Jakarta | Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta holding BUMN pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), atau ID Food, dan Perum Bulog segera menyerap telur yang dihasilkan peternak lokal. Permintaan itu disampaikan sebagai langkah untuk membantu pemasaran hasil produksi peternak sekaligus merespons keadaan yang dinilai mendesak. Amran menyebut nilai penyerapan yang diminta mencapai Rp30 miliar. Angka tersebut menjadi sasaran pembelian yang perlu ditindaklanjuti kedua badan usaha milik negara itu. Instruksi ini ditujukan agar telur peternak dapat segera dibeli, bukan sekadar dibahas dalam koordinasi lanjutan tanpa langkah nyata. Ia menekankan perlunya respons langsung dari pihak yang memiliki peran dalam pengelolaan pangan nasional.
Amran menyampaikan instruksi tersebut setelah bertemu dengan para peternak di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Selasa (27/10/2026). Pertemuan itu menjadi kesempatan bagi peternak untuk menyampaikan keadaan yang mereka hadapi dan mendorong adanya tindakan dari pemerintah serta BUMN pangan. Setelah mendengarkan aspirasi mereka, Amran meminta ID Food dan Bulog bergerak untuk membeli telur. Ia menggambarkan situasi yang disampaikan peternak sebagai darurat. Karena itu, menurut arahan tersebut, penyerapan tidak seharusnya menunggu proses yang berlarut-larut. Kedua perusahaan diminta memulai langkah pembelian pada hari itu juga, sebagai tanggapan segera atas kebutuhan yang disampaikan dalam pertemuan.
Permintaan tersebut menempatkan ID Food dan Bulog sebagai pihak yang diharapkan mengambil peran langsung dalam menyerap pasokan telur lokal. Nilai Rp30 miliar menunjukkan skala penyerapan yang diminta, sementara instruksi untuk segera bergerak menegaskan urgensi pelaksanaannya. Dengan adanya pembelian, hasil produksi peternak diharapkan memperoleh saluran penyerapan melalui badan usaha pangan milik negara. Namun, informasi yang disampaikan Amran dalam konteks pertemuan itu berfokus pada arahan pembelian dan besaran nilai yang dituju. Rincian mengenai mekanisme, jumlah telur, jadwal distribusi, maupun lokasi penyerapan tidak disampaikan. Pesan utamanya adalah agar kedua BUMN tidak menunda respons dan segera menindaklanjuti permintaan tersebut sesuai arahan Menteri Pertanian.
Permintaan agar ID Food dan Bulog menyerap telur peternak berangkat dari keluhan mengenai harga jual yang diterima di tingkat produsen. Peternak menyebut harga telur turun ke kisaran Rp20.000–Rp22.000 per kilogram. Angka tersebut berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP), yang ditetapkan sebesar Rp26.500 per kilogram. Selisih harga di lapangan dan acuan itu menjadi perhatian karena berpengaruh langsung pada nilai penjualan hasil usaha peternakan.
HAP berfungsi sebagai patokan dalam transaksi, sementara harga yang dilaporkan peternak menunjukkan kondisi yang mereka hadapi ketika menjual telur. Dengan harga Rp20.000–Rp22.000 per kilogram, nilai yang diterima berada Rp4.500 hingga Rp6.500 di bawah acuan, bergantung pada harga yang berlaku. Perbedaan ini menjadi latar belakang dorongan agar pemerintah dan badan usaha milik negara mengambil langkah untuk menyerap pasokan. Permintaan tersebut diarahkan kepada ID Food dan Bulog, dua BUMN yang diminta bergerak dalam penyerapan telur peternak.
