Jakarta | Skema khusus Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) memberikan perlakuan penempatan yang berbeda dari ketentuan umum, tetapi tidak menghapus kewajiban eksportir untuk membawa seluruh devisa hasil ekspor ke dalam sistem keuangan Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa seluruh DHE SDA tetap harus diterima melalui rekening khusus pada lembaga keuangan di Indonesia. Dengan demikian, perlakuan khusus berkaitan dengan besaran dana yang wajib ditahan dan pilihan bank, bukan pembebasan untuk menempatkan devisa di dalam negeri.
Dalam skema ini, eksportir diwajibkan menempatkan sekurang-kurangnya 30% dari DHE SDA pada rekening khusus dengan jangka waktu penempatan paling sedikit tiga bulan. Persentase tersebut menjadi ambang minimum yang harus dipenuhi peserta, sedangkan kewajiban memasukkan seluruh DHE SDA tetap berlaku. Masa penempatan tiga bulan juga membedakan skema ini dari kewajiban penahanan dana yang dapat berlaku dengan ketentuan lain. Karena itu, eksportir perlu memperhitungkan jadwal penerimaan hasil ekspor, kebutuhan likuiditas usaha, dan waktu penukaran mata uang dalam mengelola dana.
Ketentuan skema khusus mencakup kegiatan pertambangan, baik minyak dan gas bumi maupun sektor nonmigas. Cakupan ini berarti eksportir dari kedua kelompok sektor tersebut dapat mengikuti perlakuan yang sama sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Perbedaan penting lainnya menyangkut bank yang dapat digunakan. Peserta skema khusus tidak dibatasi hanya pada bank BUMN: penempatan devisa dan penukaran ke rupiah dapat dilakukan melalui lima bank BUMN serta 11 bank non-BUMN. Pilihan yang lebih luas ini memberi eksportir alternatif dalam menentukan layanan perbankan, dengan tetap memastikan transaksi dilakukan melalui bank yang termasuk dalam daftar yang diperkenankan.
Secara operasional, eksportir perlu memisahkan pemenuhan kewajiban penerimaan seluruh devisa dari penghitungan porsi minimum yang harus ditempatkan selama periode yang ditentukan. Dokumentasi penerimaan, saldo rekening khusus, dan transaksi penukaran rupiah juga penting untuk mendukung kepatuhan serta pelaporan. Rincian pelaksanaan, termasuk daftar bank dan prosedur yang berlaku, perlu merujuk pada aturan resmi dan ketentuan teknis terbaru. Dengan memahami unsur-unsur tersebut, perusahaan dapat menyesuaikan pengelolaan arus kas tanpa mengabaikan tujuan skema, yaitu menjaga agar devisa hasil ekspor sumber daya alam tetap masuk dan berputar dalam sistem keuangan nasional.
Dalam penjelasan Airlangga, akses terhadap perlakuan khusus dalam skema penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) ditentukan lain oleh asal perusahaan dan komposisi kepemilikan sahamnya. Kriteria ini menghubungkan perusahaan eksportir dengan negara atau kawasan yang mempunyai kerja sama bilateral maupun perjanjian multilateral dengan Indonesia. Karena itu, status eksportir saja tidak otomatis cukup untuk memperoleh perlakuan khusus tersebut. Perusahaan perlu menunjukkan hubungan yang memenuhi ketentuan, baik melalui asal perusahaan maupun melalui pemegang sahamnya. Pemeriksaan kedua unsur itu menjadi penting agar penerapan skema mengikuti dasar hubungan ekonomi yang telah disepakati Indonesia dengan mitra terkait.
Negara dan kawasan yang disebut dalam keterangan tersebut mencakup Amerika Serikat, Kanada, China, termasuk Hong Kong, Australia, Korea Selatan, dan Jepang, serta Uni Eropa. Daftar itu merujuk pada pihak yang memiliki kerja sama atau perjanjian dengan Indonesia dan menjadi acuan dalam menilai kelayakan. Dengan demikian, perusahaan yang berasal dari salah satu negara atau kawasan tersebut dapat memenuhi kriteria pertama, sepanjang hubungan bilateral atau multilateral yang dimaksud berlaku. Penilaian tidak hanya bertumpu pada lokasi kegiatan usaha atau tempat perusahaan beroperasi. Asal perusahaan dalam konteks ini perlu dipahami sesuai ketentuan yang mengatur kelayakan untuk memperoleh perlakuan khusus DHE SDA.
