Jakarta | Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai melakukan verifikasi terhadap kesiapan 1.000 calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih yang direncanakan dibangun pada 2027. Pemeriksaan ini menjadi tahap awal untuk memastikan setiap lokasi memiliki dasar yang memadai sebelum pembangunan dijalankan. Aspek yang diperiksa mencakup kesiapan lahan, keberadaan dan kapasitas kelembagaan pengelola, serta rencana usaha yang akan dikembangkan. Ketiga unsur tersebut dinilai penting dalam persiapan karena berhubungan dengan cara fasilitas dibangun, dioperasikan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan di masing-masing wilayah.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan bahwa verifikasi tersebut bertujuan memastikan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat nelayan. Penilaian tidak hanya berfokus pada tersedianya lahan, tetapi juga melihat apakah rancangan fasilitas dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kondisi serta aspirasi warga setempat. Kesesuaian itu penting agar program tidak menghasilkan sarana yang kurang digunakan atau tidak berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat. Pemeriksaan rencana usaha juga membantu menilai peluang ekonomi yang dapat tumbuh di setiap kawasan. Dengan demikian, pembangunan diharapkan mendukung potensi usaha lokal, termasuk kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan perikanan dan kehidupan pesisir setempat.
Selain memastikan kebutuhan dan potensi usaha menjadi pertimbangan, KKP menilai kesiapan tata kelola di setiap calon lokasi. Kelembagaan pengelola diperlukan agar tanggung jawab operasional dan pemanfaatan fasilitas dapat diatur dengan jelas. Rencana usaha yang realistis juga menjadi bagian dari upaya menjaga agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung setelah pembangunan selesai. Pemeriksaan terhadap tiga aspek tersebut memberi pemerintah gambaran tentang hal-hal yang perlu disiapkan atau diperkuat sebelum program dilaksanakan. Keterangan mengenai proses verifikasi ini disampaikan Trenggono di Jakarta pada Jumat. Melalui tahap penilaian tersebut, pemerintah ingin memastikan pembangunan memiliki dasar yang sesuai dengan kondisi setempat serta peluang untuk memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat nelayan.
Sebanyak 3.500 peserta dari 37 provinsi disiapkan untuk mendukung survei calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih. Pembekalan ini menjadi tahap awal agar seluruh petugas memahami tujuan, prosedur, serta standar kerja yang sama sebelum turun ke lapangan. Kegiatan diselenggarakan secara daring pada 27–29 Oktober 2026, sehingga peserta dari berbagai daerah dapat memperoleh arahan secara serentak. Skala pelibatan lintas provinsi menuntut koordinasi yang tertib, terutama dalam pencatatan temuan dan penyampaian hasil kepada tim pelaksana. Pelaksanaan jarak jauh juga memungkinkan materi disampaikan secara konsisten kepada kelompok peserta dengan latar belakang dan pengalaman beragam.
Pembekalan melibatkan unsur perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat lokal, politeknik kelautan dan perikanan, serta unit pelaksana teknis pelabuhan perikanan. Keragaman unsur tersebut diharapkan memperkuat pemahaman terhadap kondisi setempat sekaligus menyediakan dukungan teknis dalam proses verifikasi. Peserta diarahkan untuk bekerja secara cermat, menghormati masyarakat, dan mengutamakan bukti lapangan saat menilai calon lokasi. Kolaborasi tenaga akademik, pendamping lokal, dan unsur teknis juga penting untuk menjaga mutu data serta memastikan konteks sosial dan operasional kawasan tercatat dengan baik.
Materi mencakup tata cara pengumpulan dan verifikasi data, termasuk pemeriksaan kelengkapan, konsistensi, dan sumber informasi. Peserta juga mendapat arahan untuk melakukan wawancara dengan masyarakat secara terstruktur, menyampaikan pertanyaan dengan jelas, serta mencatat jawaban tanpa mengubah maknanya. Observasi lapangan menjadi bagian penting lainnya, karena kondisi akses, fasilitas, aktivitas perikanan, dan kebutuhan warga perlu ditinjau langsung. Selain itu, peserta diperkenalkan pada penggunaan perangkat survei digital untuk memasukkan temuan, mengelola dokumentasi, dan mengurangi kesalahan pencatatan. Pemanfaatan perangkat tersebut membantu menyeragamkan format laporan dan memudahkan tim mengolah informasi dari banyak lokasi.
