Kota Solo | Sejumlah orang yang mengatasnamakan Pejuang Merah Putih Indonesia mendatangi kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, di Solo, Jawa Tengah, pada Rabu, 28 Oktober 2026. Kedatangan rombongan tersebut menjadi perhatian karena mereka membawa desakan yang berkaitan dengan posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aksi itu diarahkan kepada Jokowi, bukan disampaikan sebagai tuntutan langsung kepada Gibran. Rombongan datang untuk meminta mantan presiden tersebut mengambil sikap mengenai jabatan putranya di pemerintahan.
Pokok tuntutan yang disampaikan adalah agar Jokowi meminta Gibran mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden. Dengan demikian, sasaran desakan dalam peristiwa itu adalah Jokowi sebagai ayah Gibran sekaligus tokoh yang didatangi di kediamannya. Rumusan ini penting untuk membedakan pihak yang menjadi tujuan permintaan dari pejabat yang disebut dalam tuntutan. Rombongan tidak datang untuk menyerahkan permintaan tersebut langsung kepada Gibran, melainkan menyampaikan desakan kepada Jokowi agar ia meminta putranya mengundurkan diri.
Peristiwa di Solo itu berlangsung di lingkungan kediaman Jokowi dan berpusat pada penyampaian sikap kelompok yang hadir. Informasi mengenai kejadian ini dapat dipahami melalui dua hal utama: siapa yang datang dan apa yang mereka minta. Mereka menyebut diri sebagai Pejuang Merah Putih Indonesia, sementara tuntutan mereka berkaitan dengan kelanjutan jabatan Gibran. Fokus aksi tersebut bukan sekadar kunjungan ke rumah seorang mantan presiden, melainkan upaya menyampaikan permintaan politik kepada Jokowi. Dalam pemberitaan, hubungan pihak yang dituju dan isi desakan perlu dijelaskan secara cermat agar tidak menimbulkan kesan bahwa Gibran menerima tuntutan itu secara langsung. Kedatangan berlangsung pada tanggal yang disebutkan, yakni Rabu, 28 Oktober 2026, di Solo, Jawa Tengah. Inti peristiwanya tetap pada permintaan agar Jokowi meminta Gibran mundur dari jabatan wakil presiden.Rombongan Pejuang Merah Putih tiba sekitar pukul 11.00 WIB di Gang Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Informasi waktu dan lokasi tersebut menempatkan kedatangan rombongan pada sebuah titik akses yang memiliki hubungan langsung dengan tujuan mereka, yakni kediaman Jokowi. Gang Kutai Utara disebut sebagai akses utama menuju rumah tersebut, sehingga lokasi kedatangan bukan sekadar penanda wilayah, melainkan jalur yang mengarah ke kediaman yang menjadi sasaran aksi.
Secara administratif, lokasi itu berada di Kelurahan Sumber, yang termasuk Kecamatan Banjarsari di Kota Solo. Penyebutan wilayah secara berurutan membantu memperjelas posisi Gang Kutai Utara: nama gang menunjukkan jalur spesifik, sedangkan kelurahan, kecamatan, dan kota memberikan konteks geografis yang lebih luas. Dengan demikian, kedatangan sekitar pukul 11.00 WIB dapat ditempatkan secara jelas, baik dari sisi waktu maupun alamat. Rombongan dilaporkan sampai di gang tersebut, yang menjadi akses utama menuju kediaman Jokowi.
Keterangan mengenai akses utama itu juga menjelaskan kaitan lokasi dengan tujuan kedatangan. Gang Kutai Utara merupakan jalur menuju kediaman Jokowi di kawasan tersebut, sehingga titik ini menjadi bagian penting dalam memahami rangkaian aksi Pejuang Merah Putih. Informasi yang tersedia menyebut waktu kedatangan sekitar pukul 11.00 WIB dan lokasi di Gang Kutai Utara, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Rincian tersebut memberi gambaran dasar mengenai tempat rombongan tiba, tanpa perlu menambahkan keterangan lain yang tidak tercantum dalam sumber. Penyebutan nama gang secara khusus juga membedakan titik kedatangan dari keterangan alamat yang lebih umum. Hubungan gang dan kediaman Jokowi menjadi penjelas utama mengapa lokasi tersebut disebut dalam laporan: gang itu merupakan akses utama menuju rumah. Karena itu, pembaca dapat memahami bahwa kedatangan terjadi di jalur yang menghubungkan kawasan sekitar dengan kediaman yang dituju, pada waktu yang disebutkan dalam laporan tersebut.
