Jakarta | Perkembangan kecerdasan buatan menjadi salah satu isu penting yang dibahas dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada September 2026. Perhatian ini mencerminkan semakin luasnya pengaruh AI terhadap ekonomi, layanan publik, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Namun, pembahasan di forum internasional juga menyoroti pertanyaan mendasar: apakah berbagai negara memiliki kesempatan yang sebanding untuk mengembangkan, mengakses, dan memperoleh manfaat dari teknologi tersebut?
PBB mengingatkan bahwa AI berpotensi memperlebar kesenjangan digital negara maju dan negara berkembang apabila akses terhadap infrastruktur, data, keterampilan, dan investasi terkonsentrasi pada sebagian kecil negara atau perusahaan. Negara yang memiliki pusat data, jaringan internet andal, tenaga ahli, serta kapasitas riset lebih besar dapat bergerak lebih cepat dalam mengadopsi teknologi. Sebaliknya, negara dengan sumber daya terbatas mungkin menghadapi hambatan biaya, ketergantungan pada penyedia asing, dan kurangnya tenaga terampil. Risiko semacam ini relevan bagi Indonesia, yang memiliki wilayah luas dan kondisi akses digital yang beragam.
Meski demikian, kekhawatiran tersebut bukan bukti bahwa kesenjangan pasti akan terjadi. AI juga dapat membuka peluang bagi negara berkembang, misalnya dengan mendukung layanan kesehatan, pembelajaran, produktivitas usaha, dan penyediaan informasi dalam berbagai bahasa. Hasilnya akan bergantung pada kebijakan, kesiapan infrastruktur, dan kemampuan masyarakat untuk menggunakan teknologi secara aman dan bermanfaat. Karena itu, pembahasan PBB menempatkan persoalan ini sebagai risiko yang perlu diantisipasi, bukan sebagai akibat yang tidak dapat dihindari.
Banyak negara mengakui potensi besar AI, tetapi belum memiliki pandangan seragam mengenai cara mengawasi risikonya, menetapkan tanggung jawab, atau memastikan manfaatnya tersebar secara merata. Perbedaan kepentingan dan tingkat kesiapan membuat kerja sama internasional menjadi penting. Bagi Indonesia, perhatian tersebut dapat menjadi dorongan untuk memperkuat konektivitas, pendidikan digital, riset, dan perlindungan publik. Dengan kebijakan inklusif, pengembangan AI dapat diarahkan agar peluangnya menjangkau lebih banyak kelompok, bukan hanya pihak yang sejak awal memiliki akses dan sumber daya paling besar.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menilai kecerdasan buatan memiliki potensi besar untuk mengubah kehidupan manusia. Perkembangan teknologi ini dapat membantu memajukan bidang kedokteran, mempercepat penemuan ilmiah, memperluas peluang, serta meningkatkan kualitas hidup. Potensi tersebut menjadikan AI salah satu kekuatan penting yang perlu dipahami dan dikelola secara cermat. Manfaatnya tidak hanya bergantung pada kemampuan teknologi, tetapi juga pada cara manusia mengembangkan dan menerapkannya. Dengan arah yang tepat, AI dapat mendukung kemajuan di berbagai bidang dan membuka ruang bagi lebih banyak orang untuk memperoleh manfaat dari inovasi.
Namun, potensi besar itu tidak menghilangkan kebutuhan untuk mengantisipasi risikonya. Dorongan terhadap inovasi perlu berjalan seiring dengan pengawasan dan pengamanan yang memadai. Tanpa keseimbangan tersebut, perkembangan AI dapat membawa konsekuensi yang merugikan, termasuk kehilangan pekerjaan bagi sebagian orang. Perubahan yang ditimbulkan teknologi dapat memengaruhi kehidupan dan kesempatan kerja, sehingga dampaknya perlu diperhatikan ketika sistem AI dirancang maupun digunakan. Pengawasan yang tepat juga penting agar pemanfaatan teknologi tidak membuka peluang bagi penyalahgunaan. Karena itu, pembahasan tentang manfaat AI perlu disertai perhatian serius terhadap cara mengendalikan risiko yang menyertainya.
Guterres juga mengingatkan bahwa AI berpotensi memperdalam kesenjangan digital. Apabila akses terhadap teknologi dan manfaatnya tidak tersebar secara seimbang, sebagian masyarakat dapat tertinggal sementara pihak lain memperoleh peluang lebih besar. Risiko ini relevan bagi Indonesia, tempat upaya memanfaatkan inovasi perlu mempertimbangkan siapa yang dapat mengakses dan memperoleh manfaat darinya. Menyeimbangkan kemajuan dengan pengamanan berarti tidak hanya mendorong pengembangan AI, tetapi juga memastikan adanya pengawasan yang layak terhadap penggunaannya. Perhatian pada kehilangan pekerjaan, kesenjangan digital, dan kemungkinan penyalahgunaan dapat membantu membentuk pendekatan yang lebih bertanggung jawab. Dengan demikian, manfaat AI dapat dikejar tanpa mengabaikan perlindungan yang diperlukan bagi masyarakat.
