Kota Denpasar | Tri Tito Karnavian mendorong agar rapat kerja Dekranas, TP PKK, dan Tim Pembina Posyandu diselenggarakan secara terpadu dalam satu forum. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Harian Dekranas, Ketua Umum TP PKK, sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu, ia mengajak ketiga lembaga menyatukan agenda koordinasi. Langkah ini mempertemukan organisasi-organisasi yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Melalui forum bersama, para peserta dapat membahas tata kelola lembaga secara terarah sekaligus melihat keterkaitan program yang dijalankan di berbagai wilayah Indonesia.
Pertemuan tersebut berlangsung pada Kamis, 22 Oktober 2026, di Bali Sunset Road Convention Center, Kota Denpasar, Bali. Kegiatan ini merupakan rapat penguatan tata kelola lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu se-Indonesia bagian tengah. Kehadiran perwakilan dari ketiga lembaga dalam satu kegiatan menyediakan ruang untuk bertukar pandangan, menyelaraskan pemahaman, serta membicarakan kebutuhan pengelolaan organisasi. Dengan koordinasi yang dilakukan bersama, setiap lembaga memiliki kesempatan untuk memahami arah pembahasan dan memastikan agenda masing-masing tetap mendapat perhatian.
Penggabungan rapat kerja ini menjadi yang pertama kali dilakukan bagi Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu. Integrasi tersebut diharapkan dapat membuat penggunaan anggaran lebih efisien, karena pembahasan dan koordinasi sejumlah lembaga dapat berlangsung dalam satu rangkaian kegiatan. Efisiensi yang dituju bukan berarti mengurangi substansi. Sebaliknya, setiap pokok bahasan tetap perlu dibicarakan secara memadai sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing organisasi. Pendekatan ini juga memberi peluang untuk membangun pemahaman bersama tanpa menghilangkan ciri serta mandat tiap lembaga. Forum terpadu dapat menjadi sarana untuk memperkuat tata kelola, menjaga kesinambungan koordinasi, dan mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di daerah. Dengan demikian, rapat bersama tersebut menandai upaya mengatur kerja kelembagaan secara lebih terintegrasi, sekaligus mempertahankan kedalaman pembahasan yang diperlukan.
Penyatuan forum kerja Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), serta Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu (TP Posyandu) didasarkan pada keterkaitan tanggung jawab kelembagaan yang dijalankan oleh para pendamping kepala daerah. Pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, sejumlah peran dalam organisasi tersebut diemban secara ex-officio oleh pendamping kepala daerah. Kondisi ini membuat koordinasi menjadi kebutuhan penting agar pelaksanaan tugas dapat berjalan selaras, tanpa menambah beban komunikasi melalui forum yang terpisah-pisah.
Melalui rapat yang diselenggarakan secara terpadu, para peserta diharapkan dapat membahas agenda bersama dengan lebih efektif. Pertemuan dalam satu rangkaian memberi ruang untuk menyampaikan perkembangan program, mengidentifikasi kebutuhan daerah, serta melihat peluang kerja sama antarlembaga. Informasi yang relevan dapat diterima pada waktu yang sama, sehingga tindak lanjut dan pembagian peran lebih mudah disepakati. Pola ini juga berpotensi mengurangi pengulangan pembahasan administratif, sekaligus membantu penggunaan waktu dan sumber daya secara lebih terarah.
Koordinasi yang lebih erat diperlukan karena beberapa program memiliki sasaran atau wilayah kerja yang bersinggungan. Kerja Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu dapat saling mendukung dalam mendorong kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan masyarakat, meskipun mandat masing-masing berbeda. Dengan komunikasi yang teratur, rencana kegiatan dapat diselaraskan, kebutuhan kelompok sasaran bisa dipetakan dengan lebih baik, dan dukungan dari pemerintah daerah dapat diarahkan secara konsisten. Penyelarasan tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program, bukan mencampuradukkan kewenangan.
Integrasi forum karena itu tidak dimaksudkan untuk menghapus kekhasan tanggung jawab setiap lembaga. Masing-masing tetap memiliki tujuan, struktur, program, dan pokok pembahasan yang perlu ditangani sesuai mandatnya. Rapat bersama menjadi sarana koordinasi, sementara substansi teknis dan keputusan dalam lingkup setiap organisasi tetap dibahas secara proporsional. Dengan menjaga batas peran tersebut, penyatuan pertemuan dapat menghadirkan efisiensi sekaligus memastikan identitas dan fungsi Dekranas, TP PKK, maupun TP Posyandu tetap terpelihara. Pendekatan ini menempatkan kolaborasi sebagai cara memperkuat kerja, bukan menggantikan karakter kelembagaan yang telah ada.
