PROBOLINGGO – Pengelolaan anggaran kegiatan Seven Beaches Festival yang berada di bawah naungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Probolinggo menjadi perhatian publik. Pasalnya, penggunaan anggaran yang mencapai Rp727.189.550 tersebut dipertanyakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Masyarakat Peduli Probolinggo (AMPP).
Ketua AMPP, Lutfi Hamid, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan sejumlah hal yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan dan pemeriksaan lebih lanjut, setelah melakukan pencermatan terhadap dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) serta data realisasi kontrak kegiatan. Minggu (15/11/26)
Menurut AMPP, terdapat beberapa aspek yang patut diklarifikasi, mulai dari pembagian paket pengadaan, kesesuaian nomenklatur kegiatan dengan penggunaan anggaran, keterbukaan informasi pengadaan, hingga perbandingan alokasi dana untuk kegiatan festival dan pemeliharaan infrastruktur destinasi wisata.
Salah satu persoalan yang dipertanyakan AMPP adalah struktur pengadaan kegiatan yang tercatat terbagi menjadi empat paket pekerjaan dengan mekanisme berbeda.
Dari total realisasi anggaran sebesar Rp727,18 juta, satu paket utama senilai Rp429.464.550 dilaksanakan melalui mekanisme tender. Sementara tiga paket lainnya menggunakan mekanisme Pengadaan Langsung, dengan rincian sebagai berikut:
- Paket produksi dan logistik pembukaan festival senilai Rp148.479.150 dengan penyedia Bright Diana Inovasi.
- Paket penyediaan talent dan petugas pendukung acara senilai Rp99.622.500 dengan penyedia Janur Muda Creative.
- Paket Event Organizer (EO) dan branding Seven Beaches Festival senilai Rp49.623.350 dengan penyedia CV Gemilang Oshin Production.
AMPP mempertanyakan pertimbangan teknis dan administratif di balik pembagian pekerjaan tersebut. Lembaga tersebut menilai perlu dilakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah pemaketan telah sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Perhatian juga tertuju pada Bright Diana Inovasi yang tercatat sebagai penyedia paket tender utama sekaligus pelaksana paket produksi dan logistik pembukaan festival.
Jika kedua nilai kontrak tersebut dijumlahkan, perusahaan itu mengerjakan pekerjaan senilai Rp577.943.700 atau sekitar 79,48 persen dari keseluruhan realisasi anggaran festival.
Kondisi tersebut, menurut AMPP, perlu ditelusuri lebih jauh untuk memastikan proses pengadaan berjalan secara kompetitif, transparan, dan sesuai ketentuan.
Persoalan berikutnya berkaitan dengan kesesuaian antara nomenklatur subkegiatan dalam RUP dan substansi pekerjaan yang dilaksanakan.
Berdasarkan penelusuran AMPP terhadap kode RUP 67292455 dan 68853540, paket utama penyelenggaraan festival disebut tercatat pada subkegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi/Single Event.
AMPP juga menyoroti adanya sumber pendanaan yang berasal dari Sisa Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya untuk bidang pendidikan, dengan nilai sekitar Rp330 juta.
Selain itu, paket produksi pembukaan festival dengan kode RUP 67780484 dan nilai sekitar Rp150 juta disebut tercantum dalam subkegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.
Perbedaan antara nomenklatur anggaran dan bentuk kegiatan tersebut dinilai membutuhkan penjelasan dari instansi terkait, khususnya mengenai dasar penganggaran, kesesuaian peruntukan dana, serta dokumen perencanaan yang menjadi landasan pelaksanaan kegiatan.
AMPP meminta agar persoalan ini tidak hanya dilihat dari nama subkegiatan, tetapi juga ditelusuri melalui dokumen anggaran dan pertanggungjawaban secara menyeluruh.
AMPP turut mempertanyakan keterbukaan informasi sejak tahap perencanaan pengadaan.
