LANGSA – Penanganan perkara dugaan pemalsuan tanda tangan dan sidik jari pada sejumlah dokumen Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang berkaitan dengan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Langsa kembali menjadi perhatian publik.
Kali ini, Kepala Perwakilan Wilayah (Kaperwil) media online di Provinsi Aceh mengambil langkah dengan melayangkan surat konfirmasi sekaligus pengaduan masyarakat kepada Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta Selatan.
Surat tersebut berkaitan dengan laporan polisi yang diajukan Cut Nona Sari pada 21 Oktober 2024 serta penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Aceh pada Agustus 2026.
Langkah Kaperwil Aceh tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas sejumlah pemberitaan media online yang sebelumnya menyoroti perkembangan penanganan perkara dugaan pemalsuan dokumen SKMHT di Kota Langsa.
Dalam surat bernomor 002/Kaperwil Aceh/10/11/2026, Kaperwil menyampaikan sejumlah dokumen pendukung, di antaranya tanda terima laporan polisi, surat pemberitahuan penghentian penyidikan, serta dokumen pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara.
Perkara ini bermula dari laporan Cut Nona Sari melalui Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor STTLP/B/248/X/2024/SPKT/POLDA ACEH tertanggal 21 Oktober 2024.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan tanda tangan dan sidik jari pada empat dokumen Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), masing-masing bernomor 184/2022, 133/2022, 134/2022, dan 135/2022.
Persoalan mencuat ketika Cut Nona Sari menghadiri persidangan perkara perdata perbankan syariah di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa. Dalam persidangan tersebut, pihak tergugat, yakni BSI KCP Langsa, memperlihatkan sejumlah dokumen SKMHT yang dipersoalkan.
Cut Nona Sari mengaku tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut. Ia kemudian melaporkan dugaan pemalsuan tersebut kepada Polda Aceh agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam perkara ini, nama Notaris/PPAT Rikha Anggraini Dewi, S.H., M.Kn., serta Meilinda yang disebut berkaitan dengan kantor notaris tersebut, turut menjadi bagian dari persoalan yang disorot. Namun, dugaan keterlibatan masing-masing pihak belum dapat dinyatakan terbukti dan tetap harus melalui proses pembuktian hukum.
Perkembangan perkara semakin menjadi perhatian setelah Ditreskrimum Polda Aceh menerbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan tertanggal 24 Agustus 2026 dengan Nomor B/2044/VIII/RES.1.9/2026/Ditreskrimum/POLDA ACEH.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa penyidikan dihentikan terhitung sejak 12 Agustus 2026.
Alasan penghentian penyidikan sebagaimana tercantum dalam surat itu adalah unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan kepada terlapor dinilai belum terpenuhi.
Penyidik mencantumkan ketentuan Pasal 263 KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 atau Pasal 391 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Keputusan penghentian penyidikan tersebut kemudian dipertanyakan pihak pelapor. Mereka meminta penjelasan mengenai pertimbangan penyidik, khususnya terkait pemeriksaan dokumen SKMHT dan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik.
Salah satu dokumen yang menjadi perhatian adalah Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Nomor 3234/DTF/2025 tertanggal 1 September 2025.
Dalam dokumen tersebut tercantum jenis pemeriksaan berupa dokumen dan tanda tangan. Pemeriksaan dilakukan atas permintaan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh melalui surat Nomor B/274/V/RES.1.9/2025/Ditreskrimum tertanggal 16 Mei 2025.
Keberadaan dokumen pemeriksaan forensik tersebut memunculkan pertanyaan dari pihak pelapor mengenai objek yang diperiksa, hasil analisis, serta sejauh mana hasil pemeriksaan tersebut menjadi bahan pertimbangan penyidik dalam menentukan kelanjutan perkara.
Pihak korban berharap Polda Aceh dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai hasil pemeriksaan laboratorium tersebut, termasuk alasan hukum yang mendasari penghentian penyidikan.
Dalam surat pengaduan yang dilayangkan kepada Kapolri, Kaperwil Aceh meminta agar Mabes Polri memberikan perhatian terhadap penanganan laporan Cut Nona Sari.
Kaperwil juga meminta dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap proses penyidikan, termasuk mekanisme penerbitan SP3 serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Aceh.
Selain itu, surat tersebut turut menyinggung nama Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh Kombes Pol Andre Librian, S.I.K., M.Si., serta penyidik IPDA Avia Al Qautsar, S.H., yang tercantum dalam dokumen penanganan perkara.
Permintaan pemeriksaan tersebut merupakan aspirasi dan pengaduan dari pihak pelapor serta Kaperwil yang bersangkutan, bukan kesimpulan bahwa pejabat maupun penyidik yang disebut telah melakukan pelanggaran.
Mereka berharap Mabes Polri dapat melakukan pemeriksaan secara objektif apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian prosedur atau kekurangan dalam penanganan perkara.
Berdasarkan bukti pengiriman yang disampaikan kepada redaksi, surat konfirmasi dan pengaduan masyarakat tersebut dikirim melalui jasa ekspedisi JNE pada 14 November 2026 sekitar pukul 15.24 WIB.
Dalam bukti pengiriman tercantum nomor resi 240280009305226 dengan tujuan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Pengiriman tersebut menjadi bagian dari upaya Kaperwil Aceh untuk meminta perhatian langsung pimpinan tertinggi Polri terhadap perkembangan perkara yang telah berjalan sejak 2024.
Sebelumnya, dalam upaya konfirmasi kepada penyidik IPDA Avia Al Qautsar, S.H., melalui pesan WhatsApp pada 10 November 2026, yang bersangkutan menyarankan agar pertanyaan lebih lanjut disampaikan melalui Humas Polda Aceh atau Direktur Reserse Kriminal Umum.
Selain laporan pertama, Cut Nona Sari juga mengajukan laporan kembali melalui STTLP Nomor STTLP/B/296/X/2026/SPKT/POLDA ACEH tertanggal 2 Oktober 2026.
Dalam keterangannya, korban mengaku mengalami kerugian setelah aset rumah pribadinya yang diagunkan kepada BSI berujung pada proses pelelangan. Nilai kerugian yang diklaim diperkirakan mencapai Rp4 miliar, meskipun angka tersebut masih memerlukan verifikasi dan pembuktian lebih lanjut.
Persoalan ini diharapkan tidak berhenti pada polemik penerbitan SP3 semata. Masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai proses penanganan laporan, hasil pemeriksaan forensik, serta alasan hukum yang mendasari keputusan penyidik.
Redaksi menegaskan bahwa seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih membuka ruang konfirmasi kepada Kapolri, Mabes Polri, Polda Aceh, pihak BSI, Notaris/PPAT yang disebutkan, serta pihak-pihak terkait lainnya guna memperoleh penjelasan yang berimbang.
(Jihandak Belang/Sumber: Kaperwil Aceh dan Korban)
13 kunjungan