Probolinggo — Temuan pelanggaran terkait dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Probolinggo kembali menjadi sorotan tajam. Ketua DPC Ormas Tapal Kuda Nusantara (TKN) Kota Probolinggo, Bambang Priyamdono Effendy, menyampaikan bahwa kondisi sejumlah dapur MBG yang ia inspeksi dinilai jauh dari standar kelayakan produksi makanan bagi anak sekolah. Temuan itu meliputi ketiadaan fasilitas sterilisasi, tidak adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), alur produksi bersih dan kotor yang tercampur, hingga luas dapur yang dianggap tidak memenuhi standar minimal.
“Ini bukan soal menghambat program pemerintah. Justru karena kami mendukung penuh Presiden Prabowo dan program MBG, kami wajib memastikan prosesnya aman dari hulu sampai hilir,” ujar Bambang.
Ormas Tapal Kuda Nusantara—yang merupakan bagian dari barisan pendukung resmi Prabowo–Gibran dengan sertifikasi nomor 031/BID.OR/K.C/PG/TKN/2024—menegaskan bahwa pengawalan program MBG adalah bagian dari komitmen moral mereka. Menurut Bambang, keamanan pangan tidak boleh dinegosiasikan, terlebih ketika menyangkut konsumsi anak sekolah.
Pelanggaran Fundamental: Tanpa IPAL, Tanpa Sterilisasi, Risiko Kontaminasi Tinggi
Dalam penelusurannya, Bambang menemukan bahwa sejumlah dapur MBG beroperasi tanpa standar dasar higienitas.
“Ada dapur yang tidak memiliki ruang minimal 400 meter, tidak ada fasilitas sterilisasi alat makan, IPAL tidak tersedia, dan alur kotor-bersih tidak dipisahkan. Risiko kontaminasi tinggi sekali,” tegasnya.
Bambang menilai bahwa pelanggaran semacam ini tidak hanya menunjukkan kelalaian, tetapi juga berpotensi mengancam kesehatan peserta didik yang mengonsumsi makanan harian dari dapur tersebut.
“Tidak boleh ada kompromi. Ini soal keselamatan anak-anak kita,” tambahnya.
Dugaan Konflik Kepentingan: Anggota DPRD Kelola 5 Dapur?
Selain pelanggaran teknis, Bambang juga menyoroti dugaan konflik kepentingan dalam pengelolaan dapur MBG. Ia menyebut adanya laporan bahwa seorang anggota DPRD Kota Probolinggo diduga mengelola lima dapur MBG di Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran.
“Kami minta ini diverifikasi. Program MBG ini milik rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Kalau ada pejabat publik terlibat langsung dalam pengelolaan, risiko konflik kepentingan sangat besar,” ujar Bambang.
Menurutnya, transparansi dan pengawasan ketat adalah bagian penting dari keberhasilan program MBG, terlebih program ini adalah agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang pemenuhan gizi nasional.
Akan Kirim Laporan Resmi ke Presiden Prabowo dan Badan Gizi Nasional
Tak ingin temuan di lapangan berhenti pada wacana, TKN memastikan akan mengajukan laporan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto dan Badan Gizi Nasional (BGN). Laporan tersebut akan memuat data teknis, dokumentasi lapangan, hingga hasil investigasi terkait dugaan pelanggaran dan potensi penyimpangan pengelolaan.
“Kami akan membuat laporan resmi kepada Presiden dan BGN. Ini bukan konfrontasi, ini dukungan agar pembenahan dilakukan dari pusat,” tegas Bambang.
Ia menegaskan, ormas yang mendukung pemerintah tidak hanya bertugas memberikan dukungan politik, tetapi juga harus mengawasi agar kebijakan berjalan sesuai standar dan berpihak pada masyarakat.
TKN Siap Pantau dan Kawal Program MBG Secara Berkelanjutan
Di akhir pernyataannya, Bambang menegaskan komitmen Tapal Kuda Nusantara untuk terus melakukan pemantauan, memberikan rekomendasi, serta mengawal program MBG di berbagai wilayah.
“Kami akan terus turun, memantau, dan memberikan masukan. Program MBG harus benar-benar aman dan bermanfaat bagi anak-anak di Probolinggo maupun daerah lainnya,” tutupnya.
(Bambang)