Kota Yogyakarta | Orang tua anak-anak yang menjadi korban dugaan kekerasan dan penelantaran di daycare Little Aresha menyampaikan kekecewaan setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta menjatuhkan hukuman penjara selama 2–3 tahun kepada 11 pengasuh. Para terdakwa juga tidak diwajibkan membayar restitusi kepada para korban. Putusan tersebut dibacakan pada Rabu, 28 Oktober, dan dinilai belum mencerminkan keadilan yang diharapkan keluarga.
Imedia Dwi Anjani, salah satu orang tua korban, menyebut putusan itu tidak adil bagi para wali murid. Kekecewaan tersebut muncul karena hukuman penjara yang dijatuhkan dan tidak adanya kewajiban restitusi menjadi bagian penting dari pertimbangan keluarga dalam menilai hasil persidangan. Bagi orang tua, perkara ini tidak hanya menyangkut penjatuhan hukuman terhadap para pengasuh, tetapi juga dampak yang dialami anak-anak serta kebutuhan keluarga setelah dugaan peristiwa di tempat penitipan tersebut.
Restitusi merupakan bentuk pemulihan atau ganti kerugian bagi korban, sehingga tidak dimasukkannya kewajiban itu dalam putusan menjadi sorotan tersendiri. Orang tua dapat memandang langkah tersebut sebagai belum terjawabnya kebutuhan pemulihan, meskipun proses hukum telah menghasilkan vonis penjara bagi 11 terdakwa. Dalam konteks perkara yang melibatkan anak, perhatian keluarga kerap mencakup bukan hanya pertanggungjawaban pidana, tetapi juga pengakuan terhadap kerugian dan dukungan bagi korban.
Vonis 2–3 tahun itu pun memicu pertanyaan mengenai sejauh mana hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan harapan para wali murid. Namun, penilaian atas putusan tetap perlu merujuk pada pertimbangan majelis hakim dan fakta yang terungkap di persidangan. Kekecewaan orang tua menunjukkan adanya jarak hasil putusan dan rasa keadilan yang mereka harapkan bagi anak-anak mereka. Suara keluarga korban menjadi bagian penting dalam perhatian publik terhadap perkara ini, khususnya mengenai perlindungan anak di lingkungan daycare dan pemulihan bagi pihak yang terdampak. Perkara Little Aresha dengan demikian menyisakan sorotan terhadap dua hal yang dianggap krusial oleh orang tua: lamanya pidana bagi para pengasuh dan tidak adanya restitusi bagi korban. Pernyataan Imedia menggambarkan bahwa bagi keluarga, hasil persidangan belum sepenuhnya menjawab harapan mereka atas keadilan.
Imedia menyampaikan keberatan terhadap lamanya hukuman yang dijatuhkan dalam perkara Little Aresha. Menurutnya, putusan tersebut belum mencerminkan beratnya dampak yang dialami anak-anak dan keluarga mereka. Sebelumnya, jaksa menuntut terdakwa dengan hukuman lima tahun penjara. Setelah membicarakan perkara itu bersama pengacara, orang tua berharap majelis hakim menjatuhkan hukuman setidaknya dua pertiga dari tuntutan tersebut, atau sekitar tiga setengah tahun. Harapan itu, kata Imedia, muncul dari pertimbangan mengenai lamanya anak-anak berada dalam penitipan serta proses yang perlu mereka jalani setelahnya.
Keberatan tersebut berkaitan dengan pengalaman sejumlah anak yang telah dititipkan selama bertahun-tahun. Imedia menyebut ada anak yang berada dalam penitipan selama tiga hingga lima tahun. Rentang waktu itu menjadi salah satu alasan keluarga menilai hukuman seharusnya sebanding dengan konsekuensi yang ditimbulkan. Bagi orang tua, perkara ini tidak hanya menyangkut lamanya masa penitipan, tetapi juga keadaan anak setelah mereka kembali dan kebutuhan untuk memperoleh dukungan. Mereka berharap putusan dapat mempertimbangkan rentang pengalaman tersebut, sekaligus memberi bobot pada dampak yang masih dirasakan keluarga.