Kriteria kedua berkaitan dengan pemegang saham: investor harus berasal dari negara atau kawasan mitra tersebut dan memiliki sekurang-kurangnya 10 persen saham perusahaan. Airlangga memberi contoh perseroan terbatas yang terdaftar atas nama Indonesia. Perseroan semacam itu tetap dapat memenuhi syarat apabila investornya berasal dari negara mitra dan kepemilikan saham investor tersebut mencapai minimal 10 persen. Artinya, nama atau bentuk badan hukum Indonesia tidak dengan sendirinya menutup kemungkinan memperoleh perlakuan khusus. Namun, unsur asal investor dan batas kepemilikan saham tetap harus dipenuhi. Perusahaan perlu memperhatikan kedua kriteria itu ketika menilai kelayakan dan menyiapkan informasi kepemilikan, sehingga dasar untuk memperoleh perlakuan khusus dalam penempatan DHE SDA dapat ditunjukkan dengan jelas.
Pemerintah masih mengkaji perubahan kriteria eksportir yang dapat menerima perlakuan khusus dalam skema penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam. Salah satu pokok yang dibahas ialah kewajiban mengungkap pemilik manfaat utama atau ultimate beneficial owner (UBO) bagi perseroan terbatas yang didirikan oleh investor dari negara lain. Informasi mengenai UBO tersebut direncanakan untuk disampaikan kepada Kementerian Hukum. Dengan demikian, otoritas diharapkan dapat mengetahui pihak yang pada akhirnya memiliki atau mengendalikan perusahaan, bukan hanya nama badan hukum yang tercatat secara formal.
Rencana pengungkapan UBO itu perlu dipahami sebagai bagian dari kriteria yang sedang dikaji, bukan serta-merta sebagai ketentuan baru yang telah berlaku. Pemerintah masih membahas bentuk persyaratan, pihak yang akan tercakup, serta tata cara pelaporannya. Karena itu, perusahaan tidak seharusnya menganggap bahwa seluruh rincian kewajiban tersebut sudah ditetapkan. Pemisahan rancangan kebijakan dan aturan yang berlaku penting agar pelaku usaha dapat mengikuti perkembangan pembahasan tanpa menyamakan rencana pemerintah dengan syarat final.
Pemerintah juga mempertimbangkan perluasan cakupan penerima perlakuan khusus kepada eksportir berbentuk usaha tetap (BUT). Airlangga menjelaskan bahwa BUT merupakan badan usaha tetap yang didirikan di luar negeri dan bentuk ini lazim ditemukan dalam kontrak karya di sektor minyak dan gas bumi. Dalam konteks tersebut, kontraktor migas dapat memiliki kepemilikan asing hingga 100 persen. Penjelasan mengenai karakteristik BUT dan kepemilikan kontraktor itu memberi gambaran mengapa bentuk usaha tersebut dipertimbangkan dalam kajian. Namun, rencana memasukkan BUT ke dalam cakupan perlakuan khusus tetap merupakan hal yang sedang ditelaah. Sampai ada ketentuan resmi, penjelasan tentang UBO, pelaporan kepada Kementerian Hukum, dan perluasan kepada BUT harus dibedakan dari persyaratan yang telah dipaparkan sebagai ketentuan berlaku.
Perbedaan utama pengaturan umum dan skema khusus DHE SDA terletak pada besaran devisa yang wajib ditempatkan serta jangka waktunya. Pengaturan umum diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2026, yang merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2023. Ketentuan ini mewajibkan eksportir sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan memasukkan devisa hasil ekspor ke rekening khusus di dalam negeri. Untuk hasil ekspor nonmigas, kewajiban penempatan mencapai 100% selama paling singkat 12 bulan. Adapun untuk hasil ekspor migas, eksportir wajib menempatkan sekurang-kurangnya 30% selama paling singkat tiga bulan.
Skema khusus tercantum dalam PP Nomor 21 Tahun 2026, sebagai perubahan ketiga atas PP Nomor 36 Tahun 2023. Dalam skema ini, eksportir pertambangan migas maupun nonmigas tetap wajib memasukkan 100% DHE SDA ke rekening khusus. Namun, kewajiban penempatan yang ditetapkan adalah minimal 30% dari devisa tersebut selama sekurang-kurangnya tiga bulan. Dengan demikian, pembanding yang penting bukan hanya kewajiban memasukkan seluruh devisa, tetapi juga porsi dan lamanya dana harus ditempatkan. Pada pengaturan umum, ketentuan nonmigas menetapkan penempatan 100% selama 12 bulan, sedangkan skema khusus menggunakan porsi minimum 30% dengan masa tiga bulan untuk pertambangan migas dan nonmigas.
Pelaksanaan penempatan dilakukan melalui bank peserta yang tercantum dalam sumber.
425 kunjungan