Pembelian dalam jumlah besar oleh BUMN menjadi salah satu instrumen yang ditempuh untuk membantu menstabilkan harga. Melalui penyerapan, permintaan terhadap telur peternak dapat ditingkatkan, sehingga diharapkan membantu mengurangi tekanan pada harga jual di tingkat produsen. Langkah ini tidak mengubah angka HAP yang menjadi acuan, tetapi dapat menjadi upaya untuk mendekatkan kondisi transaksi di lapangan pada patokan tersebut. Karena itu, permintaan kepada ID Food dan Bulog berkaitan dengan kebutuhan untuk merespons keluhan harga yang berada di bawah HAP. Fokusnya adalah memastikan penyerapan berlangsung sebagai dukungan bagi peternak sekaligus bagian dari upaya menjaga kestabilan harga telur. Keluhan mengenai harga menjadi dasar bagi dorongan tersebut, sedangkan pembelian massal dipandang sebagai salah satu cara yang dapat digunakan untuk menanganinya. Besaran harga yang disampaikan peternak dan nilai HAP memberikan gambaran tentang jarak harga jual saat ini dengan acuan pembelian yang disebutkan. Dalam konteks itulah, keterlibatan BUMN melalui penyerapan diharapkan memberi dukungan pada pasar dan membantu memperbaiki keadaan harga di tingkat peternak.Penyerapan telur melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut disebut sebagai salah satu jalan untuk membantu menyerap produksi peternak. Program berskala nasional ini membutuhkan pasokan bahan pangan dalam jumlah besar, termasuk telur yang menjadi sumber protein. Dengan menghubungkan kebutuhan penyediaan makanan dengan hasil peternakan dalam negeri, MBG berpotensi membuka saluran pemasaran tambahan bagi telur lokal. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kelancaran penjualan ketika produksi meningkat, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pangan bergizi.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan telah berbicara dengan Kepala Badan Gizi Nasional mengenai peran MBG dalam menyerap telur. Pembahasan ini menempatkan koordinasi antarlembaga sebagai bagian penting dari upaya menghubungkan peternak dengan kebutuhan program. Penyerapan melalui MBG bukan semata-mata soal menyediakan komoditas, melainkan juga memastikan pasokan, distribusi, dan kebutuhan berjalan selaras. Apabila dirancang dengan baik, permintaan program dapat menjadi salah satu penopang pasar, terutama saat pasokan telur melimpah. Namun, mekanisme pelaksanaan dan koordinasi perlu diperjelas agar manfaatnya dapat dirasakan peternak secara nyata dan pasokan untuk program tetap terjaga.
Di luar solusi jangka pendek tersebut, Amran menekankan pentingnya membangun ekosistem peternakan yang lebih kuat untuk menghadapi produksi berlebih. Salah satu gagasan yang disebut adalah pembangunan fasilitas pengolahan telur menjadi tepung telur. Pengolahan ini dapat membuat telur lebih mudah disimpan dan dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan pangan, sehingga penyerapan tidak sepenuhnya bergantung pada penjualan telur segar. Fasilitas pengolahan juga berpotensi memberi nilai tambah pada hasil peternak dan membantu mengurangi tekanan ketika pasokan melampaui permintaan pasar. Agar langkah jangka panjang tersebut berjalan efektif, diperlukan dukungan investasi, pengelolaan, serta hubungan yang jelas peternak, pengolah, dan calon pengguna produk. Kombinasi pemanfaatan MBG dan pengembangan industri olahan dapat memperluas saluran serap sekaligus memperkuat ketahanan rantai pasok telur. Dengan demikian, penanganan kelebihan produksi dapat dilakukan melalui tindakan yang lebih terencana, bukan hanya respons sementara terhadap perubahan harga atau permintaan.
Pemerintah merencanakan pembangunan tiga pabrik pengolahan tepung telur sebagai salah satu upaya menyerap kelebihan produksi peternak ayam petelur. Rencana tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan telah dibahas bersama Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria serta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Pembahasan awal itu akan ditindaklanjuti dengan studi kelayakan untuk menilai kebutuhan, lokasi, kapasitas, dan skema pelaksanaan. Hasil studi diharapkan menjadi dasar bagi keputusan investasi dan tahapan pembangunan, termasuk penentuan pihak yang akan mengelola fasilitas. Dengan demikian, rencana tidak hanya berhenti pada pembahasan, tetapi dapat disiapkan secara terukur sesuai kebutuhan industri dan kondisi pasokan telur di dalam negeri.
Amran menyebut pembangunan pabrik diharapkan dapat dimulai pada 2027. Perkiraan waktu pengerjaan setiap fasilitas berkisar satu setengah tahun, dengan durasi maksimal sekitar dua tahun. Kebutuhan investasi awal diperkirakan mencapai Rp200 miliar untuk satu pabrik. Nilainya dapat meningkat menjadi sekitar Rp250 miliar apabila fasilitas tersebut juga dirancang untuk mengolah daging. Perbedaan biaya itu bergantung pada cakupan pengolahan dan kebutuhan fasilitas yang dibangun. Angka tersebut masih menjadi perkiraan awal dan akan dikaji lebih lanjut melalui studi kelayakan. Pemerintah perlu memastikan bahwa kapasitas, teknologi, serta pembiayaan yang dipilih sesuai dengan ketersediaan bahan baku dan kebutuhan pasar.
Fasilitas pengolahan diharapkan memberi saluran baru bagi telur berlebih, sehingga peternak memiliki alternatif pemasaran ketika produksi melampaui permintaan.
Baca juga: Kodim 1008 dan BPBD Terus Bergerak Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Padangin | Diduga Pangkalan LPG 3 Kg Desa Malik Makmur, Tabung Gas Bersubsidi Di Jual Ke Desa Lain, Diminta Pemdes Malik Makmur Dan APH, Tindak Tegas Pangkalan Yang Nakal. | Kebakaran Kembali Mengancam Kebun Warga, Babinsa Bersama Damkar dan Warga Bergerak Padamkan Api