Orang tua juga menyoroti bahwa pemulihan anak tidak serta-merta selesai ketika masa penitipan berakhir. Proses tersebut dinilai dapat berlangsung lebih lama daripada masa hukuman yang dijatuhkan, sehingga keluarga masih harus menghadapi berbagai kebutuhan dalam waktu panjang. Dalam pandangan Imedia, perbandingan tuntutan lima tahun, harapan hukuman sekitar tiga setengah tahun, dan lamanya pemulihan menjadi bagian penting dalam menilai rasa keadilan bagi korban. Ia menyampaikan harapan agar pertimbangan atas dampak terhadap anak-anak mendapat perhatian yang memadai. Pernyataan tersebut mencerminkan keberatan keluarga terhadap putusan, sekaligus kekhawatiran bahwa durasi hukuman belum sepadan dengan pengalaman dan kebutuhan pemulihan anak-anak yang terdampak.Imedia menyampaikan bahwa anaknya diperkirakan masih membutuhkan terapi selama sekitar lima hingga 10 tahun. Perkiraan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan bukan kebutuhan yang selesai dalam waktu singkat, melainkan proses panjang yang menuntut pendampingan secara berkelanjutan. Kebutuhan tiap anak dapat berbeda, tetapi keluarga tetap harus menyiapkan dukungan dan biaya selama anak menjalani terapi. Keterangan ini menggambarkan beban yang dihadapi orang tua setelah anak menjadi korban, sekaligus pentingnya mempertimbangkan kebutuhan pemulihan dalam pembahasan mengenai tanggung jawab atas dampak yang dialami.
Menurut Imedia, sejumlah anak korban lainnya juga mengalami gangguan kesehatan. Beberapa di antaranya telah didiagnosis ADHD atau ASD. Keterangan tersebut disampaikan tanpa merinci diagnosis atau kondisi lain di luar informasi yang ada. Namun, adanya kebutuhan kesehatan dan terapi pada anak-anak itu membuat orang tua harus terus mengatur waktu, tenaga, dan pengeluaran keluarga. Bagi Imedia, kebutuhan pemulihan anaknya sendiri pun belum berakhir; terapi yang dijalani diperkirakan akan berlangsung bertahun-tahun, sehingga biaya tidak hanya muncul sekali, tetapi berulang dari sesi ke sesi.
Imedia memberi contoh, terapi anaknya berbiaya Rp100.000 untuk setiap sesi dan perlu dilakukan minimal dua kali dalam seminggu. Dengan frekuensi tersebut, biaya terapi menjadi tanggungan orang tua secara terus-menerus, di tengah kebutuhan keluarga lainnya. Jumlah itu belum mengubah kenyataan bahwa terapi diperkirakan berlangsung sekitar lima hingga 10 tahun. Karena itu, penghapusan kewajiban restitusi menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang akan menanggung biaya pemulihan anak-anak korban. Imedia mempertanyakan pertanggungjawaban biaya apabila restitusi tidak diwajibkan: siapa yang akan membayar kebutuhan terapi anaknya? Pertanyaan tersebut mencerminkan kekhawatiran keluarga bahwa beban finansial untuk pemulihan jangka panjang akhirnya harus dipikul sendiri oleh orang tua, meskipun kebutuhan anak muncul akibat peristiwa yang menimpa mereka. Bagi keluarga, kepastian mengenai tanggung jawab biaya menjadi penting agar terapi dapat terus dijalani sesuai kebutuhan, tanpa terputus semata-mata karena kemampuan membayar yang terbatas.Perbedaan tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan majelis hakim menjadi sorotan orang tua korban dalam perkara Little Aresha. Sebelumnya, jaksa meminta setiap terdakwa dijatuhi hukuman lima tahun penjara, denda Rp250 juta, serta kewajiban membayar restitusi sebesar Rp14.168.514 per terdakwa. Tuntutan tersebut mencakup hukuman badan dan pembayaran sebagai bentuk pemulihan bagi korban atas dampak yang dialami.
Majelis hakim kemudian menjatuhkan hukuman penjara dengan rentang dua hingga tiga tahun kepada masing-masing terdakwa, disertai denda Rp60 juta. Putusan itu tidak memuat kewajiban pembayaran restitusi. Dengan demikian, pidana penjara yang dijatuhkan lebih rendah daripada tuntutan lima tahun, sementara besaran dendanya juga berada di bawah tuntutan jaksa. Penghapusan restitusi menjadi aspek yang secara khusus dipersoalkan karena orang tua menilai pemulihan bagi anak perlu mendapat perhatian selain penghukuman terhadap para terdakwa.
Imedia mempertanyakan apakah dampak jangka panjang yang mungkin dialami anak-anak telah dipertimbangkan secara memadai dalam putusan tersebut. Perhatian itu berkaitan dengan kebutuhan korban yang tidak selalu berhenti setelah proses persidangan selesai, termasuk kemungkinan perlunya dukungan dan pemulihan pada waktu berikutnya. Orang tua berharap jaksa mempertimbangkan langkah hukum lanjutan, termasuk kemungkinan mengajukan banding, agar tuntutan dan kepentingan korban dapat dinilai kembali. Harapan tersebut disampaikan sebagai sikap keluarga atas putusan, bukan sebagai kepastian bahwa banding telah diajukan.
