Jakarta | Gerakan Kristiani Indonesia Raya (Gekira), organisasi sayap Partai Gerindra, menegaskan komitmennya untuk membantu menghubungkan visi dan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan masyarakat. Upaya tersebut terutama diarahkan kepada umat Kristiani, agar informasi mengenai kebijakan dan agenda pemerintah dapat disampaikan secara lebih dekat melalui komunikasi para kader di lingkungan masing-masing. Peran ini juga menjadi bagian dari keterlibatan organisasi dalam menjelaskan arah perjuangan partai kepada publik.
Komitmen itu disampaikan Ketua Umum Gekira, Nikson Silalahi, ketika memberikan arahan politik kepada kader se-Kalimantan Utara dalam Musyawarah Daerah (Musda) di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, pada Rabu (28/10). Keterangan mengenai pernyataan tersebut diterima di Jakarta pada Kamis. Dalam kesempatan itu, Nikson menekankan pentingnya kader memahami peran organisasi serta mampu menyampaikan pesan politik secara jelas kepada masyarakat yang mereka temui.
Nikson menyebut kader Gekira sebagai duta umat Kristiani di Gerindra. Sebutan tersebut mencerminkan posisi kader sebagai penghubung komunitas Kristiani dan partai, sekaligus sebagai pihak yang menerangkan perjuangan Gerindra serta Prabowo. Dengan komunikasi yang terbuka dan mudah dipahami, kader diharapkan dapat membantu masyarakat mengenali visi dan program pemerintah, tanpa melepaskan tanggung jawab untuk menjaga hubungan baik di tengah keberagaman.
Arahan di Musda itu menempatkan kerja komunikasi sebagai salah satu tugas penting Gekira di daerah. Kader tidak hanya membawa informasi tentang program pemerintahan, tetapi juga perlu menjelaskan pesan partai secara bertanggung jawab kepada konstituen. Melalui peran tersebut, Gekira berupaya memperkuat keterhubungan pemerintah, Gerindra, dan umat Kristiani, sekaligus mendorong dialog yang menghargai perbedaan. Komitmen ini menjadi landasan bagi kader Kalimantan Utara untuk menjalankan tugas organisasi dan memperkenalkan perjuangan partai di tengah masyarakat.
Nikson menilai tanggung jawab kader tidak berhenti pada kehadiran dalam rapat, kegiatan kepartaian, atau agenda organisasi yang bersifat formal. Kader juga perlu hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dan membangun hubungan yang dekat dengan berbagai lingkungan. Dengan cara itu, komunikasi mengenai program Prabowo dapat berlangsung secara lebih terbuka, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan warga.
Lingkup pendekatan tersebut mencakup keluarga, gereja, serta komunitas masyarakat di sekitar kader. Interaksi langsung memberi kesempatan untuk mendengar aspirasi, memahami persoalan yang dihadapi, dan menjelaskan informasi secara wajar tanpa memaksakan pandangan. Menurut Nikson, kader dapat menjadi penghubung program pemerintah dan masyarakat apabila mereka mampu menyampaikan pesan dengan jelas sekaligus menghargai perbedaan pendapat. Hubungan yang terawat juga membantu menjaga persatuan di tengah keberagaman latar belakang dan pilihan politik.
Peran kader kini turut mencakup ruang digital, tempat percakapan publik berkembang dengan cepat dan informasi mudah menyebar. Media sosial dapat digunakan untuk mengenalkan program, merespons pertanyaan, serta berpartisipasi dalam diskusi yang membentuk opini publik. Namun, kecepatan berbagi informasi perlu diimbangi kehati-hatian. Nikson mengimbau kader agar hanya menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan memeriksa kebenarannya sebelum membagikannya kepada orang lain.
Imbauan tersebut penting karena unggahan yang belum terverifikasi dapat menimbulkan kesalahpahaman dan memperkeruh hubungan di masyarakat. Sebelum meneruskan sebuah pesan, kader perlu menelusuri sumber, konteks, dan waktu penerbitannya, serta membandingkannya dengan rujukan yang tepercaya. Mereka juga sebaiknya membedakan fakta yang didukung bukti dari opini pribadi atau tafsiran, dan mengenali kemungkinan disinformasi yang sengaja dibuat untuk menyesatkan.
Kemampuan memilah informasi dengan demikian menjadi bagian dari tanggung jawab politik, bukan sekadar kecakapan menggunakan teknologi. Kader yang cermat dapat membantu menciptakan percakapan digital yang lebih sehat, mengurangi penyebaran kabar keliru, dan menjaga kepercayaan publik. Kehadiran yang konsisten, baik dalam interaksi langsung maupun di media sosial, memungkinkan kader memperkenalkan program secara bertanggung jawab sambil merawat persatuan masyarakat.
