banner 728x250

Samsat Mojokerto Jadi Sorotan, Pengakuan Calo Soal Biaya Tambahan Rp250 Ribu Terungkap

banner 120x600
banner 468x60

MOJOKERTO – Pelayanan administrasi kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Mojokerto menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah keluhan terkait antrean, lamanya proses pengurusan dokumen, hingga dugaan praktik percaloan kembali mencuat dan memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan pelayanan publik.

Salah satu persoalan yang disorot adalah dugaan keberadaan calo yang menawarkan jasa pengurusan administrasi kendaraan, mulai dari pembayaran pajak tahunan, penggantian pelat nomor lima tahunan, hingga proses balik nama kendaraan.

banner 325x300

Praktik tersebut dikeluhkan karena masyarakat diduga harus mengeluarkan biaya tambahan di luar ketentuan resmi. Kondisi ini dinilai berpotensi merugikan warga, khususnya masyarakat yang belum memahami prosedur administrasi kendaraan bermotor.

Sorotan semakin menguat setelah muncul keterangan dari seorang pria berinisial Yv yang diduga menawarkan jasa pengurusan administrasi kendaraan di lingkungan Samsat.

Dalam keterangannya, Yv mengaku dapat membantu masyarakat yang mengalami kendala ketika mengurus pajak kendaraan maupun penggantian pelat nomor lima tahunan, terutama bagi pemilik kendaraan bekas yang tidak memiliki KTP pemilik sebelumnya.

Ia menyebut, jasa bantuan tersebut dapat dilakukan dengan pembayaran tambahan sekitar Rp200.000 hingga Rp250.000 yang diklaim sebagai pengganti KTP pemilik awal.

Selain itu, Yv juga menyampaikan adanya pembayaran tambahan sebesar Rp10.000 ketika proses pengambilan pelat nomor kendaraan agar pengerjaannya lebih cepat.

Pengakuan tersebut memerlukan klarifikasi dan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan bagaimana mekanisme yang sebenarnya berlangsung, termasuk apakah terdapat keterlibatan pihak internal atau penyalahgunaan prosedur pelayanan.

Apabila praktik tersebut benar terjadi dan melibatkan oknum petugas, persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius dari instansi terkait.

Munculnya dugaan praktik percaloan tersebut memunculkan desakan agar pengelola Samsat Kabupaten Mojokerto bersama Satlantas Polres Mojokerto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan.

Pengawasan tidak cukup hanya melalui imbauan kepada masyarakat agar mengurus dokumen secara mandiri. Diperlukan langkah konkret untuk memastikan seluruh proses administrasi berjalan sesuai ketentuan, transparan, serta bebas dari pungutan liar.

Jika ditemukan petugas yang terbukti membantu atau bekerja sama dengan praktik percaloan, masyarakat meminta agar diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penertiban juga perlu menyasar pihak-pihak yang menawarkan jasa pengurusan tidak resmi di lingkungan pelayanan publik.

Pergantian kepemimpinan di jajaran Satlantas Polres Mojokerto kini turut menjadi perhatian publik.

Kasat Lantas yang baru, AKP Ibnu Katsir Riska, S.Tr.K., S.H., S.I.K., diharapkan mampu menghadirkan pembenahan nyata, khususnya dalam pengawasan pelayanan administrasi kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Mojokerto.

Masyarakat menantikan langkah konkret berupa peningkatan pengawasan, penertiban calo, transparansi biaya pelayanan, serta evaluasi terhadap mekanisme antrean dan pengurusan dokumen kendaraan.

Harapan tersebut bukan tanpa alasan. Pelayanan publik seharusnya memberikan kemudahan dan kepastian kepada masyarakat, bukan justru membuka ruang munculnya biaya tambahan yang tidak jelas dasar hukumnya.

Untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, awak media berupaya meminta konfirmasi langsung kepada Kasat Lantas Polres Mojokerto yang baru menjabat, AKP Ibnu Katsir Riska, S.Tr.K., S.H., S.I.K.

Namun, berdasarkan keterangan petugas yang berada di lobi kantor Kasat Lantas, yang bersangkutan sedang mengikuti kegiatan bersama Kapolres sehingga belum dapat ditemui.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya memperoleh penjelasan resmi dari pihak Satlantas Polres Mojokerto maupun pengelola Samsat Kabupaten Mojokerto terkait dugaan praktik percaloan dan tarif tambahan tersebut.

Klarifikasi juga diperlukan untuk mengetahui langkah pengawasan yang telah dilakukan, mekanisme penanganan pengaduan masyarakat, serta kemungkinan adanya pemeriksaan terhadap dugaan keterlibatan oknum.

Publik berharap persoalan ini tidak berhenti sebatas menjadi perbincangan. Kehadiran Kasat Lantas baru diharapkan membawa perubahan nyata sehingga pelayanan Samsat Kabupaten Mojokerto semakin profesional, transparan, dan terbebas dari praktik percaloan maupun pungutan tidak resmi.

(M. Tofa/Redaksi)

8 kunjungan
banner 325x300