Bekasi | Pemerintah pusat memprioritaskan percepatan pembangunan flyover Bulak Kapal di Bekasi Timur, Kota Bekasi, sebagai langkah untuk menangani persoalan lalu lintas sekaligus memperkuat keselamatan di kawasan perlintasan kereta. Proyek dengan nilai anggaran Rp188 miliar ini diarahkan untuk mengurai kemacetan kronis yang selama ini terjadi ketika kendaraan harus berhenti menunggu kereta melintas. Dengan memisahkan arus kendaraan dari jalur rel, flyover diharapkan dapat membuat perjalanan di sekitar Bulak Kapal lebih lancar dan mengurangi antrean yang berulang. Upaya tersebut juga ditujukan untuk menekan potensi kecelakaan pada perlintasan sebidang, tempat pergerakan kereta dan lalu lintas jalan bertemu.
Arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu dasar percepatan proyek tersebut. Pemerintah menargetkan pembangunan dimulai pada November 2026 dan selesai pada triwulan pertama 2028. Target ini menempatkan flyover Bulak Kapal sebagai proyek infrastruktur yang perlu disiapkan secara terkoordinasi agar tahapan pelaksanaan dapat berjalan sesuai jadwal. Kehadiran jalur layang bukan hanya ditujukan untuk mengurangi waktu tunggu pengendara, tetapi juga untuk menciptakan pemisahan yang lebih aman kendaraan dan perjalanan kereta. Bagi masyarakat yang menggunakan jalan di kawasan itu, kelancaran arus dapat membantu mengurangi gangguan perjalanan harian, terutama saat kereta melintas dengan frekuensi tinggi.
AHY menjelaskan bahwa perjalanan KRL di kawasan tersebut berlangsung setiap lima menit. Frekuensi yang tinggi itu membuat palang perlintasan perlu kerap ditutup, sehingga arus lalu lintas darat berulang kali tertahan. Kondisi tersebut memperlihatkan hubungan langsung padatnya perjalanan kereta dan kemacetan di jalan, sekaligus menegaskan perlunya solusi infrastruktur yang memisahkan kedua arus. Insiden kecelakaan kereta di dekat Stasiun Bekasi Timur juga menjadi alarm mengenai pentingnya keselamatan di sekitar jalur rel. Tanpa menambahkan rincian yang belum tersedia, kejadian itu mengingatkan bahwa risiko di perlintasan sebidang perlu ditangani dengan serius. Karena itu, percepatan pembangunan flyover Bulak Kapal diharapkan menjawab kebutuhan mobilitas dan keselamatan secara bersamaan, dengan tetap berpegang pada target waktu yang telah ditetapkan pemerintah.
Pendanaan pembangunan Flyover Bulak Kapal dibagi pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Bekasi, dengan tanggung jawab yang berbeda. Pemerintah pusat menanggung biaya pembangunan fisik proyek tersebut sebesar Rp188 miliar. Sementara itu, Pemerintah Kota Bekasi bertanggung jawab menyiapkan lahan melalui pembebasan sebanyak 76 bidang tanah, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp126 miliar. Pembagian ini menjadi bagian penting dari persiapan proyek, karena pembangunan konstruksi dan ketersediaan lahan perlu berjalan seiring sebelum pekerjaan fisik dapat dimulai.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono menyampaikan bahwa proses pembebasan lahan terus berlangsung. Dari total 76 bidang yang dibutuhkan, sebanyak 40 bidang telah selesai dibayar. Adapun 36 bidang lainnya masih berada dalam proses pembayaran. Pemerintah kota menargetkan seluruh pembayaran lahan tersebut dapat diselesaikan pada November tahun ini. Penyelesaian sesuai target diharapkan mendukung tahapan persiapan berikutnya, sekaligus memberi kepastian mengenai kesiapan bidang tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan flyover.
Proses pengadaan tanah memerlukan koordinasi pemerintah kota, pemerintah pusat, dan para pemilik bidang terdampak. Selain pembayaran, pendataan dan penanganan aset juga perlu dipastikan agar kebutuhan lahan proyek dapat ditangani dengan jelas. Karena itu, perkembangan setiap bidang menjadi perhatian dalam rangkaian persiapan. Pemerintah kota menjalankan tanggung jawab pembebasan lahan, sedangkan pemerintah pusat menyediakan anggaran untuk pekerjaan fisik. Kedua unsur tersebut saling berkaitan dalam mendukung pelaksanaan proyek sesuai rencana.
Komitmen koordinasi juga disampaikan AHY. Ia menyatakan akan mengawal komunikasi bersama Wali Kota Bekasi untuk memastikan persoalan terkait kebutuhan lahan dapat ditindaklanjuti. Apabila terdapat aset tanah milik pemerintah yang terdampak pembangunan, AHY berkomitmen segera mengoordinasikan penanganannya. Langkah tersebut diperlukan agar status aset dan proses administrasinya dapat diperjelas bersama pihak terkait. Dengan koordinasi yang berlangsung, pemerintah berharap kendala yang muncul dalam penyiapan lahan dapat diketahui dan diselesaikan secara terarah, sejalan dengan target penyelesaian pembebasan tanah pada November.
Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Roy Rizali Anwar, menyampaikan bahwa proyek flyover Bulak Kapal memasuki tahap konstruksi fisik setelah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan. Dokumen tersebut dijadwalkan keluar pada awal November 2026 dan menjadi penanda resmi dimulainya pekerjaan di lapangan. Dengan demikian, November menjadi titik awal yang direncanakan untuk pelaksanaan konstruksi, bukan sekadar tahap persiapan administrasi. Penerbitan SPMK juga menjadi dasar bagi pelaksana untuk menjalankan pekerjaan sesuai kontrak dan tahapan teknis yang telah disusun. Jadwal itu disampaikan sebagai rencana proyek, sehingga pelaksanaan tetap mengikuti kesiapan persyaratan dan kondisi pekerjaan.
Setelah tahap fisik dimulai, pekerjaan diperkirakan berlangsung selama 16 bulan. Rentang waktu tersebut mencakup pelaksanaan konstruksi yang diperlukan untuk membangun flyover, berdasarkan perencanaan proyek saat ini. Pemerintah menargetkan pekerjaan selesai pada triwulan pertama 2028. Target penyelesaian itu menjadi acuan dalam mengatur tahapan pekerjaan, pengawasan, serta koordinasi para pihak yang terlibat. Selama periode konstruksi, pelaksanaan di lapangan perlu berjalan selaras dengan rencana teknis dan kesiapan area proyek. Perkiraan durasi 16 bulan dan sasaran penyelesaian pada awal 2028 merupakan jadwal yang disampaikan dalam keterangan pemerintah, bukan kepastian bahwa setiap tahapan akan berlangsung tanpa penyesuaian.
Roy juga menyebut percepatan pekerjaan dapat diupayakan apabila sejumlah prasyarat pendukung telah diselesaikan. Dua hal yang menjadi perhatian ialah pembebasan lahan dan penanganan utilitas yang berada di area proyek. Keduanya perlu dituntaskan agar kegiatan konstruksi dapat berjalan lebih lancar dan tidak terhambat oleh akses lahan atau jaringan utilitas yang masih harus dipindahkan maupun ditangani. Upaya mempercepat pelaksanaan tersebut bergantung pada penyelesaian prasyarat, sehingga tidak berarti jadwal baru telah ditetapkan. Pemerintah belum menyampaikan perubahan terhadap perkiraan durasi maupun target penyelesaian yang ada. Untuk saat ini, acuan waktunya tetap dimulai dengan penerbitan SPMK pada awal November 2026, dilanjutkan pekerjaan fisik sekitar 16 bulan, dengan sasaran selesai pada triwulan pertama 2028.
Plt. Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum, Gatot Sukmara, menyampaikan bahwa flyover Bulak Kapal direncanakan membentang sekitar 500 meter. Panjang tersebut menjadi gambaran awal dimensi jembatan yang akan dibangun untuk melintasi jalur kereta api di kawasan tersebut. Rancangan teknisnya, menurut Gatot, mengikuti standar yang ditetapkan PT Kereta Api Indonesia (KAI), sehingga kebutuhan operasional dan keselamatan perjalanan kereta menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk serta posisi struktur. Penyesuaian terhadap ketentuan perkeretaapian diperlukan karena flyover berada tepat di atas jalur rel yang tetap digunakan untuk perjalanan kereta.
Salah satu aspek utama dalam rancangan adalah jarak aman bagian bawah jembatan dan jalur rel. Batas ketinggian aman yang direncanakan mencapai 7,5 meter dari jalur kereta. Ruang bebas itu diperlukan untuk mengakomodasi jaringan listrik tegangan tinggi di atas rel, sekaligus memberi jarak yang memadai bagi perlengkapan kereta yang melintas. Ketentuan tersebut membantu memastikan struktur flyover tidak mengganggu prasarana perkeretaapian. Perhitungan ketinggian juga menjadi bagian dari koordinasi teknis agar rancangan jalan layang dapat memenuhi kebutuhan pengguna jalan tanpa mengurangi ruang yang dibutuhkan operasional kereta.
Gatot juga menyebut struktur atas flyover direncanakan memiliki ketebalan sekitar 2 meter. Ukuran tersebut merupakan bagian dari konfigurasi jembatan yang harus dipadukan dengan batas ruang aman di atas rel serta standar PT KAI. Dengan mempertimbangkan panjang bentang, ketebalan struktur, dan jarak bebas, rancangan keseluruhan diarahkan untuk menjaga keselamatan di area perlintasan.
