**Probolinggo, Jatim, Selasa (12/11/24)** — Kabar mengejutkan datang dari beberapa sekolah dasar (SD) di Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, yang baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di kalangan warga. Para wali murid di kawasan ini mulai ramai membicarakan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) yang diduga disalahgunakan untuk mendukung salah satu pasangan calon, Zulmi-Rasit. Program yang seharusnya bersifat membantu pendidikan ini, menurut kabar yang beredar, diberi syarat kontroversial bagi mereka yang ingin mendapatkan manfaat dari pencairan dana tersebut.
Menurut kesaksian seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya, beberapa pihak yang tidak diketahui mengarahkan para orang tua untuk hadir dalam sebuah rapat yang digelar di sekolah. Dalam pertemuan tersebut, para wali murid diminta membawa Kartu Keluarga (KK) dan mendaftarkan data mereka ke Bank BRI untuk memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP). Namun, di balik itu semua, terdapat satu syarat yang tidak tertulis namun disampaikan secara implisit, yakni bahwa para wali murid harus mendukung calon pasangan Zulmi-Rasit agar dana PIP sebesar Rp450 ribu bisa cair.
Tentu saja, janji seperti ini mengundang kecurigaan dan kegelisahan. Wali murid yang merasa keberatan mulai mempertanyakan bagaimana sebuah program yang seharusnya bersifat netral ini bisa digunakan sebagai alat untuk kepentingan politik tertentu. Fenomena ini semakin memicu pertanyaan tentang integritas dan transparansi program bantuan pemerintah yang ditujukan untuk membantu keluarga kurang mampu.
Kejadian serupa sebelumnya pernah terjadi pada saat pemilihan presiden beberapa waktu lalu, di mana bantuan seperti Kartu Indonesia Pintar hanya dapat cair satu kali di masa kampanye calon tertentu. Kecurigaan tersebut kini muncul kembali, dengan banyak pihak yang merasa bahwa program bantuan pemerintah yang bertujuan meringankan beban masyarakat justru dipolitisasi untuk meraih dukungan dalam Pemilu atau Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Warga Kecamatan Wonomerto berharap bahwa kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi, apalagi di lingkungan pendidikan dasar yang seharusnya bebas dari pengaruh politik. Praktik semacam ini dikhawatirkan dapat merusak citra program pemerintah dan berpotensi merugikan anak-anak yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari bantuan pendidikan. Mereka berharap agar bantuan sosial seperti PIP benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan tanpa ada intervensi kepentingan politik apapun.
Fenomena ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap program-program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan bantuan pendidikan. Program seperti PIP harus tetap berpegang pada prinsip keadilan dan netralitas, tanpa ada kepentingan pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi untuk meraih keuntungan politik.
**(Tim/Red/**)