Jakarta | Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengajak seluruh elemen bangsa merawat persatuan melalui kerja nyata, bukan sekadar menjadikannya semboyan. Pesan tersebut disampaikan dalam pidato peringatan 98 tahun Sumpah Pemuda di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (28/10). Dasco hadir didampingi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan bahwa persatuan perlu tampak dalam sikap, keputusan, serta tindakan yang membawa manfaat bagi masyarakat. Nilai kebangsaan, menurut pesan yang disampaikan, tidak cukup diulang dalam upacara atau pidato, tetapi harus menjadi landasan untuk bekerja bersama menghadapi persoalan bangsa.
Semangat Sumpah Pemuda dipandang sebagai pijakan penting bagi DPR dalam menjalankan mandatnya. Dasco menekankan bahwa nilai persatuan perlu tercermin dalam proses legislasi dan pengawasan, dua fungsi parlemen yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan publik. Dalam pembahasan undang-undang, kepentingan masyarakat luas perlu ditempatkan di atas perbedaan kelompok maupun kepentingan politik jangka pendek. Sementara itu, fungsi pengawasan harus dijalankan secara bertanggung jawab agar pelaksanaan kebijakan tetap berpihak pada kebutuhan rakyat. Dengan cara tersebut, semangat yang diwariskan para pemuda pada 1928 dapat hadir dalam kerja kelembagaan, bukan berhenti sebagai ingatan historis.
Ajakan itu juga disampaikan dalam konteks ketidakpastian global yang dapat memunculkan tekanan ekonomi, sosial, dan politik. Situasi demikian menuntut bangsa untuk menjaga kebersamaan sekaligus memperkuat kemampuan menghadapi perubahan. Bagi DPR, persatuan bukan berarti meniadakan perbedaan pandangan. Sebaliknya, perbedaan dapat dikelola melalui dialog, pertimbangan yang terbuka, dan keputusan yang mengutamakan kepentingan nasional. Kerja parlemen yang inklusif dan terukur diharapkan membantu menjaga kepercayaan masyarakat serta menghasilkan kebijakan yang relevan. Peringatan Sumpah Pemuda, dengan demikian, menjadi pengingat bahwa komitmen kebangsaan perlu diwujudkan secara konsisten dalam tugas sehari-hari, termasuk dalam merumuskan aturan dan memastikan kebijakan berjalan sebagaimana mestinya.
Dasco mengingatkan bahwa Sumpah Pemuda pada 1928 lahir dari kesadaran para pemuda yang berasal dari latar belakang berbeda. Mereka membawa identitas daerah, bahasa, dan pengalaman masing-masing, tetapi memilih bertemu dalam satu ikrar tentang tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia. Perbedaan itu tidak dihapuskan; para pemuda justru menempatkannya dalam cita-cita bersama yang lebih besar. Dengan mengesampingkan kepentingan kelompok, mereka menunjukkan bahwa persatuan dapat dibangun melalui kesediaan untuk mendahulukan masa depan bangsa.
Makna tersebut, menurut Dasco, tidak berhenti sebagai catatan sejarah atau seremoni tahunan. Semangat para pengikrarnya tetap relevan saat Indonesia menghadapi beragam tantangan, termasuk ketegangan global yang dapat merambat ke kehidupan masyarakat. Perubahan situasi internasional berpotensi memengaruhi perdagangan, harga kebutuhan, ketersediaan energi, dan stabilitas ekonomi. Dampak akhirnya dapat dirasakan oleh keluarga dalam pengelolaan pengeluaran sehari-hari, sehingga persoalan global bukan sesuatu yang terpisah dari kepentingan warga.
Dalam keadaan demikian, persatuan perlu tampak dalam cara para pemangku kepentingan membaca masalah dan menentukan langkah. Dasco menekankan pentingnya kemampuan negara mengambil keputusan yang tepat, cepat, dan adil. Tepat berarti kebijakan disusun berdasarkan keadaan serta kebutuhan yang nyata; cepat berarti respons hadir sebelum dampak meluas; sedangkan adil mengharuskan pertimbangan kepentingan masyarakat secara luas, bukan hanya kelompok tertentu. Ketiga prinsip itu saling berkaitan dan menjadi ukuran apakah semangat kebangsaan benar-benar hadir dalam kerja pemerintahan dan parlemen.
Pengingat tersebut juga menempatkan kerja parlemen dalam kerangka tanggung jawab bersama. Perbedaan pandangan politik tetap wajar, tetapi tidak seharusnya menghalangi upaya mencari jalan keluar bagi persoalan publik. Seperti generasi muda 1928 yang menyatukan tekad tanpa harus memiliki latar belakang seragam, para wakil rakyat dapat membawa aspirasi beragam sambil menjaga tujuan bersama. Persatuan, dalam pemaknaan ini, bukan sekadar ungkapan, melainkan kemampuan bekerja sama, merumuskan kebijakan yang melindungi masyarakat, dan memastikan keputusan negara memberi manfaat secara proporsional di tengah ketidakpastian.