Bekal tersebut akan digunakan dalam rangkaian survei, penilaian, dan fasilitasi kesiapan lokasi yang dijadwalkan berlangsung hingga pertengahan Desember 2026. Selama proses itu, peserta mengumpulkan informasi lapangan yang menjadi dasar penilaian calon lokasi, sementara koordinasi dengan masyarakat membantu memperjelas kebutuhan serta kesiapan setempat. Hasil survei diharapkan memberi gambaran yang dapat dibandingkan antarlokasi dan mendukung tindak lanjut secara terarah. Dengan jadwal dan metode yang telah dijelaskan sejak pembekalan, para pihak dapat mengatur kunjungan, pembagian tugas, serta pelaporan secara lebih terukur. Kesiapan peserta menjadi salah satu penopang penting bagi verifikasi yang akuntabel.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Lotharia Latif, menjelaskan bahwa penilaian lokasi Kampung Nelayan Merah Putih perlu menggali kebutuhan beragam pelaku perikanan secara langsung. Pendataan tidak cukup hanya melihat kondisi fisik kawasan atau ketersediaan lahan. Tim juga perlu memahami kegiatan ekonomi yang berlangsung, hambatan yang dihadapi, serta layanan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Dengan pendekatan tersebut, rencana pembangunan diharapkan sesuai dengan keadaan dan prioritas tiap kampung.
Kelompok yang perlu diperhatikan mencakup nelayan kecil dan awak kapal perikanan, termasuk orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan setelah ikan didaratkan. Perempuan yang bekerja dalam usaha perikanan juga menjadi bagian penting dari penilaian, begitu pula pengolah hasil perikanan dan pedagang. Peran mereka berbeda-beda, tetapi saling terkait dalam rantai kegiatan dari penangkapan hingga penjualan. Mengidentifikasi kebutuhan setiap kelompok membantu memastikan bahwa rencana fasilitas tidak hanya menunjang satu jenis pekerjaan, melainkan mendukung ekosistem usaha perikanan di lokasi tersebut.
Informasi yang dihimpun akan menjadi dasar untuk menentukan fasilitas dan layanan yang sesuai. Kebutuhan dapat mencakup penanganan hasil tangkapan agar mutu ikan terjaga, ruang dan sarana untuk kegiatan pengolahan, serta dukungan yang membantu produk menjangkau pasar. Penilaian juga dapat memperlihatkan apakah pelaku usaha memerlukan akses pemasaran yang lebih baik, atau apakah sarana yang sudah tersedia perlu ditingkatkan. Karena kondisi dan skala kegiatan berbeda antarlokasi, pilihan fasilitas perlu ditetapkan berdasarkan temuan lapangan, bukan disamaratakan.
Latif juga mengingatkan bahwa pembangunan fisik saja tidak otomatis menghasilkan manfaat optimal. Fasilitas yang tersedia perlu digunakan sesuai kebutuhan, dirawat secara berkala, dan dikelola dengan baik oleh pihak yang bertanggung jawab. Jika sarana tidak dimanfaatkan atau pemeliharaannya diabaikan, dampaknya bagi kegiatan perikanan dapat terbatas. Karena itu, penilaian perlu turut mempertimbangkan kesiapan pengelola serta cara penggunaan fasilitas setelah dibangun. Dengan memahami kebutuhan pengguna dan memastikan pengelolaan berjalan, program diharapkan memberi manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat kampung nelayan.
Penilaian calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027 tidak hanya melihat ketersediaan lahan. Ketua Satgas Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP 2027, Mohamad Abdi, menyebut sejumlah aspek yang menjadi pertimbangan, yaitu kebutuhan masyarakat, potensi perikanan, kesiapan lokasi, serta akses pasar dan infrastruktur pendukung. Aspek-aspek tersebut membantu tim menilai apakah suatu kawasan memiliki kebutuhan yang relevan sekaligus peluang untuk mendukung kegiatan perikanan dan penghidupan masyarakat. Karena itu, usulan lokasi perlu ditelaah dengan memperhatikan keadaan setempat, bukan hanya berdasarkan pengajuan administratif. Penilaian juga mencakup kesiapan dasar agar rencana pembangunan dapat dikembangkan secara terarah apabila lokasi tersebut masuk prioritas.
Lokasi yang dinilai prioritas akan difasilitasi untuk mempersiapkan sejumlah kebutuhan sebelum memasuki tahap perencanaan teknis. Persiapan itu meliputi penyiapan lahan, pembentukan atau penguatan kelembagaan pengelola, penyusunan rencana usaha, serta dukungan masyarakat dan pemerintah daerah. Berbagai unsur tersebut penting untuk membangun dasar pengelolaan yang dapat berjalan setelah pembangunan dilakukan. Rencana usaha, misalnya, perlu disiapkan agar kegiatan ekonomi di kawasan memiliki arah yang jelas, sementara kelembagaan pengelola membantu mengatur peran dan tanggung jawab.
Baca juga: Mayoritas Calon Manajer Kopdes Merah Putih Setuju Lokasi Penempatan | Kampung Inggris Mengajar Resmi Dibuka, Polres Kediri Bangun Ruang Belajar Aman bagi Generasi Muda | Pembangunan Kopdes Merah Putih Rampung di Jawa Timur
