LANGSA – Pelaksanaan proyek pengecoran rigid dan pemasangan kerb beton di lingkungan Universitas Samudra (Unsam), Kota Langsa, Aceh, menjadi sorotan setelah sejumlah wartawan media online menemukan dugaan minimnya pengawasan di lokasi pekerjaan.
Berdasarkan hasil pantauan sejumlah wartawan pada 29 Oktober 2026, proyek yang berada di bagian belakang lingkungan kampus Unsam tersebut diduga tidak terlihat mendapat pengawasan langsung secara ketat dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pihak penyedia jasa konstruksi, maupun konsultan pengawas saat pekerjaan pengecoran berlangsung.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap proyek yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Tahun Anggaran 2026. Terlebih, nilai pekerjaan yang tercantum dalam papan informasi proyek mencapai lebih dari Rp1,29 miliar.
Berdasarkan informasi pada papan nama kegiatan, proyek tersebut berada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Universitas Samudra. Pekerjaan dilaksanakan berdasarkan Surat Pesanan (Mini Kompetisi) Nomor EP-01M20S5Z3MQF2B10MB261MDP6M tertanggal 9 September 2026.
Adapun nama pekerjaan yang tercantum adalah pengecoran rigid dan pemasangan kerb beton di jalan lingkungan kampus Universitas Samudra. Nilai kontrak sebesar Rp1.298.733.666 atau satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah.
Proyek tersebut bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 dengan batas akhir pelaksanaan kontrak pada 27 Desember 2026.
Dalam papan informasi itu juga disebutkan bahwa CV Batara Indonesia merupakan penyedia jasa yang beralamat di Jalan Petuah Bayuen Nomor 13, Desa Matang Seulimeng, Kecamatan Langsa Barat. Sementara perusahaan yang tercantum sebagai konsultan pengawas adalah CV Menara Design Consultant, beralamat di Dusun Buket, Gampong Paya Bujuk Seuleumak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa.
Namun, berdasarkan pengamatan wartawan di lapangan, aktivitas pekerjaan saat itu lebih banyak terlihat dilakukan oleh para pekerja dan seorang kepala tukang. Sementara keberadaan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek maupun pengawasan teknis belum terlihat secara langsung.
Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, sejumlah wartawan sempat meminta keterangan kepada salah seorang pekerja di lokasi. Pekerja tersebut mengaku bertugas sebagai kepala tukang, tetapi tidak bersedia menyebutkan identitas lengkapnya.
Saat ditanya mengenai pihak pemborong dan penanggung jawab pekerjaan di lapangan, pekerja itu menyampaikan bahwa orang yang disebut sebagai pemborong sedang tidak berada di lokasi.
“Kalau pemborongnya Pak Haji Boy, beliau tidak ada di tempat. Yang ada di lokasi proyek ini hanya kami, orang-orang yang bekerja,” ujarnya kepada wartawan sekitar pukul 14.20 WIB.
Keterangan tersebut menjadi salah satu informasi awal yang perlu diklarifikasi kepada pihak penyedia jasa maupun penanggung jawab kegiatan.
Perlu diketahui, keberadaan PPK, penyedia jasa, dan konsultan pengawas memiliki peran penting dalam memastikan pekerjaan konstruksi berjalan sesuai spesifikasi teknis, ketentuan kontrak, mutu material, serta jadwal pelaksanaan.
Minimnya pengawasan yang terlihat di lapangan tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran. Namun, kondisi tersebut patut mendapat penjelasan agar pelaksanaan proyek yang menggunakan uang negara dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari PPK Universitas Samudra, pihak CV Batara Indonesia, maupun CV Menara Design Consultant terkait temuan tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini guna menjaga prinsip keberimbangan serta memenuhi ketentuan Kode Etik Jurnalistik.
(Jihandak Belang)
365 kunjungan
