Probolinggo – Aksi unjuk rasa dengan cara unik dan damai digelar Aliansi LEGAM di depan Gedung DPRD Kabupaten Probolinggo. Aliansi yang terdiri atas sejumlah lembaga kontrol sosial tersebut menggelar tahlil bersama sebagai bentuk kritik terhadap fungsi pengawasan DPRD, khususnya terkait anggaran kunjungan ke Tiongkok yang dinilai belum mendapatkan penjelasan secara transparan.
Dalam aksi tersebut, massa membentangkan spanduk berwarna biru dongker dengan tulisan berwarna emas, “Turut Berduka Cita Atas Matinya Fungsi Pengawasan DPRD Kab. Probolinggo.”
Pesan pada spanduk itu menjadi simbol kekecewaan Aliansi LEGAM terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan lembaga legislatif di Kabupaten Probolinggo. Melalui pendekatan yang berbeda dari demonstrasi pada umumnya, massa menyampaikan kritik melalui doa dan tahlil bersama.
Usai pelaksanaan tahlil, aksi dilanjutkan dengan dialog dan sesi tanya jawab antara peserta aksi dan Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo, Oka Mahendra Jati Kusuma, yang akrab disapa Mas Oka.
Dalam dialog tersebut, Oka menanggapi kritik yang disampaikan massa terkait fungsi pengawasan DPRD.
“Pengawasan DPRD Kabupaten Probolinggo itu tidak mati-mati amat,” ujar Oka di hadapan peserta aksi dan awak media. Rabu (21/10/26)
Pernyataan tersebut disampaikan dalam suasana dialog yang relatif santai. Meski demikian, kritik yang disampaikan Aliansi LEGAM menyoroti pentingnya optimalisasi fungsi pengawasan DPRD terhadap penggunaan anggaran daerah.
Aliansi LEGAM menilai fungsi pengawasan merupakan salah satu tugas penting DPRD dalam memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Sorotan terhadap anggaran kunjungan ke Tiongkok juga menjadi bagian dari tuntutan agar penggunaan anggaran tersebut dijelaskan secara terbuka, termasuk tujuan kegiatan, besaran anggaran, manfaat yang diperoleh, serta bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.
Dalam konteks tersebut, masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Aksi tahlil yang digelar Aliansi LEGAM menjadi bentuk penyampaian aspirasi melalui cara damai. Kritik tersebut diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi DPRD Kabupaten Probolinggo untuk memperkuat pengawasan terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran daerah.
Masyarakat pun menantikan tindak lanjut konkret dari DPRD, terutama dalam memastikan setiap penggunaan uang rakyat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan publik.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat penjelasan lebih lanjut dalam materi yang diterima mengenai rincian anggaran kunjungan ke Tiongkok maupun hasil pengawasan DPRD terhadap kegiatan tersebut.
Dengan demikian, klarifikasi dari pihak DPRD mengenai anggaran dan mekanisme pengawasannya menjadi penting agar persoalan ini dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat. (Redaksi)