banner 728x250

Pemerhati Sosial Langsa Desak Kapolri Evaluasi SP3 Kasus Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan di Polda Aceh

banner 120x600
banner 468x60

LANGSA – Penanganan perkara dugaan pemalsuan tanda tangan dan sidik jari pada sejumlah dokumen Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang berkaitan dengan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Langsa kembali menuai sorotan.

Setelah Kepala Perwakilan Wilayah (Kaperwil) salah satu media online di Aceh melayangkan surat konfirmasi dan pengaduan masyarakat kepada Kapolri, kini seorang pemerhati sosial publik di Kota Langsa turut menyampaikan desakan agar pimpinan tertinggi Polri memberikan perhatian serius terhadap perkara tersebut.

banner 325x300

Pemerhati sosial publik Aceh yang dikenal dengan sapaan Bung Karo-Karo meminta Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si., mengevaluasi proses penyidikan yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Aceh, khususnya terkait penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Menurutnya, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh untuk memastikan apakah seluruh tahapan penyidikan telah berjalan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

“Saya sebagai pemerhati sosial publik Aceh di Kota Langsa berharap dan mendukung Kapolri agar memberikan perhatian terhadap persoalan ini. Apabila ditemukan pelanggaran prosedur maupun penyalahgunaan kewenangan jabatan, saya meminta agar dilakukan pemeriksaan dan tindakan tegas sesuai aturan,” ujar Bung Karo-Karo kepada wartawan, Minggu (15/11/2026) sekitar pukul 20.11 WIB.

Perkara ini bermula dari laporan Cut Nona Sari melalui Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor STTLP/B/248/X/2024/SPKT/POLDA ACEH tertanggal 21 Oktober 2024.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan dan sidik jari pada empat dokumen SKMHT, masing-masing bernomor 184/2022, 133/2022, 134/2022, dan 135/2022.

Persoalan mencuat ketika Cut Nona Sari menghadiri persidangan perkara perdata perbankan syariah di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa. Dalam persidangan tersebut, pihak BSI KCP Langsa memperlihatkan sejumlah dokumen SKMHT yang kemudian dipersoalkan oleh pelapor.

Cut Nona Sari mengaku tidak pernah membubuhkan tanda tangan maupun sidik jari pada dokumen-dokumen tersebut. Atas dasar itu, ia melaporkan dugaan pemalsuan kepada Polda Aceh agar diproses secara hukum.

Dalam perkara tersebut, nama Notaris/PPAT Rikha Anggraini Dewi, S.H., M.Kn., serta Meilinda yang disebut berkaitan dengan kantor notaris tersebut turut menjadi perhatian. Namun, dugaan keterlibatan maupun tanggung jawab masing-masing pihak tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.

Perhatian publik semakin meningkat setelah Ditreskrimum Polda Aceh menerbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan tertanggal 24 Agustus 2026 dengan Nomor B/2044/VIII/RES.1.9/2026/Ditreskrimum/POLDA ACEH.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa penyidikan dihentikan terhitung sejak 12 Agustus 2026. Alasan yang dicantumkan adalah unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepada terlapor dinilai belum terpenuhi.

Penyidik mencantumkan ketentuan Pasal 263 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 atau Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Keputusan tersebut kemudian dipersoalkan pihak pelapor. Mereka meminta penjelasan mengenai dasar pertimbangan penyidik, terutama berkaitan dengan pemeriksaan dokumen dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik.

Salah satu dokumen yang menjadi perhatian adalah Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor 3234/DTF/2025 tertanggal 1 September 2025.

Dokumen tersebut memuat pemeriksaan terhadap dokumen dan tanda tangan berdasarkan permintaan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh melalui surat Nomor B/274/V/RES.1.9/2025/Ditreskrimum tertanggal 16 Mei 2025.

Pihak pelapor mempertanyakan objek pemeriksaan, hasil analisis laboratorium, serta sejauh mana hasil pemeriksaan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam keputusan penghentian penyidikan.

Mereka berharap Polda Aceh dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan pertanyaan berkepanjangan di tengah masyarakat.

