PROBOLINGGO – Persoalan kesalahan cetak kalender tahun 2026 yang menggunakan identitas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo dengan nilai anggaran mencapai Rp269.656.740 kini menjadi sorotan serius. Tidak hanya menyangkut kualitas hasil pengadaan barang, kasus tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan mekanisme pemeriksaan internal sebelum pekerjaan dinyatakan selesai dan diserahterimakan.
Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan telah memberikan surat teguran kepada penyedia, RUMAH KACA KREATIF, serta menjatuhkan penilaian minus melalui sistem E-Katalog Versi 6.0.
Namun, langkah administratif tersebut dinilai belum cukup untuk menjawab persoalan mendasar terkait proses pengadaan. Sebab, muncul pertanyaan besar mengenai bagaimana produk kalender yang diduga mengalami kesalahan penanggalan pada sejumlah halaman, termasuk November 2026 dan Juli 2026, dapat melewati tahapan pemeriksaan hingga dinyatakan selesai (completed).
Ketua Libas88 Nusantara, Muhyiddin, menilai persoalan ini tidak semestinya hanya dibebankan kepada pihak penyedia. Menurutnya, tanggung jawab pengawasan juga harus ditelusuri, terutama terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
“Surat teguran dan pemberian penilaian minus terhadap penyedia memang merupakan langkah administratif. Tetapi persoalan utamanya belum terjawab. Bagaimana mungkin kesalahan penanggalan yang secara kasatmata dapat diketahui justru lolos dari pemeriksaan, kemudian pekerjaan dinyatakan selesai dan dilakukan serah terima?” tegas Muhyiddin. Sabtu (21/11/26)
Ia menegaskan, evaluasi terhadap penyedia harus berjalan beriringan dengan pemeriksaan terhadap kinerja pengelola pengadaan. Jangan sampai pemerintah daerah hanya menyoroti kesalahan pihak ketiga, sementara mekanisme pengawasan internal yang seharusnya menjadi bagian penting dalam pengadaan justru tidak dievaluasi secara terbuka.
Menurut Muhyiddin, penggunaan anggaran daerah harus disertai pertanggungjawaban yang jelas. Terlebih, nilai pengadaan kalender tersebut mencapai ratusan juta rupiah melalui subkegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan pada Bagian Umum Pemkab Probolinggo.
Atas persoalan itu, Libas88 Nusantara mendesak PPK memberikan penjelasan terbuka mengenai sejumlah tahapan penting dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.
Pertama, siapa pihak yang bertanggung jawab memeriksa sekaligus menyetujui desain kalender sebelum dilakukan pencetakan dalam jumlah besar? Apakah proses tersebut dilengkapi dokumen proofing atau contoh cetak yang telah mendapatkan persetujuan resmi?
Kedua, siapa yang melakukan pemeriksaan fisik terhadap seluruh hasil cetakan sebelum berita acara serah terima ditandatangani? Apakah pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap kualitas dan ketepatan isi kalender, atau hanya sebatas menghitung jumlah barang yang diserahkan?
Ketiga, apabila kesalahan penanggalan tersebut sebenarnya sudah terdapat sebelum proses serah terima, atas dasar apa hasil pekerjaan tetap dinyatakan memenuhi persyaratan penerimaan? Sebaliknya, apabila kesalahan baru diketahui setelah penyerahan, bagaimana mekanisme pengendalian mutu dapat menjamin barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi kontrak?
Keempat, apakah PPK telah mewajibkan penyedia melakukan pencetakan ulang atau mengganti seluruh produk yang terbukti cacat tanpa membebankan biaya tambahan kepada APBD?
Bagi Libas88 Nusantara, persoalan ini bukan sekadar kesalahan teknis dalam produk percetakan. Lebih jauh, kasus tersebut menjadi momentum untuk menguji sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas belanja publik.
Muhyiddin menegaskan, anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus menghasilkan barang sesuai spesifikasi, memiliki kualitas yang layak, serta memberikan manfaat sebagaimana tujuan pengadaannya.
“Jangan berhenti pada penjelasan bahwa penyedia sudah diberikan teguran atau penilaian minus. Publik berhak mengetahui bagaimana proses pemeriksaan dilakukan, siapa yang menyatakan pekerjaan memenuhi persyaratan, mengapa kesalahan tersebut tidak terdeteksi sejak awal, dan bagaimana pertanggungjawaban atas hasil pekerjaan yang sudah diserahterimakan,” ujarnya.
Ia meminta Pemkab Probolinggo tidak menutup persoalan ini hanya dengan sanksi administratif kepada penyedia. Evaluasi menyeluruh terhadap proses pengadaan, pemeriksaan hasil pekerjaan, hingga tindak lanjut perbaikan harus dilakukan secara transparan.
Hingga persoalan tersebut memperoleh penjelasan menyeluruh, pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Rp269.656.740 masih menjadi hal yang perlu dijawab oleh pihak terkait.
Transparansi bukan sekadar memberikan sanksi kepada penyedia, melainkan juga berani membuka seluruh proses pengadaan dan memastikan setiap rupiah APBD dipertanggungjawabkan. (Red/Tim/**)
498 views