Dalam pembahasan tata kelola kecerdasan buatan, negara-negara menyampaikan penekanan yang berbeda sesuai perhatian masing-masing. Swiss, misalnya, menginginkan regulasi yang dapat membangun kepercayaan publik tanpa menghambat manfaat teknologi. Pendekatan ini berupaya menjaga keseimbangan: aturan diperlukan untuk memberi kepastian dan melindungi masyarakat, tetapi penerapannya juga perlu mempertimbangkan ruang bagi inovasi. Dengan demikian, pengembangan AI tidak dipandang hanya sebagai persoalan pembatasan, melainkan juga peluang yang perlu dikelola secara cermat.
Jepang menyoroti pentingnya kerja sama untuk menjamin keamanan sistem AI mutakhir. Perkembangan kemampuan teknologi yang cepat, menurut penekanan tersebut, membuat upaya keselamatan tidak cukup dilakukan secara terpisah oleh satu negara. Arab Saudi, sementara itu, memberi perhatian khusus pada etika dan penggunaan AI yang bertanggung jawab. Penekanan ini mencakup perlunya mempertimbangkan dampak pemanfaatan teknologi terhadap manusia serta memastikan bahwa penerapannya mengikuti prinsip-prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua posisi tersebut menunjukkan perhatian pada risiko, tetapi menyampaikannya melalui jalur yang berbeda: kerja sama untuk keselamatan dan penegasan prinsip etis.
Singapura mengusulkan pengujian teknologi, pembangunan kepercayaan, serta pelaporan insiden lintas negara sebagai bagian dari upaya tata kelola. Pengujian dapat membantu mengenali kelemahan sebelum sistem digunakan secara luas, sementara pelaporan insiden memungkinkan pihak lain belajar dari masalah yang muncul. Singapura juga memperingatkan bahwa risiko dapat meningkat seiring kemampuan sistem AI untuk beroperasi secara lebih otonom. Karena itu, pemantauan dan pertukaran informasi dinilai relevan ketika sistem dapat menjalankan tugas dengan tingkat campur tangan manusia yang lebih rendah. Rangkaian gagasan ini menggambarkan pendekatan yang menekankan kesiapan teknis dan koordinasi praktis.
Berbagai penekanan tersebut perlu dipahami sebagai posisi negara-negara yang disebutkan, bukan sebagai kebijakan global yang telah disepakati bersama. Perbedaan pandangan memperlihatkan bahwa tata kelola AI mencakup beragam kebutuhan, mulai dari menjaga kepercayaan dan mendukung inovasi hingga meningkatkan keamanan, etika, pengujian, serta respons terhadap insiden. Bagi Indonesia, memahami variasi pendekatan ini dapat membantu membaca perdebatan internasional tanpa menganggap satu model berlaku bagi semua konteks. Pilihan kebijakan tetap perlu mempertimbangkan keadaan nasional, kapasitas pengawasan, dan kebutuhan masyarakat yang terdampak oleh perkembangan AI.
Presiden Majelis Umum PBB Khalilur Rahman menyampaikan pesan yang menempatkan inovasi dan kehati-hatian sebagai dua hal yang perlu berjalan bersama dalam perkembangan kecerdasan buatan (AI). Menurut pandangan tersebut, dunia tidak seharusnya menutup pintu bagi teknologi baru hanya karena AI dapat menimbulkan risiko. Inovasi tetap memiliki ruang untuk berkembang, sementara masyarakat dan lembaga perlu bersiap menghadapi konsekuensi yang mungkin muncul dari penggunaannya. Sikap ini menghindari pilihan yang terlalu sederhana menerima seluruh perkembangan tanpa batas atau menghentikannya sepenuhnya.
Namun, keterbukaan terhadap inovasi bukan berarti membiarkan penerapan AI berlangsung tanpa aturan. Kerangka pengaturan diperlukan untuk mengantisipasi dampak negatif dan membantu memastikan bahwa penggunaan teknologi dapat dipertanggungjawabkan. Pesan tersebut menggarisbawahi perlunya perhatian terhadap cara AI digunakan, bukan semata-mata terhadap kemampuan teknologinya. Tanpa pengawasan yang memadai, keputusan yang melibatkan sistem AI dapat memengaruhi orang atau masyarakat tanpa penjelasan yang cukup mengenai proses dan dasar keputusan itu. Karena itu, pembahasan tentang manfaat inovasi perlu disertai perhatian terhadap tata kelola, keterbukaan, dan pihak yang bertanggung jawab.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menekankan bahwa persoalan utamanya bukanlah teknologi itu sendiri, melainkan lemahnya pertanggungjawaban dan pengawasan atas penggunaannya. Risiko menjadi lebih besar ketika keputusan yang dibuat dengan bantuan AI tidak transparan, sehingga pihak yang terdampak sulit memahami bagaimana keputusan tersebut dihasilkan atau siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban.
Baca juga: Pemko Langsa, Percepat Input Data SIKN-JIKN, Dorong Tata Kelola Kearsipan Digital Yang Akuntabel | Tingkatkan Sinergitas TNI-Polri, Kapolres Simalungun Hadiri Bazar Murah Peringatan HUT TNI Ke-81 di Rambung Merah | Membangun Tata Kelola Digital yang Efisien di Telekomunikasi Indonesia