Dalam menanggapi kabut asap lintas batas, Dasco menilai perhatian Malaysia dan Singapura patut dihargai sebagai pengingat bahwa persoalan lingkungan dapat berdampak melampaui wilayah satu negara. Namun, penanganan tidak boleh berhenti pada respons terhadap sorotan dari luar. Perlindungan warga yang terdampak, terutama mereka yang terpapar asap dan menghadapi gangguan kesehatan maupun aktivitas sehari-hari, harus menjadi prioritas. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan langkah pencegahan serta penanganan berjalan nyata, terukur, dan berpihak kepada masyarakat.
Dasco juga mendorong parlemen-parlemen ASEAN mempererat kerja sama secara berkelanjutan, bukan hanya berkumpul atau berkoordinasi ketika krisis sudah terjadi. Dialog antarlembaga legislatif dapat membantu membangun pemahaman bersama, memperkuat pengawasan, dan mendorong kebijakan lintas negara yang lebih siap menghadapi persoalan lingkungan. Ia mengingatkan bahwa kritik sebaiknya dijawab dengan kerja yang dapat diuji, bukan dengan ketersinggungan. Bagi Dasco, sikap terbuka terhadap masukan memberi ruang bagi evaluasi, sedangkan hasil kerja yang jelas menjadi dasar untuk menunjukkan keseriusan dalam mengatasi masalah.
Pesan tersebut sejalan dengan ajakannya kepada partai politik dan fraksi agar mampu berdiri bersama ketika bangsa membutuhkan. Perbedaan pandangan tetap dapat hadir dalam demokrasi, tetapi kepentingan publik perlu menjadi titik temu. Parlemen, menurutnya, juga harus ikut membenahi tata kelola negara melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang dijalankan secara bertanggung jawab. Pada Masa Persidangan I, DPR RI bersama pemerintah menyetujui tiga undang-undang yang berkaitan dengan reforma agraria, pelindungan ketenagakerjaan, dan Satu Data Indonesia. Ketiganya mencerminkan upaya memperkuat kebijakan publik di sejumlah bidang penting.
Memasuki Masa Persidangan II, empat rancangan undang-undang akan dibahas, yakni mengenai keamanan dan ketahanan siber, masyarakat adat, administrasi kependudukan, serta perampasan aset. Dasco menekankan pentingnya prinsip due process of law dalam pembahasan RUU perampasan aset. Penegakan hukum yang tegas tetap harus mengikuti prosedur dan menjamin perlindungan hak. Dengan demikian, upaya memberantas kejahatan tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang. Agenda legislasi dan kerja sama regional, pada akhirnya, perlu ditopang oleh akuntabilitas serta komitmen untuk melayani warga.
Dalam menghubungkan empat agenda pembahasan, Dasco menempatkan kualitas data sebagai landasan penting bagi kerja bersama. Ia mengaitkannya dengan kerangka Satu Data Indonesia, yang mendorong keselarasan informasi, keterpaduan kebijakan, dan koordinasi antarlembaga. Menurutnya, data yang akurat dan dapat digunakan bersama membantu parlemen memahami kebutuhan masyarakat secara lebih utuh. Dengan dasar itu, pembahasan berbagai agenda tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan dapat saling menguatkan dalam merumuskan keputusan yang tepat sasaran. Gagasan tersebut dirangkumnya melalui seruan, “satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu data Indonesia”. Seruan ini menegaskan bahwa persatuan juga perlu diwujudkan melalui kesepahaman atas fakta dan kepentingan bersama. Satu data bukan sekadar urusan teknis, tetapi bagian dari upaya membangun kepercayaan dan memastikan kebijakan publik berpijak pada kondisi nyata di berbagai wilayah Indonesia.
Pesan persatuan itu, lanjut Dasco, perlu dijaga dan diteruskan oleh generasi muda. Ia mengajak anak muda merawat watak bangsa dalam menghadapi perubahan dan perbedaan: berani tanpa gegabah, terbuka tanpa tunduk, serta bersatu tanpa kehilangan nalar kritis. Sikap berani dibutuhkan untuk menyampaikan gagasan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, tetapi keberanian harus disertai pertimbangan yang matang. Keterbukaan memungkinkan dialog dan pembelajaran, sementara kemandirian menjaga agar bangsa tidak kehilangan jati diri. Pada saat yang sama, persatuan tidak berarti meniadakan pertanyaan atau kritik. Nalar kritis justru membantu masyarakat menilai informasi, menguji kebijakan, dan mencari jalan keluar yang lebih baik.
Baca juga: Kapolri Bersama Gus Baha: Jaga Persatuan agar Indonesia Terus Tumbuh dan Maju | NGAJI KEBANGSAAN, KAPOLRI AJAK POLRI DAN ULAMA PERKUAT PERSATUAN BANGSA