Nikson menjelaskan literasi politik dengan mengutip ungkapan yang kerap dikaitkan dengan Bertolt Brecht tentang bahaya orang yang buta politik. Pesan tersebut, menurutnya, tidak hanya mengingatkan masyarakat agar mengetahui nama partai, tokoh, atau jadwal pemilu. Literasi politik berarti memahami bagaimana keputusan publik dibuat dan bagaimana keputusan itu dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman tersebut, warga dapat melihat bahwa politik bukan urusan yang jauh dari kebutuhan keluarga, melainkan bagian dari berbagai pilihan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Contohnya dapat ditemukan pada harga pangan, biaya pendidikan, mutu layanan kesehatan, kesempatan kerja, serta perlindungan lingkungan. Perubahan harga kebutuhan pokok, misalnya, berkaitan dengan kebijakan dan kondisi yang memengaruhi produksi maupun distribusi. Ketersediaan sekolah dan layanan kesehatan juga tidak terlepas dari keputusan mengenai anggaran, prioritas, dan pelaksanaan program. Demikian pula kebijakan ketenagakerjaan dan lingkungan dapat memengaruhi peluang warga, kualitas hidup, serta keberlanjutan sumber daya di daerah. Memahami hubungan ini membantu masyarakat menilai persoalan secara lebih utuh, bukan sekadar menerima informasi atau menyalahkan pihak tertentu tanpa memeriksa sebab dan dampaknya.
Melek politik, lanjut Nikson, bukan berarti seseorang harus selalu membela partai atau pemerintah tertentu. Sikap tersebut justru mencakup kemampuan memahami isi kebijakan, menimbang siapa yang memperoleh manfaat dan menghadapi risiko, serta memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Warga juga dapat menyampaikan kritik secara bertanggung jawab, dengan alasan yang jelas dan tetap menghormati perbedaan. Partisipasi dalam demokrasi tidak terbatas pada pemberian suara saat pemilu; keterlibatan dalam dialog, penyampaian aspirasi, dan pengawasan kebijakan juga merupakan bagian penting. Bagi kader Gekira, bekal literasi politik diperlukan agar program Prabowo dapat dijelaskan secara akurat, tanpa melebih-lebihkan isi maupun dampaknya. Pada saat yang sama, kader perlu mendengarkan pengalaman, kebutuhan, aspirasi, dan kritik warga. Dengan demikian, komunikasi politik dapat berlangsung dua arah: informasi disampaikan dengan jelas, sementara masukan masyarakat menjadi perhatian dalam membangun persatuan dan memperkuat keterlibatan publik.
Nikson mengatakan dirinya pernah mendengar pesan Prabowo mengenai risiko perpecahan bangsa dalam sebuah diskusi terbatas di kediaman Prabowo, kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, menurut penuturan Nikson, Prabowo mengingatkan bahwa persatuan yang telah rusak tidak mudah dipulihkan. Proses menyatukan kembali masyarakat dapat berlangsung lama dan memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dari banyak pihak. Ia juga mengingatkan bahwa kehancuran bisa menjadi taruhannya apabila bangsa gagal menjaga kebersamaan. Pesan itu, kata Nikson, penting dipahami bukan sekadar sebagai peringatan, melainkan sebagai pegangan ketika mengambil sikap dalam kehidupan politik dan bermasyarakat.
Bagi Nikson, pesan tersebut perlu diwujudkan melalui sikap politik yang mengutamakan persaudaraan serta kepentingan nasional. Perbedaan pilihan maupun pandangan tidak semestinya menjadi alasan untuk memutus hubungan antarkelompok atau memperuncing perselisihan. Para kader, menurutnya, dapat menunjukkan komitmen terhadap persatuan melalui cara berkomunikasi, menentukan prioritas, dan merespons persoalan publik. Kepentingan bersama perlu ditempatkan di atas dorongan untuk menang sendiri, sementara kritik tetap dapat disampaikan secara bertanggung jawab. Dengan pendekatan itu, persaudaraan tidak hanya menjadi ungkapan, tetapi tampak dalam praktik politik yang menghargai sesama warga dan menjaga ruang kerja sama.
Pandangan tersebut relevan bagi Kalimantan Utara, wilayah dengan masyarakat yang beragam latar belakang, identitas, dan pengalaman. Nikson menilai merawat persatuan bukan berarti meniadakan perbedaan ataupun menghindari kritik. Sebaliknya, warga dan pemimpin perlu membuka ruang dialog, mendengarkan kebutuhan yang beragam, serta menghormati hak setiap orang. Perbedaan dapat dibicarakan tanpa merendahkan pihak lain, sedangkan kritik dapat menjadi masukan untuk memperbaiki kebijakan dan pelayanan. Kader di daerah juga dapat mendorong kerja bersama untuk menjawab persoalan yang dirasakan masyarakat.
Baca juga: Korupsi Program Makan Bergizi: Kerugian Negara Capai Rp 10 Triliun | Kapolri Ajak Mahasiswa Jadi Agen Perubahan dan Perekat Persatuan | BRI Pare Perkuat UMKM KUB Putra Harinjing Bangkit melalui Program BRI Peduli