Dalam dokumen RUP yang mereka telaah, paket-paket pekerjaan disebut menggunakan uraian umum berupa belanja jasa penyelenggaraan acara pada sejumlah subkegiatan, tanpa secara spesifik mencantumkan nama Seven Beaches Festival.
Menurut AMPP, pencantuman informasi yang lebih jelas akan membantu masyarakat memahami tujuan pengadaan sekaligus membuka ruang pengawasan sejak tahap perencanaan.
Karena itu, transparansi dokumen pengadaan dinilai penting agar masyarakat, khususnya pelaku usaha pariwisata lokal, dapat memperoleh informasi yang memadai mengenai penggunaan anggaran daerah.
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah perbandingan antara nilai pagu dan realisasi kontrak.
Dari total pagu anggaran sebesar Rp730.000.000, nilai kontrak yang tercatat mencapai Rp727.189.550. Dengan demikian, selisih antara pagu dan nilai kontrak hanya sebesar Rp2.810.450 atau sekitar 0,38 persen.
AMPP menilai angka tersebut perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana proses pengadaan telah menghasilkan efisiensi dan persaingan harga yang optimal.
Hampir seluruh paket disebut memiliki nilai kontrak yang mendekati pagu anggaran. Meski kondisi tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan, AMPP meminta agar proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), penawaran penyedia, serta evaluasi harga diperiksa secara objektif.
Kritik AMPP juga menyentuh arah kebijakan pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Probolinggo.
Lutfi Hamid membandingkan anggaran Seven Beaches Festival yang mencapai sekitar Rp727,18 juta dengan alokasi pemeliharaan sarana dan prasarana di destinasi Wisata Pantai Bahak.
Berdasarkan dokumen yang ditelaah AMPP, anggaran untuk pemeliharaan fasilitas penunjang di kawasan wisata tersebut, termasuk pekerjaan konstruksi, perencanaan, dan pengawasan, tercatat sekitar Rp166,81 juta.
Perbandingan itu memunculkan pertanyaan mengenai keseimbangan prioritas pemerintah daerah antara kegiatan promosi pariwisata yang bersifat seremonial dan pembangunan fasilitas destinasi yang manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
“Festival boleh diselenggarakan karena promosi pariwisata memang penting. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan kebutuhan infrastruktur destinasi. Jangan sampai kegiatan seremonial mendapatkan porsi anggaran jauh lebih besar dibandingkan fasilitas yang langsung menunjang kenyamanan wisatawan dan masyarakat pesisir,” ujar Lutfi Hamid.
Atas sejumlah temuan tersebut, AMPP meminta Inspektorat Kabupaten Probolinggo melakukan penelaahan dan pemeriksaan terhadap proses perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan Seven Beaches Festival.
AMPP juga mendorong instansi pengawas terkait untuk memastikan apakah seluruh tahapan kegiatan telah sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Selain pemeriksaan, Disporapar Kabupaten Probolinggo diminta membuka dokumen pendukung kegiatan, di antaranya Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dokumen kontrak, rincian pekerjaan, hingga laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Bagi AMPP, keterbukaan tersebut diperlukan agar seluruh pertanyaan publik dapat dijawab berdasarkan dokumen dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
Perlu ditegaskan, sejumlah hal yang disampaikan AMPP tersebut masih berupa hasil telaah dan dugaan yang memerlukan klarifikasi serta verifikasi lebih lanjut. Belum terdapat kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum dalam pengadaan kegiatan tersebut.
Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Disporapar Kabupaten Probolinggo terkait berbagai pertanyaan yang disampaikan AMPP masih perlu diperoleh.
Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Disporapar Kabupaten Probolinggo maupun pihak penyedia barang dan jasa yang disebutkan, guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang.
Publik kini menantikan penjelasan terbuka dari pihak terkait agar penggunaan anggaran pariwisata yang bersumber dari APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah. (**)
33 kunjungan