Dalam forum tersebut, Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Gizi Nasional menyampaikan strategi untuk memperkuat regulasi serta dukungan penganggaran daerah. Pembahasan ini menempatkan peran pemerintah daerah sebagai bagian penting dalam menjaga agar program Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu dapat berjalan secara berkelanjutan. Penguatan aturan dan dukungan anggaran dipandang sebagai unsur pendukung pelaksanaan program di tingkat daerah, sehingga agenda yang dibahas tidak hanya berkaitan dengan koordinasi forum, tetapi juga dengan kesiapan dukungan yang diperlukan. Dalam konteks tersebut, kementerian dan lembaga menyampaikan arah strategi yang terkait dengan regulasi dan penganggaran, dengan memperhatikan kebutuhan keberlanjutan ketiga program tersebut.
Dukungan regulasi menjadi salah satu perhatian karena pelaksanaan program di berbagai daerah memerlukan landasan yang dapat membantu kegiatan berjalan dengan lebih terarah. Sementara itu, dukungan penganggaran daerah turut dibahas sebagai unsur yang menunjang kesinambungan pelaksanaan. Kedua hal tersebut dipaparkan dalam forum sebagai bagian dari upaya mendukung Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu. Pembahasannya menggarisbawahi pentingnya dukungan pemerintah daerah bagi program-program tersebut, tanpa mengabaikan peran koordinasi kementerian dan lembaga yang hadir. Dengan demikian, penguatan aturan dan dukungan anggaran dibicarakan dalam satu rangkaian, sebagai hal yang sama-sama dibutuhkan untuk membantu kegiatan di daerah berlangsung secara optimal.
Perhatian terhadap keberlanjutan juga membuat pembahasan regulasi dan penganggaran relevan bagi pelaksanaan program dalam jangka panjang. Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu memiliki kegiatan yang perlu didukung agar manfaatnya dapat dirasakan di berbagai daerah. Karena itu, strategi yang disampaikan dalam forum diarahkan pada penguatan dukungan di tingkat daerah, baik melalui regulasi maupun penganggaran, sesuai pokok pembahasan yang disampaikan. Forum tersebut menjadi ruang untuk membahas dukungan yang dapat menunjang pelaksanaan program, sekaligus menegaskan bahwa keberlanjutan membutuhkan perhatian bersama. Dengan dukungan yang memadai, pelaksanaan ketiga program diharapkan dapat berlangsung lebih optimal di berbagai daerah, sejalan dengan tujuan forum kerja yang mempertemukan unsur terkait.
Tri Tito Karnavian menegaskan bahwa penyatuan forum kerja Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu tidak semata-mata dimaksudkan untuk menghemat anggaran maupun menyederhanakan koordinasi organisasi. Lebih dari itu, pertemuan bersama tersebut perlu menjadi ruang untuk bertukar gagasan, mengidentifikasi persoalan, dan merancang langkah yang menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan komunikasi yang terbangun lintas bidang, setiap organisasi dapat memahami hubungan pemberdayaan perajin, penguatan keluarga, dan pelayanan kesehatan dasar.
Ia berharap forum terpadu mampu mendorong lahirnya inovasi yang dapat diterapkan sesuai kondisi daerah. Program yang dirancang hendaknya tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi berangkat dari kebutuhan nyata warga dan memiliki hasil yang dapat dirasakan. Masukan dari pengurus serta kader di lapangan penting untuk memastikan kegiatan tepat sasaran, baik dalam mendukung usaha kerajinan, memperkuat ketahanan keluarga, maupun meningkatkan layanan posyandu. Pendekatan tersebut juga dapat membantu organisasi menentukan prioritas dan menggunakan sumber daya secara lebih efektif.
Relevansi program menjadi salah satu ukuran penting keberhasilan kolaborasi. Kegiatan yang sesuai dengan persoalan setempat berpeluang memberi manfaat berkelanjutan, sekaligus memperluas jangkauan pelayanan bagi masyarakat. Karena itu, sinergi antarlembaga diharapkan menghasilkan inisiatif yang tidak hanya berjalan baik di tingkat pusat, tetapi juga dapat disesuaikan dan dikembangkan oleh daerah. Pertukaran pengalaman antarkader pun dapat memperkaya pelaksanaan program, sehingga praktik yang berhasil di satu wilayah bisa menjadi inspirasi bagi wilayah lain.
Tri menyampaikan apresiasi kepada para pengurus dan kader daerah yang selama ini berkontribusi melalui kerja nyata di.
