Jakarta | Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyampaikan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara. Potensi tersebut didukung oleh besarnya pasar domestik, meningkatnya penggunaan layanan digital, serta perkembangan ekosistem teknologi yang melibatkan perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Menurut proyeksi yang disampaikan Nezar, nilai ekonomi digital Indonesia berpotensi mencapai USD 365 miliar pada 2030. Angka ini menggambarkan skala peluang yang dapat berkembang apabila pemanfaatan teknologi terus diperluas dan didukung oleh kebijakan serta infrastruktur yang memadai.
Nezar menyampaikan proyeksi itu dalam acara Road to Awards 2026 “Best AI Ecosystem” pada Jumat, 30 Oktober 2026. Ia juga merujuk pada perkiraan bahwa ekonomi digital kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan dapat mencapai USD 1 triliun pada tahun yang sama. Dengan demikian, pertumbuhan Indonesia berlangsung dalam konteks pasar regional yang diperkirakan terus membesar. Skala tersebut membuka ruang bagi pelaku usaha Indonesia untuk menjangkau konsumen lintas negara, membangun kemitraan, serta mengembangkan layanan yang relevan bagi kebutuhan masyarakat kawasan.
Proyeksi nilai ekonomi digital bukan hasil yang otomatis tercapai. Peluang itu bergantung pada kemampuan Indonesia menerjemahkan pertumbuhan pengguna dan adopsi teknologi menjadi kegiatan ekonomi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Ketersediaan jaringan internet yang andal, keterampilan digital, akses pendanaan, dan kepastian regulasi akan turut memengaruhi laju perkembangan ekosistem. Di samping itu, kepercayaan terhadap layanan digital dan perlindungan data menjadi unsur penting agar masyarakat dan bisnis bersedia memanfaatkannya secara lebih luas. Proyeksi USD 365 miliar karena itu dapat dibaca sebagai gambaran potensi sekaligus tolok ukur bagi upaya memperkuat kapasitas nasional.
Perkiraan USD 1 triliun untuk Asia Tenggara juga menegaskan pentingnya kesiapan Indonesia dalam persaingan regional. Negara yang mampu menghadirkan inovasi, talenta, dan lingkungan usaha yang kondusif berpeluang memperoleh manfaat lebih besar dari ekspansi pasar. Pernyataan Nezar menempatkan Indonesia sebagai salah satu penggerak potensial pertumbuhan digital kawasan, sekaligus menyoroti perlunya kolaborasi berkelanjutan agar peluang tersebut dapat diwujudkan menjadi nilai ekonomi yang nyata.
Pemerintah tengah menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Kesiapan ini menjadi salah satu fondasi penting agar pemanfaatan teknologi dapat berkembang dan memberi nilai tambah bagi berbagai kegiatan ekonomi. Infrastruktur digital yang memadai dapat mendukung konektivitas serta akses terhadap layanan dan teknologi, sehingga peluang ekonomi digital bisa dijangkau lebih luas. Dalam konteks tersebut, penguatan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan tersedianya sarana, tetapi juga dengan kemampuan ekosistem untuk memanfaatkannya secara berkelanjutan. Upaya ini sejalan dengan besarnya potensi pertumbuhan sektor digital, sekaligus menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi tersebut memerlukan kesiapan yang terencana. Infrastruktur menjadi dasar bagi kolaborasi, inovasi, dan penerapan teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan.
Di samping menyiapkan infrastruktur, pemerintah juga mengupayakan kolaborasi untuk membangun ekosistem digital. Kerja sama diperlukan agar berbagai pihak dapat berkontribusi dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi, serta agar pertumbuhan sektor ini berlangsung secara lebih terpadu. Ekosistem yang terbentuk melalui kolaborasi dapat membantu menghubungkan kebutuhan dengan kemampuan yang tersedia, tanpa mengandalkan satu pihak saja. Hal ini penting karena perkembangan ekonomi digital melibatkan beragam kegiatan dan membutuhkan keselarasan dalam penerapan teknologi. Kolaborasi juga menjadi bagian dari upaya memastikan bahwa peluang yang muncul dari transformasi digital dapat dimanfaatkan dengan memperhatikan kesiapan masyarakat dan pelaku ekonomi. Dengan demikian, pembangunan ekosistem tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur, tetapi mencakup kerja bersama untuk mendukung pemanfaatannya.
Perhatian pada kesiapan sumber daya manusia menjadi unsur lain yang perlu berjalan seiring dengan perkembangan teknologi. Pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan talenta agar pemanfaatan kecerdasan buatan dapat didukung oleh kemampuan yang sesuai. Pada saat yang sama, perangkat regulasi dibutuhkan untuk memitigasi risiko yang mungkin muncul seiring adopsi AI. Perkembangan teknologi dapat membawa peluang, namun penerapannya juga memerlukan pertimbangan terhadap dampak dan risiko yang menyertainya. Karena itu, penguatan talenta dan kesiapan regulasi merupakan bagian penting dari pembangunan ekosistem digital yang bertanggung jawab. Infrastruktur, kolaborasi, kecakapan sumber daya manusia, dan perangkat regulasi saling melengkapi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Pendekatan yang memperhatikan seluruh unsur tersebut dapat membantu Indonesia memanfaatkan potensi teknologi sekaligus merespons tantangan adopsi AI secara lebih terarah.
