CILACAP – Investigasi88.com
Penyaluran bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat di dua desa di Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, menjadi perhatian awak media. Pasalnya, dokumen surat jalan bantuan pangan yang diperlihatkan oleh pemerintah desa diduga belum dibubuhi tanda tangan petugas gudang Bulog.
Temuan tersebut bermula saat awak media melakukan pemantauan di Kantor Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, pada Jumat (25/9/2026). Saat itu, pemerintah desa setempat tengah melaksanakan kegiatan pembagian bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat penerima manfaat.
Bantuan pangan tersebut berupa beras yang dikemas dalam kantong berukuran 10 kilogram. Berdasarkan informasi yang diperoleh, setiap penerima manfaat mendapatkan tiga kantong beras dengan total berat mencapai 30 kilogram.
Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, awak media menemui Kepala Desa Menganti, Tumirah, di ruang kerjanya. Ia menjelaskan bahwa bantuan pangan tersebut merupakan program Badan Pangan Nasional yang pendistribusiannya dilakukan melalui Gudang Bulog Gumilir, Cilacap.
Selanjutnya, awak media meminta izin untuk melihat dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan beras dari Bulog kepada Pemerintah Desa Menganti.
Setelah mencermati dokumen tersebut, awak media mendapati kolom tanda tangan petugas gudang pada surat jalan belum terisi. Sementara itu, pihak transporter, pengemudi (driver), dan penerima dari pemerintah desa telah membubuhkan tanda tangan serta stempel pada dokumen tersebut.
Setelah dari Desa Menganti, awak media melanjutkan pemantauan ke Kantor Desa Karangkandri, Kecamatan Kesugihan. Di lokasi tersebut, pemerintah desa juga sedang melaksanakan pembagian bantuan pangan berupa beras dari Badan Pangan Nasional.
Awak media berupaya menemui kepala desa untuk meminta keterangan mengenai penyaluran bantuan tersebut. Namun, yang bersangkutan tidak berada di kantor desa saat kunjungan berlangsung.
Awak media kemudian meminta bantuan salah seorang perangkat desa di bagian pelayanan, yang enggan disebutkan namanya, untuk memperlihatkan dokumen Berita Acara Serah Terima bantuan pangan.
Dari pemeriksaan terhadap dokumen tersebut, awak media kembali mendapati kolom tanda tangan petugas gudang Bulog pada lembar surat jalan belum terisi.
Temuan serupa pada dokumen di dua desa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kelengkapan administrasi penyaluran bantuan pangan. Meski demikian, kondisi dokumen tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran tanpa klarifikasi dari pihak terkait.
Untuk mendapatkan penjelasan mengenai belum adanya tanda tangan petugas gudang pada surat jalan tersebut, awak media mendatangi Kantor Gudang Bulog Gumilir, Cilacap, sekitar pukul 14.00 WIB.
Namun, saat tiba di lokasi, awak media hanya ditemui oleh petugas keamanan bernama Iqbal yang berjaga di pos penjagaan.
Menurut keterangan Iqbal, kepala kantor beserta sejumlah staf sedang mengikuti rapat melalui Zoom dengan pihak pusat.
Sekitar pukul 17.00 WIB, awak media kembali berupaya menemui pihak pengelola Gudang Bulog Gumilir untuk meminta klarifikasi. Akan tetapi, awak media kembali bertemu dengan petugas keamanan yang sama.
Iqbal menyampaikan bahwa rapat melalui Zoom tersebut belum selesai.
Di sela-sela upaya konfirmasi itu, awak media melihat beberapa orang berada di sekitar kantor dalam suasana istirahat. Sejumlah orang terlihat merokok, sementara seorang perempuan berjilbab yang diduga merupakan staf kantor terlihat memberikan isyarat dengan menyilangkan kedua tangannya kepada petugas keamanan.
Peristiwa tersebut menjadi perhatian awak media. Namun, maksud dari isyarat yang diberikan belum diketahui secara pasti dan masih memerlukan penjelasan dari pihak yang bersangkutan.
Hingga berita ini disusun, awak media belum memperoleh keterangan langsung dari kepala kantor maupun petugas gudang Bulog Gumilir mengenai belum dibubuhkannya tanda tangan petugas gudang pada surat jalan bantuan pangan di Desa Menganti dan Desa Karangkandri.
Awak media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak Gudang Bulog Gumilir, pemerintah desa, maupun instansi terkait guna memperoleh penjelasan yang berimbang mengenai kelengkapan administrasi penyaluran bantuan pangan tersebut. (Redaksi/PRIMA)