Setelah tiba di ujung gang yang mengarah ke kediaman Joko Widodo, perwakilan massa aksi Pejuang Merah Putih membacakan dua surat yang ditujukan kepada mantan presiden tersebut. Pembacaan surat menjadi bagian dari penyampaian sikap kelompok itu dalam aksi yang juga memuat desakan agar Gibran mundur. Di lokasi tersebut, para perwakilan menyampaikan isi surat kepada peserta aksi sebelum surat-surat itu diserahkan kepada pihak yang dituju. Dengan langkah tersebut, massa berupaya menyampaikan tuntutan dan kritik mereka secara tertulis, selain melalui kehadiran dan penyampaian sikap dalam aksi.
Juru bicara aksi, Bangun Satoto, menyebut kedua surat itu memuat sejumlah tuntutan dan kritik terhadap Jokowi. Ia menyampaikan bahwa pihaknya akan menyampaikan dua lembar surat. Keterangan tersebut menjelaskan jumlah dokumen yang dibawa sekaligus tujuan penyampaiannya, yakni agar isi tuntutan dan kritik kelompok dapat diterima oleh mantan presiden. Surat-surat itu menjadi saluran resmi bagi perwakilan massa untuk menyampaikan hal-hal yang mereka persoalkan. Dalam penyampaian di ujung gang, isi surat dibacakan sebagai bagian dari rangkaian aksi, sehingga pokok-pokok yang termuat di dalamnya dapat diketahui oleh peserta yang hadir.
Penekanan pada dua surat dan dua lembar dokumen menunjukkan bahwa penyampaian sikap dilakukan melalui materi tertulis yang ditujukan langsung kepada Jokowi. Bangun tidak merinci lebih jauh isi setiap tuntutan dalam keterangan tersebut, selain menyebut adanya sejumlah tuntutan dan kritik. Karena itu, pembacaan surat dapat dipahami sebagai upaya perwakilan massa untuk menghadirkan pesan mereka secara langsung dan terstruktur, tanpa mengubah pokok pernyataan yang disampaikan. Setelah massa mencapai ujung gang, momen pembacaan tersebut menandai tahapan penyampaian aspirasi kepada pihak yang mereka tuju. Surat-surat itu memuat posisi kelompok terhadap persoalan yang menjadi latar aksi, sementara desakan agar Gibran mundur menjadi bagian dari konteks kegiatan tersebut. Melalui dokumen itu, perwakilan Pejuang Merah Putih menyampaikan tuntutan dan kritik secara tertulis kepada mantan presiden.
Surat pertama, sebagaimana isi yang tersedia menjelaskannya, ditulis dengan tangan dan memuat permintaan kepada Joko Widodo agar tidak menyebut pihak-pihak yang mempertanyakan ijazahnya maupun ijazah Gibran Rakabuming Raka sebagai bagian dari “operasi politik” atau “penumpang gelap”. Dengan demikian, pokok surat yang dapat dipastikan dari keterangan tersebut adalah keberatan terhadap pelabelan atas orang-orang yang mengajukan pertanyaan mengenai keaslian atau persoalan ijazah. Informasi yang ada tidak menjabarkan nama penulis, tanggal penulisan, maupun rincian lain tentang proses penyampaian surat.
Permintaan dalam surat itu berfokus pada cara pihak yang dipersoalkan menggambarkan para penanya. Istilah “operasi politik” dapat dipahami sebagai label yang mengaitkan pertanyaan tersebut dengan agenda politik, sedangkan “penumpang gelap” merujuk pada sebutan bagi pihak yang dianggap memanfaatkan suatu keadaan untuk kepentingan tertentu. Namun, uraian yang tersedia hanya menyebut bahwa surat meminta Jokowi tidak menggunakan label-label itu terhadap pihak yang mempertanyakan ijazah Jokowi atau Gibran. Tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai alasan yang disampaikan penulis, bukti yang dirujuk, atau tanggapan dari pihak-pihak terkait.
Karena itu, isi surat pertama perlu disampaikan secara terbatas sesuai informasi yang ada: sebuah surat tulisan tangan menyuarakan permintaan agar pertanyaan tentang ijazah tidak serta-merta dihubungkan dengan “operasi politik” ataupun orang-orang yang disebut “penumpang gelap”. Keterangan ini tidak dengan sendirinya memastikan benar atau salahnya klaim mengenai ijazah, dan tidak memberikan dasar untuk menarik kesimpulan lebih luas tentang polemik tersebut. Bahan yang tersedia menjelaskan surat pertama saja. Tidak ada rincian yang dapat digunakan untuk menguraikan isi surat kedua, sehingga isi maupun maksud surat tersebut tidak dapat dipastikan dari informasi ini.