Nezar berpandangan bahwa kecerdasan buatan (AI) tidak semestinya ditempatkan sebagai pengambil keputusan di sektor finansial. Teknologi ini dapat digunakan untuk membantu pekerjaan dan mendukung proses analisis, tetapi peran tersebut berbeda dari kewenangan untuk menentukan keputusan akhir. Dalam layanan keuangan, pembedaan itu penting karena hasil keputusan dapat berkaitan langsung dengan kepentingan pengguna dan lembaga. Menurut pandangan tersebut, pemanfaatan AI perlu disertai batas yang jelas: sistem dapat memberi masukan, sementara tanggung jawab pengambilan keputusan tetap berada pada manusia. Dengan begitu, penggunaan teknologi tidak otomatis berarti menyerahkan otoritas kepada mesin.
Kekhawatiran yang disampaikan Nezar terutama berkaitan dengan kemungkinan munculnya keputusan AI yang keliru. Kesalahan tersebut menjadi perhatian lebih besar ketika sistem tidak sekadar membantu, melainkan diberi kewenangan untuk bertindak atau mengambil keputusan secara mandiri. Contoh yang disebut dalam konteks ini adalah agentic AI, yakni sistem yang dapat menjalankan tindakan berdasarkan tujuan dan proses yang dirancang untuknya. Jika kewenangan semacam itu diberikan tanpa kendali yang memadai, keputusan yang salah berpotensi berkembang menjadi persoalan yang lebih luas. Nezar memperingatkan bahwa keadaan tersebut dapat memicu kekacauan sistemis, bukan hanya kesalahan pada satu keputusan.
Pernyataan itu menekankan risiko dari pemberian otoritas kepada AI, bukan menyatakan bahwa kekacauan sistemis telah terjadi atau pasti akan terjadi. Karena itu, pandangan Nezar dapat dipahami sebagai peringatan agar sektor finansial berhati-hati dalam menentukan fungsi AI. Sistem yang digunakan untuk mendukung analisis perlu dibedakan dari sistem yang diberi kuasa mengambil keputusan, khususnya ketika teknologi bekerja secara lebih mandiri. Kehati-hatian tersebut juga menuntut perhatian pada siapa yang tetap bertanggung jawab atas keputusan serta batas tindakan yang dapat dilakukan sistem. Inti pesannya adalah bahwa AI dapat berperan sebagai alat bantu, tetapi tidak semestinya menggantikan manusia sebagai pengambil keputusan finansial.
Pemanfaatan kecerdasan buatan dalam layanan kesehatan dapat membantu mengolah data pasien, mengenali pola, dan mendukung tenaga medis saat mempertimbangkan kemungkinan diagnosis. Namun, hasil yang dihasilkan sistem bukan kepastian klinis. Model AI dapat keliru membaca informasi, memberi rekomendasi yang tidak sesuai kondisi seseorang, atau menghasilkan jawaban meyakinkan berdasarkan data yang tidak lengkap. Risiko meningkat apabila data pelatihan tidak mewakili keragaman pasien, catatan medis mengandung kesalahan, atau alat digunakan di luar konteks yang dirancang. Karena itu, keluaran AI perlu diperiksa sebelum menjadi dasar tindakan medis.
Nezar menegaskan bahwa penggunaan AI tidak menghilangkan kebutuhan akan tenaga kesehatan dalam proses diagnosis. Dokter dan tenaga medis lainnya tetap diperlukan untuk menilai gejala, memahami riwayat pasien, melakukan pemeriksaan, serta mempertimbangkan faktor sosial dan klinis yang mungkin tidak tertangkap oleh sistem. Mereka juga bertanggung jawab menjelaskan pilihan penanganan dan berdiskusi dengan pasien. AI sebaiknya ditempatkan sebagai alat bantu, bukan pengganti penilaian profesional. Keputusan akhir memerlukan pertimbangan manusia, termasuk ketika rekomendasi sistem bertentangan dengan temuan pemeriksaan atau pengalaman klinis. Pengawasan tersebut membantu mencegah pasien menerima penanganan yang tidak tepat hanya karena keluaran teknologi dianggap objektif.
Perhatian juga perlu diberikan pada privasi dan keamanan data kesehatan.
Baca juga: Tantangan dalam Kepercayaan dan Kepatuhan Aset Digital | Tantangan Pencairan Bantuan Sosial KLJ di Jakarta | Polda Metro Jaya Jadi Contoh Penguatan Rantai Pasok MBG, Polri Dorong Jajaran Kembangkan Potensi Pangan Lokal