Sebelumnya, Kaperwil media online di Aceh juga telah mengambil langkah dengan mengirimkan surat konfirmasi sekaligus pengaduan masyarakat kepada Kapolri di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Surat bernomor 002/Kaperwil Aceh/10/11/2026 tersebut disertai sejumlah dokumen pendukung, di antaranya tanda terima laporan polisi, pemberitahuan penghentian penyidikan, serta dokumen pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara.

Berdasarkan bukti pengiriman yang disampaikan kepada redaksi, surat tersebut dikirim melalui jasa ekspedisi JNE pada 14 November 2026 sekitar pukul 15.24 WIB dengan nomor resi 240280009305226.

Melalui pengaduan itu, Kaperwil meminta Mabes Polri memberikan perhatian dan melakukan evaluasi terhadap proses penanganan perkara, termasuk mekanisme penerbitan SP3 serta pertimbangan hukum yang digunakan penyidik.

Dalam surat tersebut turut disebutkan nama Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh Kombes Pol Andre Librian, S.I.K., M.Si., serta penyidik IPDA Avia Al Qautsar, S.H., yang tercantum dalam dokumen penanganan perkara.

Namun, permintaan pemeriksaan terhadap pejabat dan penyidik tersebut merupakan bentuk pengaduan serta aspirasi pihak pelapor, bukan bukti bahwa pihak-pihak yang disebut telah melakukan pelanggaran.

Selain laporan pertama pada 2024, Cut Nona Sari juga disebut mengajukan laporan kembali melalui STTLP Nomor STTLP/B/296/X/2026/SPKT/POLDA ACEH tertanggal 2 Oktober 2026.

Dalam keterangannya, pelapor mengaku mengalami kerugian setelah aset rumah pribadinya yang diagunkan kepada BSI berujung pada proses pelelangan.

Nilai kerugian yang diklaim diperkirakan mencapai Rp4 miliar. Meski demikian, nilai tersebut masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Sementara itu, terkait upaya konfirmasi kepada penyidik IPDA Avia Al Qautsar, S.H., melalui pesan WhatsApp pada 10 November 2026, yang bersangkutan menyarankan agar pertanyaan lebih lanjut disampaikan melalui Humas Polda Aceh atau Direktur Reserse Kriminal Umum.

Bung Karo-Karo menilai persoalan ini tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai penerbitan SP3. Menurutnya, transparansi penanganan laporan, penjelasan hasil pemeriksaan forensik, serta dasar hukum penghentian penyidikan merupakan hal penting yang perlu disampaikan kepada pihak pelapor.

Ia juga meminta agar Mabes Polri menelusuri apabila terdapat indikasi penyimpangan prosedur, konflik kepentingan, atau penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan perkara tersebut.

“Saya berharap Kapolri dapat memerintahkan pemeriksaan secara objektif terhadap seluruh proses penanganan laporan ini. Jika memang ditemukan adanya oknum yang menyalahgunakan jabatan atau kewenangannya, tentu harus diproses sesuai ketentuan hukum. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi kepolisian,” tegasnya.

Ia menambahkan, pihaknya mendukung langkah Kaperwil Aceh yang telah menyampaikan pengaduan langsung kepada Kapolri sebagai upaya meminta kejelasan atas perkara yang telah bergulir sejak 2024 tersebut.

Persoalan ini membutuhkan penjelasan menyeluruh dari seluruh pihak terkait, mulai dari penyidik Ditreskrimum Polda Aceh, pihak BSI KCP Langsa, Notaris/PPAT yang disebutkan, hingga pihak pelapor.

Redaksi menegaskan bahwa seluruh dugaan yang disampaikan dalam pemberitaan ini masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian sesuai ketentuan hukum. Tidak ada pihak yang dapat dinyatakan bersalah sebelum terdapat keputusan hukum yang berkekuatan tetap.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada Kapolri, Mabes Polri, Polda Aceh, BSI, Notaris/PPAT Rikha Anggraini Dewi, Meilinda, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Pemberitaan ini diharapkan dapat menjadi ruang kontrol sosial sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum, sehingga masyarakat memperoleh kejelasan atas perkara yang menjadi perhatian publik di Kota Langsa.

(Jihandak Belang/Sumber: Pemerhati Sosial Publik Aceh)

270 kunjungan
banner 325x300