi internal disebut akan dilakukan untuk mencegah keterlambatan serupa pada agenda pemerintahan berikutnya.
Dengan adanya klarifikasi dan perhatian terhadap aspek pelayanan publik, diharapkan polemik ini tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga menjadi momentum peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. (Edi D/Bbg/**)